tirto.id - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, sebetulnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, sejak tiga tahun lalu, Rabu, 22 November 2023. Firli diduga menerima gratifikasi dari eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Dalam kasus tersebut, penyidik juga sudah menyita barang bukti, salah satunya dokumen konversi uang dengan nilai total sekitar Rp7,4 miliar. Namun hingga saat ini, tiga tahun kemudian, Firli belum menjalani penahanan.
Adapun penyidik Polda Metro Jaya sempat mendatangi Firli disela-sela bermain bulutangkis, pada Rabu (11/11/2026) lalu.
Alih-alih menangkap Firli, langkah jemput bola itu dilakukan polisi hanya untuk menindaklanjuti ketidakhadiran sang tersangka usai mangkir dalam dua panggilan pemeriksaan terakhir.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan penyidik mendatangi langsung Firli untuk menyerahkan dua surat panggilan pemeriksaan tersebut.
Meski begitu, dirinya mengungkapkan, pihak kepolisian belum memperoleh kepastian waktu kehadiran yang bersangkutan hingga Senin (16/11/2026).
Polda Metro Jaya memastikan akan segera mengumumkan agenda lanjutan pemeriksaan ini, setelah tercapai kesepakatan waktu antara penyidik dan pihak pengacara.
Budi juga sekaligus meluruskan dan membantah rumor yang sempat beredar di publik, perihal kabar Firli telah ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian.
"Tidak ada yang ditangkap dan tidak ada yang diamankan. Penyidik menemui saudara FB untuk menyampaikan, mengatur jadwal pemeriksaan atas dua surat panggilan sebelumnya," ucap Budi.
Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap Firli kembali dibutuhkan oleh penyidik guna melengkapi petunjuk pengembalian berkas perkara dari jaksa penuntut umum atau P-19. Dirinya pun mengakui adanya kendala dalam pemenuhan berkas tersebut.
"Memang beberapa waktu ada beberapa kendala terkait tentang pemenuhan berkas perkara yang P-19 oleh kejaksaan," jelasnya.
"Setelah itu dilengkapi oleh teman-teman penyidik dari Krimsus dan ini dikirim kembali. Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB," tutur Budi.

Firli Bahuri dan Rentetan Rekor Licinnya
Kasus gratifikasi SYL seharusnya dapat mengakhiri “rekor licin” Firli dalam sejumlah kasus, khususnya perkara etik. Berdasarkan catatan Tirto, Firli selalu lolos dalam jeratan kasus yang dinilai layak dihukum berat.
Bahkan, sebelum menjadi pimpinan KPK, Firli sudah tersandung dugaan pelanggaran etik di KPK. Misalnya ketika menjabat Deputi Penindakan KPK, dirinya bertemu dengan M. Zainul Majdi, kala itu menjabat Gubernur NTB.
Padahal KPK saat itu tengah menyelidiki dugaan korupsi divestasi PT Newmount Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral International. Saat hendak disidang, Firli justru ditarik kembali ke Mabes Polri.
Akan tetapi dugaan kasus etik itu tidak menjadi halangan bagi Firli untuk kembali ke KPK. Pada 2019, ia dipilih oleh Komisi III DPR RI sebagai ketua KPK periode 2019-2023. Lalu ketika menjabat sebagai pimpinan, Firli tercatat beberapa kali berurusan dengan masalah etik.
Ia pun sempat dilaporkan koalisi masyarakat sipil ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena urusan masalah etika. Di antaranya mulai dari tidak patuh protokol kesehatan, serta memakai helikopter untuk kepentingan pribadi.
Sanksi teguran tersebut nyatanya tidak membuat Firli kapok. Pada 2022, tindakan Firli kembali menimbulkan kontroversi. Ia mengulang pertemuan serupa dengan tokoh yang sedang berperkara dengan KPK.
Saat itu, KPK tengah melakukan penanganan perkara yang berkaitan dengan Enembe. Namun, Dewas KPK menilai tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan Firli.
Adapun kasus lain adalah dugaan pelanggaran etik dalam pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro. Dalam waktu bersamaan, Firli juga dilaporkan lantaran beredarnya dokumen penyidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Lagi-lagi, Firli lolos dalam sidang etik karena dianggap kurang bukti.
Kasus teranyar, Firli kembali dilaporkan ke Dewas KPK terkait pertemuan dia dengan SYL. Kasus dugaan pelanggaran etik ini masih diproses Dewas KPK hingga saat ini.
Sebagai informasi, penetapan Firli sebagai tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa puluhan saksi. Beberapa di antaranya adalah SYL; mantan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar; eks Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang; dan eks Wakil Ketua KPK, M Jasin.
Firli pun dijerat pasal berlapis dalam perkara tersebut, yakni Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.
Lalu, Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.
Unsur Pidana Firli Bahuri Sudah Jelas, Kenapa Belum Ditahan?
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai seharusnya penangkapan Firli tidak butuh waktu lama. Mengingat unsur pidana Firli sudah jelas.
"Secara pidana unsur-unsurnya sudah jelas, bisa dikonsultasikan terus dengan kejaksaan," kata Fickar saat dihubungi Tirto, Senin (16/11/2026).
Fickar melihat tidak ada hambatan hukum dalam proses penyidikan terkait kasus ini. Fickar mengungkapkan bahwa masalah utamanya adalah terletak pada keseriusan penyidik menuntaskan perkara ini.
"Solidaritas korps yang terlalu buta. Kalau berbuat korupsi, mbok ya, jangan diberi tenggang rasa, tetap harus ditindak demi nama baik korps juga," ucapnya.
Menurut Fickar, seharusnya penahanan terhadap Firli bisa segera dilakukan karena sudah memiliki landasan dasar, ancaman hukuman bahkan sudah memenuhi syarat sebagai dasar untuk melakukan penahanan.
"Saya kira KPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan supervisi penanganan tipikor, bisa menegur Polda untuk lebih serius menangani perkara ini," tegasnya.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id

































