Menuju konten utama

Dewas BPKH Setujui RKAT 2027, DPR RI Masih Cermati Anggaran

BPKH menargetkan dana kelolaan haji Rp195,29 triliun dan imbal hasil 7 persen di 2027. Komisi VIII DPR RI akan melanjutkan pembahasan pada Desember.

Dewas BPKH Setujui RKAT 2027, DPR RI Masih Cermati Anggaran
Jamaah calon haji dari berbagai negara bersiap menjalankan shalat maghrib di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Rabu (13/5/2026) waktu setempat. Kementerian Haji dan Umrah RI menyatakan menjelang fase puncak haji pergerakan jamaah menuju Makkah terus berlangsung secara bertahap yang hingga hari ke-23 operasional penyelenggaraan haji atau Rabu 13 Mei 2026, jumlah jamaah calon haji Indonesia yang telah tiba di Makkah tercatat sebanyak 312 kloter dengan 120.507 orang. ANTARA FOTO/Citro Atmoko/sgd
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Komisi VIII DPR RI memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan terkait usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2027, meski dokumen tersebut telah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyebut parlemen masih perlu mencermati berbagai indikator makroekonomi, termasuk proyeksi nilai tukar dolar dan pertumbuhan ekonomi, sebelum menyepakati target dana kelolaan haji sebesar Rp195,29 triliun tersebut.

"Kita perlu bawa dulu berita prediksi tentang nilai dolar, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Karena itu, kita belum bisa bahas hari ini, kita terima saja dulu penjelasan," ujar Marwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Marwan menegaskan bahwa agenda rapat kali ini memang difokuskan untuk mendengarkan pemaparan awal dari pihak BPKH serta menghimpun pandangan para anggota dewan. Pembahasan mendalam untuk pengambilan keputusan baru akan dilanjutkan pada rapat berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Desember 2026.

Dalam rapat yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin, memaparkan bahwa usulan RKAT 2027 telah melalui proses evaluasi ketat selama 79 hari. Proses tersebut berlangsung sejak usulan diajukan pada 1 Juli hingga memperoleh persetujuan Dewan Pengawas pada 18 September 2026.

Menurut Firmansyah, Dewan Pengawas menilai berbagai aspek penting, mulai dari kelengkapan dokumen, konsistensi anggaran, penerapan anggaran berbasis kinerja, hingga indikator keberhasilan program. Hingga evaluasi terakhir pada 6 September 2026, sebanyak 15 dari 16 catatan Dewan Pengawas telah dituntaskan oleh pihak Badan Pelaksana.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, merinci sejumlah target utama dalam RKAT 2027. Pada tahun tersebut, BPKH menargetkan dana kelolaan mencapai Rp195.290 miliar atau setara Rp195,29 triliun dengan proyeksi jumlah pendaftar haji baru sebanyak 495.312 jemaah.

Selain itu, BPKH mematok target nilai manfaat sebesar Rp13.496,06 miliar dan imbal hasil investasi sebesar 7 persen. Untuk mendukung pelayanan serta tata kelola, BPKH juga mengalokasikan anggaran program kemaslahatan sebesar Rp260 miliar, menetapkan biaya operasional Rp498,83 miliar, serta mencatatkan target virtual account sebesar Rp2.600 miliar.

====================

Athifa Arka Shabira berkontribusi dalam penulisan berita ini.

Baca juga artikel terkait DANA HAJI atau tulisan lainnya

tirto.id - Flash News
Editor: Siti Fatimah