Indeks Dana Haji

Baznas menyalurkan dam jemaah haji 2026 ke berbagai provinsi di Indonesia. Penyaluran ini diharapkan juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

RUU mengubah sejumlah substansi mulai dari definisi direksi dan pengawasan hingga menghapus ketentuan persetujuan Dewas atas penempatan investasi.

Dahnil menekankan, perundang-undangan mewajibkan pengelolaan dana haji melalui BPKH, maka pilihan pengelolaan hanya di BPKH dan harus membawa manfaat.

Dahnil memastikan dana haji benar-benar digunakan untuk hal yang memberikan manfaat langsung kepada jemaah.

Berapa kebutuhan Dana Haji 2026 dan untuk bayar apa saja? Simak besaranny Dana Haji 2026.

Unggahan di media sosial menggunakan tangkapan layar dari artikel CNN Indonesia dengan judul yang berbeda.

CNN Indonesia tidak pernah mengeluarkan berita yang menyebut Budi Arie akan mengembalikan dana haji yang dipakai untuk IKN dalam bentuk THR.

Judul dari artikel CNN Indonesia, yang tangkapan layarnya tersebar di media sosial, telah disunting sehingga berbeda dengan artikel aslinya.

Amphuri berharap BPKH tak hanya mengelola dana setoran haji, tetapi juga mengelola dana masyarakat seperti bank syariah lainnya.

Potongan artikel dari unggahan yang beredar di media sosial adalah foto yang dimodifikasi dari artikel milik Pikiran Rakyat.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf mengatakan program mudik gratis saat arus balik lebaran 2023 menggunakan dana abadi umat.

DPR menilai dana haji seharusnya digunakan murni untuk jemaah bukan untuk mengelola aset negara seperti pemeliharaan kendaraan hingga gedung.

Negara perlu hadir untuk menekan usulan kenaikan biaya haji yang sangat memberatkan jemaah. 

BPKH tegaskan tidak menginvestasikan secara langsung dana haji ke infrastruktur melainkan 70% diinvestasikan ke dalam SBSN) dan 30% di deposito syariah.

Menag menegaskan isu dana Haji digunakan pemerintah untuk keperluan lain termasuk pembangunan IKN adalah hoaks.

Dana haji tahun 2022 tidak ditemukan dalam sumber pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara.

Maruf Amin menegaskan hak keberangkatan calon jemaah haji 2020 tidak akan hilang. Namun, ia juga mempersilakan calon jemaah yang mau menarik dananya kembali. 

Menurut Din Syamsuddin masyarakat khususnya calon jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini membutuhkan uang bunga tersebut untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Menurut Ma'ruf sertifikasi terhadap travel haji dan umroh penting untuk menjamin aspek kesesuaian ibadah.

Wapres Jusuf Kalla menjelaskan mengenai Dana Operasional Menteri saat Suryadharma Ali menjabat sebagai Menteri Agama periode 2009-2014.