Indeks Dana Haji

"Total 29.000 lebih visa jamaah haji Indonesia yang sudah keluar."

Dalam persidangan PK kali ini, Suryadharma Ali menyerahkan sejumlah bukti surat, serta mengajukan satu saksi.

Peningkatan layanan katering tahun ini sangat signifikan

Suryadharma mengaku dirinya akan melakukan peninjauan kembali karena merasa tidak mendapat keadilan.

BPK menemukan adanya sejumlah pemborosan dalam pengelolaan dana haji yang menyebabkan kerugian negara.

Wapres JK mencontohkan investasi dana haji di Arab Saudi bisa berupa sarana penginapan untuk jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

Biro umrah diminta tidak menaikkan harga sembarangan.

Di dalam forum sidang, Ketua PBNU Marsudi Suhud menekankan soal betapa bermanfaatnya dana haji jika digunakan untuk kepentingan publik.

Syarat pemanfaatan dana haji, yaitu investasi dana haji harus digunakan untuk usaha yang memenuhi prinsip syariah. Apakah sudah sesuai penempatannya?

Anggota Komisi VIII DPR-RI, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan, pemerintah bisa mencontoh Malaysia dalam mengelola dana haji agar tetap bisa digunakan umat untuk beribadah.

Menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bima Yudhistira, tekanan utang membuat pemerintah perlu mencari dana segar agar program tetap berjalan, salah satunya lewat pengelolaan dana haji.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa menggunakan dana haji.

Bagi Lukman Hakim alasannya karena pengawasannya tidak hanya dilakukan oleh internal BPKH saja melainkan juga oleh DPR.

Bambang Brodjonegoro menilai dana haji sangat cocok digunakan untuk infrastruktur dikarenakan sama-sama jangka panjang.

Apabila Jokowi mampu menggunakan dana haji seperti yang seharusnya bagi kepentingan umat Islam, maka hal ini akan menjadi modal bagi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menganggap pemanfaatan dana haji dalam bentuk investasi diperbolehkan asal memenuhi empat syarat.

Pemerintah mengklaim investasi dana haji di proyek infrastruktur relatif berisiko rendah dan dapat memberi keuntungan yang pasti.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR mengatakan pemerintah tidak berhak mengintervensi pengelolaan dana haji oleh BPKH.

Fraksi Partai Gerindra di DPR menekankan wacana dari Presiden Jokowi untuk memakai dana ibadah haji sebagai investasi infrastruktur dinilai sangat berbahaya.

Usulan Presiden Jokowi agar dana haji diinvestasikan untuk pembiayaan infrastruktur menuai polemik.