Indeks Dana Haji

Menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bima Yudhistira, tekanan utang membuat pemerintah perlu mencari dana segar agar program tetap berjalan, salah satunya lewat pengelolaan dana haji.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa menggunakan dana haji.

Bagi Lukman Hakim alasannya karena pengawasannya tidak hanya dilakukan oleh internal BPKH saja melainkan juga oleh DPR.

Bambang Brodjonegoro menilai dana haji sangat cocok digunakan untuk infrastruktur dikarenakan sama-sama jangka panjang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menganggap pemanfaatan dana haji dalam bentuk investasi diperbolehkan asal memenuhi empat syarat.

Apabila Jokowi mampu menggunakan dana haji seperti yang seharusnya bagi kepentingan umat Islam, maka hal ini akan menjadi modal bagi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Pemerintah mengklaim investasi dana haji di proyek infrastruktur relatif berisiko rendah dan dapat memberi keuntungan yang pasti.

Fraksi Partai Gerindra di DPR menekankan wacana dari Presiden Jokowi untuk memakai dana ibadah haji sebagai investasi infrastruktur dinilai sangat berbahaya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR mengatakan pemerintah tidak berhak mengintervensi pengelolaan dana haji oleh BPKH.

Usulan Presiden Jokowi agar dana haji diinvestasikan untuk pembiayaan infrastruktur menuai polemik.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai tidak tepat penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol.

Dana haji bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur atau investasi syariah lainnya, asal sesuai dengan undang-undang.

Menteri Agama mendampingi Presiden Jokowi menerima nama-nama calon Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH untuk ditetapkan atau diputuskan.