tirto.id - Adanya wacana dari Presiden Jokowi untuk memakai dana ibadah haji sebagai investasi infrastruktur dinilai sangat berbahaya oleh fraksi Partai Gerindra di DPR.
Menurut Gerindra, investasi yang dilakukan sekarang kepada proyek infrastruktur belum tentu memberi dampak ekonomi yang bisa menguntungkan negara. Investasi ini malah bisa menjadi bumerang bagi BPKH ataupun jemaah haji. Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra memaparkan hal ini saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Fadli, investasi terhadap proyek infrastruktur pemerintah sekarang memiliki risiko yang sangat tinggi. Fadli berpendapat bahwa banyak sekali proyek-proyek yang tidak menguntungkan pemerintah dan bisa jadi malah mengakibatkan hal negatif lainnya.
“Kita tidak ingin nanti suatu saat terjadi default atau apa atau target tidak tercapai atau dana itu hilang akan sangat berbahaya,” terang Fadli.
“Membangun jalan misalnya, apakah kembali uangnya yang diinvestasikan untuk jalan?," katanya.
Fadli sendiri berpendapat bahwa kebanyakan calon jemaah haji membayarkan sejumlah uang kepada BPKH adalah dalam rangka untuk mengikuti ibadah haji. "Mereka tidak tahu sama sekali tentang dana tersebut akan diinvestasikan atau tidak," jelasnya.
Oleh sebab itu, Fadli Zon sendiri beranggapan bahwa tindakan BPKH atau pemerintah yang ingin menggunakan dana ibadah haji tersebut agak tidak sesuai dengan etika bila dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan jemaah haji.
“Kalau mau diinvestasikan, saya kira harus ada kesepakatan dari pemilik dana diinvestasikan untuk bidang apa,” katanya.
“Karena seorang yang menitipkan uangnya untuk haji itu mempunyai niat dan akad itu untuk kepentingan haji. Lain kalau pemerintah membuat aturan baru dana haji yang sudah ditampung seperti tabungan haji itu bisa diinvestasi. Itu pun menurut saya harus dikalkulasi. Kalau diinvestasikannya untuk membangun infrastruktur di Mekkah dan Madinah untuk asrama atau hotel untuk jemaah haji dan itu milik BUMN kita atau negara kita mungkin itu lain masalah. Itu mungkin mereka akan terima," jelas Fadli.
Atas dasar ini, Fadli Zon menegaskan bahwa secara pribadi dia menolak wacana yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Secara keseluruhan, Gerindra sendiri berkemungkinan besar untuk menolak wacana tersebut. Ia menganggap bahwa hal ini bisa berdampak negatif bagi para calon jemaah yang sudah menunggu sejak umur 25 tahun atau bahkan 40 tahun. Dalam hal ini, dia siap membantu keluhan masyarakat.
Baca juga: Jokowi dan Dana haji untuk Infrastruktur yang Menuai Polemik
“Ya tentu kita akan suarakan sesuai aspirasi masyarakat nanti. Karena menurut saya kalau pemerintah memaksakan dan tidak prudent dilakukan, tentu itu namanya perampokan,” pungkasnya.
Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid dari fraksi Partai Gerindra juga mengatakan bahwa pihaknya menolak mentah-mentah wacana tersebut.
Dalam keterangannya kepada Tirto, Sodik mengatakan pembahasannya akan dilakukan pada rapat setelah masa reses berakhir pada 17 Agustus mendatang.
Baca juga: Presiden Ingatkan Pengelolaan Dana Haji Harus Hati-hati
“Kita menolak. Karena tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatakan bahwa harus memberikan prioritas manfaat kepada jemaah sebagai pemilik uang. Dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan di mana infrastruktur haji harus mendapatkan prioritas,” terangnya.
“Setelah mengambil reses setelah 17 agustus. Kami akan mengundang BPKH. Kami akan mengundang dan rapat.”
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
