tirto.id - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai tidak tepat penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol karena penggunaan dana tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang sehingga tidak sembarangan peruntukannya.
"UU sudah mengatur secara rinci penggunaan dana haji, harus untuk kepentingan jemaah. Kalau untuk membangun asrama haji masih bisa namun kalau untuk jalan tol, itu kurang tepat," kata Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Agus mengakui bahwa Indonesia memang sedang membangun infrastruktur secara besar-besaran sebagai langkah penguatan pembangunan.
Baca juga: Presiden Ingatkan Pengelolaan Dana Haji Harus Hati-hati
Namun dia mengingatkan pembangunan infrastruktur tersebut tidak boleh menggunakan dana sembarangan, harus jelas asal usul pendanaannya.
"APBN kita pun tidak boleh semuanya diperuntukkan bagi infrastruktur, kan bisa menggunakan dana dari BUMN, dana investasi pihak swasta," ujarnya, seperti diberitakan Antara.
Politisi Partai Demokrat itu meyakini Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama untuk menjelaskan rencana pemerintah tersebut.
Karena dia menduga rencana pemerintah itu bisa melanggar UU sehingga DPR harus memberikan masukan kepada pemerintah.
"Ketika reses sudah selesai, saya yakin Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama terkait masalah rencana pemerintah menggunakan dana haji tersebut," katanya.
Baca juga: Pengelola Dana Haji Harus Buat Investasi yang Menguntungkan
Presiden RI Joko Widodo menginginkan pengelolaan dana haji yang optimal guna mendorong pembangunan sarana infrastruktur.
Menurut Presiden, Indonesia membutuhkan dana infrastruktur yang mempercepat pembangunan dan mengatasi persoalan kesejahteraan.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
