tirto.id - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti pengelolaan dana haji yang kini telah menembus angka lebih dari Rp200 triliun. Legislator menilai besarnya dana kelolaan tersebut belum memberikan pertumbuhan nilai manfaat yang signifikan bagi jemaah, sehingga diperlukan revisi regulasi agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki ruang investasi yang lebih luas dan optimal.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi urgensi untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika kebutuhan terkini sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dana umat.
“Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, sekarang sudah di atas Rp200 triliun. Tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji,” ujar Marwan seusai rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Marwan mengusulkan agar BPKH lebih berani mengarahkan investasi ke sektor yang berkaitan langsung dengan ekosistem haji, seperti industri penerbangan, perhotelan, maupun konsumsi. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendongkrak imbal hasil (yield), tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kualitas layanan jemaah.
Terkait aspek keamanan, Marwan menekankan perlunya klausul pengamanan investasi yang dirumuskan secara cermat dalam revisi undang-undang.
Hal ini penting guna memitigasi risiko keuntungan maupun kerugian investasi, sekaligus memperjelas mekanisme pertanggungjawaban pengelola tanpa harus melumpuhkan fleksibilitas BPKH.
Politisi Fraksi PKB tersebut juga menyoroti ketentuan tanggung renteng yang selama ini membebani pengelola. Ia mengusulkan pengkajian ulang agar risiko investasi tidak sepenuhnya ditanggung secara personal oleh pengelola, melainkan melalui alternatif mekanisme perlindungan seperti penyediaan dana jaminan kerugian.
“Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti,” tegasnya.
Evaluasi RKAT 2027 dan Kinerja Keuangan BPKH
Dalam agenda yang sama, BPKH memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menargetkan dana kelolaan haji mencapai Rp195,29 triliun pada 2027, meningkat dari posisi Rp188,55 triliun pada 2026.
“Dalam RKAT 2027, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp195,29 triliun dengan target perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,49 triliun,” kata Fadlul.
Target tersebut disusun dengan asumsi imbal hasil investasi sebesar 7 persen per tahun. BPKH turut mengusulkan anggaran program kemaslahatan sebesar Rp260 miliar, biaya operasional Rp498,83 miliar, serta alokasi dana virtual account sebesar Rp2,6 triliun.
Biaya operasional tersebut difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kelola, optimalisasi investasi, transformasi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sebagai pembanding kinerja, BPKH melaporkan aset per 31 Oktober 2026 mencapai Rp195,7 triliun, tumbuh 7,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi penempatan dana mencakup 80 persen instrumen investasi senilai Rp150,3 triliun dan 20 persen instrumen penempatan sebesar Rp38,3 triliun
Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) mendominasi dengan porsi 98 persen atau Rp184,6 triliun, sementara Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp3,9 triliun.
Per akhir Oktober 2026, rasio likuiditas wajib BPKH terjaga di angka 2,21 kali.
Meski target telah dipaparkan, Komisi VIII DPR RI memutuskan untuk menunda persetujuan RKAT 2027. Marwan Dasopang menjelaskan bahwa dewan masih memerlukan pendalaman terhadap asumsi makroekonomi, termasuk proyeksi nilai tukar dolar AS dan laju pertumbuhan ekonomi sebelum memberi restu.
Pembahasan lanjutan antara Komisi VIII DPR RI dan BPKH akan dilanjutkan pada 16 Desember 2026 mendatang guna memastikan seluruh target nilai manfaat dan alokasi anggaran benar-benar akuntabel serta sejalan dengan kondisi ekonomi nasional.
Penulis: Athifa Arka Shabira
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id

































