Menuju konten utama

Kenapa Parpol Koalisi Ogah Setor Nama Calon Wapres ke Prabowo?

Parpol koalisi kompak menyerahkan pemilihan cawapres kepada Prabowo, di tengah menguatnya nama-nama calon dari Gerindra. Ada apa di balik sikap pasif ini?

Kenapa Parpol Koalisi Ogah Setor Nama Calon Wapres ke Prabowo?
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa santri saat mengunjungi Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (2/12/2023). Dalam kunjungan tersebut Prabowo Subianto meminta doa dan nasehat dari kiai untuk pencalonannya pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Dinamika politik nasional pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden langsung memicu ruang negosiasi di lingkar kekuasaan. Menariknya, di tengah terbukanya peluang tersebut, para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah justru menunjukkan sikap kompak untuk tidak mengajukan kader internal mereka sebagai calon pengganti wakil presiden.

Sikap seragam ini bermuara pada rujukan konstitusional. Sejumlah elite partai kompak berpegang pada aturan normatif Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit mengatur bahwa MPR RI memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Partai Demokrat menjadi salah satu yang paling awal menyatakan posisi tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan partainya tidak mengambil langkah menyodorkan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden.

"Pertama, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," kata Agus usai konferensi pers, Jumat (13/11/2026).

Presiden hadiri HUT Partai Demokrat

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersiap membuka acara peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). ANTARA FOTO/Tyo Pribadi/app/nym.

AHY menambahkan, keputusan strategis itu telah dikonsultasikan langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sikap serupa turut disampaikan oleh Partai Golkar sehari sebelumnya. Politikus senior Golkar, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan dua nama tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Golkar secara terbuka membuka pintu bagi figur profesional di luar partai politik.

"Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," ujar Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Partai Amanat Nasional (PAN) pun menempuh jalur yang sama. Usai pertemuan para ketua umum partai dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan memastikan, partainya tidak mendorong satu pun kader untuk masuk bursa cawapres.

Menurut Zulkifli, Presiden Prabowo memberikan waktu sepekan kepada para pimpinan parpol untuk berdiskusi internal sebelum nama-nama tersebut difinalisasi.

"Tetapi kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," ucap Zulkifli, yang sekaligus membuka peluang bahwa kandidat kuat bisa saja mengerucut dari internal Partai Gerindra sendiri.

Perayaan HUT ke-28 PAN

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menghadiri perayaan HUT ke-28 PAN di JICC, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Perayaan HUT ke-28 PAN itu mengusung tema Gerak Cepat Bantu Rakyat. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wpa.

Dari kubu Partai NasDem, Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim menegaskan, partainya memilih menitipkan kriteria ketimbang menyodorkan figur personal. Menurut Taslim, hak prerogatif mutlak berada di tangan kepala negara sesuai koridor UUD 1945.

"Yang penting wapres harus kompatibel dengan presiden, cerdas dan berwawasan global serta bisa mengayomi masyarakat yang majemuk ini," kata Taslim di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menepis spekulasi yang sempat mengarah pada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menegaskan partainya tidak pernah berpikir, apalagi membahas, posisi cawapres pengganti di internal partai.

Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PKS, Mardani Ali Sera, lebih memilih menyoroti pentingnya figur yang memiliki kapasitas kuat di bidang ekonomi guna menghadapi tekanan global yang kian menantang.

Antara Loyalitas dan Taktik "Main Aman"

Di balik alasan normatif konstitusi, para pengamat membaca adanya kalkulasi tingkat tinggi yang dimainkan oleh partai-partai koalisi. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, membedah dua alasan utama mengapa para ketum parpol kompak menahan diri untuk tidak berebut kursi nomor dua di negeri ini.

Pertama, absennya figur partai yang memiliki dominasi mutlak di dalam koalisi membuat tidak ada satu pun parpol yang merasa paling berhak atas posisi tersebut.

Alih-alih memperebutkan kursi wapres yang secara konstitusional kekuasaannya terbatas sebagai pembantu presiden, partai-partai koalisi jauh lebih memilih untuk mengamankan posisi strategis di jajaran kabinet.

"Ketimbang berebut kursi wapres, partai-partai koalisi cenderung mengamankan kursi kabinet karena efeknya akan lebih signifikan untuk menopang kerja-kerja elektoral ke depan melalui akses terhadap sumber-sumber logistik,” kata Yusak kepada Tirto, Senin (16/11/2026).

Terlebih dari sisi peran, sambungnya, wapres hanya bertindak sebagai pembantu presiden dengan kewenangan eksekutif yang terbatas, berbeda dengan menteri yang memegang kendali penuh atas kementerian dan anggaran.

Alasan kedua, sikap enggan parpol mengajukan cawapres merupakan kombinasi antara bentuk loyalitas dan taktik mencari aman. Langkah ini dibaca sebagai upaya menghindari kesan "menikam presiden dari belakang" atau mendapatkan keuntungan instan (giveaway) atas kursi yang ditinggalkan tanpa melalui proses pemilu yang panjang. Di sisi lain, posisi netral ini menjadi bentuk perlindungan diri.

Gibran tinggalkan Istana Wakil Presiden

Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka menyapa pegawai Sekretariat Wakil Presiden sebelum meninggalkan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2026). ANTARA FOTO/Fauzan/kye

Demokrat, PAN, dan Golkar dinilai tidak ingin terseret ke dalam pusaran risiko politik, baik dari dinamika relasi antara Prabowo dan Jokowi, maupun isu sensitif lainnya.

Dengan tidak ngotot merebut kursi wapres, partai-partai ini dapat menjaga jarak aman, mengamankan basis elektoral masing-masing, serta menyiapkan exit strategy apabila di tengah jalan performa pemerintahan dinilai melandai atau merosot di mata publik.

Arus Kuat Akar Rumput dan Pertaruhan Gerindra

Seiring menguatnya sikap parpol koalisi yang menyerahkan kursi wapres kepada Partai Gerindra, bursa figur mulai mengerucut pada nama-nama internal seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono.

Derasnya arus dukungan dari pengurus daerah hingga organisasi masyarakat membuat posisi kader utama Gerindra semakin di atas angin.

Yusak menilai bahwa gelombang dukungan yang masif dari akar rumput, baik dari struktur internal Gerindra dari Aceh hingga Papua Barat maupun dari kalangan relawan, menempatkan figur seperti Sufmi Dasco Ahmad pada posisi yang sulit untuk mengelak apabila mandat tersebut diberikan langsung oleh presiden.

"Kalau dari Gerindra Aceh hingga Papua Barat sudah memberikan dukungannya, artinya Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain kecuali Dasco. Saya kira Prof Dasco tidak bisa mengelak lagi jika diberi tugas oleh Presiden sebagai Wapres," ucap Yusak.

Menurutnya, jika kader utama Gerindra menduduki kursi wapres, partai pemenang pemilu tersebut akan memegang kendali penuh atas kesinambungan program sekaligus menanggung pertanggungjawaban politik secara utuh.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, berpandangan bahwa situasi ini menjadi pertaruhan mutlak bagi masa depan partai penguasa.

"Jika nantinya wapres dari Gerindra tentu akan menjadi pertaruhan politik segala-galanya bagi Gerindra dan Prabowo. Jika kinerjanya bagus maka nilai positif akan didapatkan Gerindra dan Prabowo, bekal bagus menuju 2029. Namun sebaliknya, jika kinerjanya tak maksimal maka ekses negatif yang akan didapatkan, tentu akan jadi sesuatu yang tak mudah menuju 2029," ungkap Adi saat dihubungi Tirto, Senin (16/11/2026).

Prabowo - Gibran usai Konpers di Istana

Presiden Prabowo Subianto memeluk Gibran Rakabuming Raka seusai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (FOTO/Istimewa)

Lebih jauh, Adi melihat bahwa ketua umum partai koalisi pemerintah juga berhitung perihal kerumitan situasi politik di tengah mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Situasi saat ini membutuhkan konsolidasi cepat untuk meredam gejolak.

Karena itu, pilihan paling mudah adalah memajukan calon dari Partai Gerindra sendiri, dengan harapan calon ini adalah pilihan Prabowo sendiri dan dapat dengan mudah bersinergi dengannya.

“Karena siapapun nantinya kader Gerindra yang jadi wapres diyakini akan langsung nyetel dengan Prabowo, kompatibel, chemistry-nya sama, dan efektif,” tuntasnya.

Baca juga artikel terkait WAPRES RI atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - News Plus
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Mochammad Fajar Nur