tirto.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan tiga opsi lembaga yang berpotensi ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Ketiga opsi tersebut meliputi BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), atau membentuk lembaga pengelola khusus yang baru. Said menyatakan bahwa ketiga opsi tersebut telah menjadi materi diskusi intensif antara pihaknya bersama Ketua Panitia Kerja (Panja) serta pimpinan DPR RI.
Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan final terkait institusi mana yang akhirnya akan memegang mandat pengelolaan dana tersebut.
“Dalam diskusi yang berkembang, saya menjelaskan, pengelola dana cadangan pesangon ada tiga kemungkinan. Sekali lagi, tiga kemungkinan. Apakah Presiden memilih di antara satu ini terhadap ketiga kemungkinan, atau ada kemungkinan lain? Tentu Presiden harus memutuskan. Jadi, Presiden yang memutuskan,” bebernya dalam konferensi pers secara daring, Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, Said menguraikan karakteristik dari masing-masing opsi. Alternatif pertama adalah menyerahkan pengelolaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, opsi ini memiliki konsekuensi yuridis berupa revisi terhadap dua undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.
Pasalnya, mandat program perlindungan sosial yang saat ini dijalankan BPJS Ketenagakerjaan terbatas pada lima pilar jaminan, yaitu jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
Sementara itu, dana cadangan pesangon memerlukan instrumen iuran baru yang terisolasi dari kekayaan korporasi, sehingga tidak bisa serta-merta dicampur dengan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sudah ada.
"Kalau dia dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan ada dua undang-undang yang harus diubah. Undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS," ujarnya.
Kemungkinan kedua adalah menunjuk BPI Danantara sebagai pengelola. Said menilai alternatif ini cukup rasional karena negara tetap memegang kendali penuh atas keamanan aset dan tata kelola dana.
Pengelolaan melalui Danantara juga dinilai lebih efisien karena tidak harus merintis kelembagaan dari nol, melainkan cukup diatur melalui instrumen Peraturan Pemerintah (PP).
"Kalau negara yang menyelenggarakan akan melalui Danantara, itu sangat mungkin. Yang penting negara," kata Said.
Sementara kemungkinan ketiga adalah membentuk lembaga baru yang didedikasikan secara mandiri untuk mengurus cadangan pesangon pekerja.
Kendati ideal secara sektoral, pembentukan badan baru menuntut kesiapan infrastruktur kelembagaan, rekrutmen sumber daya manusia yang masif, hingga beban anggaran operasional yang besar untuk menjangkau pekerja hingga tingkat kabupaten/kota.
Dari berbagai pertimbangan tersebut, Said secara pribadi lebih condong pada pemanfaatan infrastruktur lembaga eksisting agar implementasi perlindungan buruh dapat dieksekusi secara cepat tanpa menunggu proses legislasi yang panjang.
"Tapi saya berpendapat dengan tiga kemungkinan tadi yang paling cepat itu adalah yang sudah ada tanpa mengubah undang-undang. Ya, paling mungkin Danantara," tuturnya.
Kendati demikian, ia kembali menggarisbawahi bahwa penunjukan Danantara belum bersifat final dan seluruh keputusan akhir mutlak berada di tangan Presiden.
Melalui mekanisme baru ini, dana cadangan pesangon nantinya akan dihimpun secara berkala melalui iuran perusahaan yang dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria.
Dana tersebut wajib dipisahkan secara hukum dari aset perusahaan, sehingga tetap aman dan likuid tatkala terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Skema penarikan iuran terstruktur ini diyakini mampu menjadi solusi win-win.
Di satu sisi, hak finansial buruh terjamin aman dan memutus rantai kasus pengusaha yang gagal bayar pesangon. Di sisi lain, arus kas korporasi tidak terbebani secara instan karena pembayaran dicicil secara periodik.
"Jadi buruh dilindungi, kalau terjadi PHK tidak ada lagi buruh yang tidak dapat pesangon. Pengusaha juga enggak berat, nyicil," tukasnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id





































