Indeks Pesangon

Menaker menetapkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan meluncurkan program baru JKP. Namun, apakah aturan tersebut sudah sesuai?

PP UU Cipta Kerja membolehkan pesangon setengah dalam sejumlah situasi. Buruh menilai itu merugikan mereka, pun dengan akademisi.

Dalam PP turunan UU Ciptaker, pemerintah memasukkan ketentuan baru terkait pesangon PHK cukup dibayar 50 persen dari jumlah yang seharusnya.

Airlangga klaim pesangon bagi korban PHK tetap tersalurkan melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS.

Menaker menepis isu penghapusan pesangon dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

Buruh menolak RUU Cipta Lapangan Kerja karena dianggap akan menghapuskan beberapa hak mereka.

Buruh mengaku tak dilibatkan dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja, padahal merekalah pihak yang paling terdampak.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah memangkas pesangon demi menarik investasi lantaran wacana itu justru sangat merugikan pekerja.

PT Hansae bilang pemukulan adalah urusan pribadi karena buruh menghina seorang manajemen. 

Manajemen PT Hansae Indonesia Utama menolak memberikan pesangon kepada 100 buruh yang tergabung dalam Federasi Buruh Lintas Pabrik.

Sejumlah perwakilan pengurus FBLP yang bekerja di Hansae 3 mendesak perusahaan untuk membayar pesangon para buruh sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan 13/2003.

Mantan karyawan 7-Eleven (Sevel) menuntut pesangon yang belum juga dibayarkan oleh pihak PT Modern International Tbk sebesar Rp7,2 miliar.

"Jaminan itu untuk yang di-PHK. Kalau bisa direalisasikan akan ada pembelajaran seumur hidup," ucap Hanif.

Karyawan PT Modern Sevel Indonesia (7-Eleven) baru menerima 36 persen dari total pesangon.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya menggagas agar negara-negara menerapkan kebijakan yang lebih lunak terhadap para pengusaha.

PT Modern International Tbk berjanji menyediakan duit Rp3,9 Millar untuk membayar 20 persen dari total pesangon yang semestinya diterima oleh 850 mantan pekerja Sevel.

Perusahaan sempat berjanji membayar pesangon paling lambat 31 Desember 2017, tapi hingga hari ini, janji itu tak juga ditepati.

PHK terhadap 150 pegawai Transjakarta dinilai janggal karena mereka sudah bekerja sejak tahun 2005 saat perusahaan masih badan layanan umum.