Indeks Pesangon

OJK terbitkan aturan baru KEP-54/D.05/2026 yang mengizinkan manfaat pensiun dari pesangon dibayar sekaligus tanpa batasan nilai.

Said mengatakan akan menyampaikan usulan tersebut secara resmi kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Pidana denda dan uang pengganti bikin buruh khawatir itu berpotensi mengurangi harta pailit untuk membayar pesangon.

"Kalau (gugatanya ditujuka ke) kita jangan sampai kalah. Saya nggak pernah kalah kalau digugat di pengadilan."

Para pemohon meminta MK membatalkan aturan terkait pajak atas hak pensiun dan pesangon pekerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto lakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Apakah menteri yang kena reshuffle dapat pesangon-uang pensiun? Cek penjelasannya di sini.

Ratusan buruh se-Jawa Tengah akan melakukan demonstrasi di depan rumah pemilik eks Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, Jumat (21/3/2025).

Perhitungan pesangon PHK dipengaruhi oleh masa kerja serta alasan pemutusan hubungan kerja. Simak aturan dan bagaimana cara menghitung pesangon PHK di sini.

Menaker menetapkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan meluncurkan program baru JKP. Namun, apakah aturan tersebut sudah sesuai?

PP UU Cipta Kerja membolehkan pesangon setengah dalam sejumlah situasi. Buruh menilai itu merugikan mereka, pun dengan akademisi.

Dalam PP turunan UU Ciptaker, pemerintah memasukkan ketentuan baru terkait pesangon PHK cukup dibayar 50 persen dari jumlah yang seharusnya.

Airlangga klaim pesangon bagi korban PHK tetap tersalurkan melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS.

Menaker menepis isu penghapusan pesangon dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

Buruh menolak RUU Cipta Lapangan Kerja karena dianggap akan menghapuskan beberapa hak mereka.

Buruh mengaku tak dilibatkan dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja, padahal merekalah pihak yang paling terdampak.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah memangkas pesangon demi menarik investasi lantaran wacana itu justru sangat merugikan pekerja.

PT Hansae bilang pemukulan adalah urusan pribadi karena buruh menghina seorang manajemen. 

Manajemen PT Hansae Indonesia Utama menolak memberikan pesangon kepada 100 buruh yang tergabung dalam Federasi Buruh Lintas Pabrik.

Sejumlah perwakilan pengurus FBLP yang bekerja di Hansae 3 mendesak perusahaan untuk membayar pesangon para buruh sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan 13/2003.

Mantan karyawan 7-Eleven (Sevel) menuntut pesangon yang belum juga dibayarkan oleh pihak PT Modern International Tbk sebesar Rp7,2 miliar.