Salah, Perusahaan Diwajibkan Setor Dana Pesangon ke Danantara

tirto.id - Beberapa waktu lalu, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon (DCP) ke Danantara.

Salah satu unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook Dani Kurniawan (arsip) pada Sabtu (14/11/2026). Unggahan tersebut memampang foto Menteri Ketenagakerjaan Yassierli derikut tulisan “Kemnaker Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon ke Danantara Mulai Oktober 2027”.

Pengunggah juga melampirkan keterangan bahwa kebijakan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Perusahaan juga disebut diberikan waktu penyesuaian selama satu tahun sebelum aturan tersebut berlaku penuh pada Oktober 2027.

Terlampir pula dua sumber berita yang dijadikan acuan unggahan tersebut.

“Bisnis.com — Kemnaker Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon ke Danantara Mulai Oktober 2027. Kumparan Bisnis — UU Pelindungan Ketenagakerjaan Wajibkan Pengusaha Siapkan Dana Cadangan Pesangon,” demikian tertulis di keterangan unggahan tersebut.

Tirto juga menemukan unggahan dengan narasi serupa di platform X dengan pengunggah @OrangWaras82 (arsip).

“Perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mengalihkan pengelolaan dana tersebut ke lembaga pemerintah yang ditunjuk,” demikian tertulis dalam unggahan yang tayang pada Sabtu (14/11/2026). Unggahan tersebut juga disertai empat salindia yang memberi penjelasan lanjutan.

Di salindia pertama, terdapat judul “Aturan Baru Kemnaker! Pengusaha Kini Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara.”

Salindia kedua kemudian menuliskan narasi yang nisbi mirip bahwa DCP dialihkan pengelolaannya ke Danantara. Lalu, terlampir pula keterangan sumber dari “ekonomi.bisnis.com”.

Lantas, benarkah Kemnaker mewajibkan pemindahan atau penyetoran DCP ke Danantara?

Pemeriksaan Fakta

Untuk menelusuri kebenaran klaim, Tirto memeriksa berita-berita yang dijadikan sumber oleh pengunggah. Tirto menyalin utuh judul berita yang disebut dalam unggahan Dani Kurniawan dan melakukan pencarian melalui mesin pencari Google.

Hasilnya, tidak terdapat berita dengan judul spesifik “Kemnaker Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon ke Danantara Mulai Oktober 2027” di laman Bisnis.com. Alih-alih, Tirto menemukan judul berita “Kemnaker Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon Secara Terpusat Mulai Oktober 2027”.

Berita yang terbit pada Sabtu (14/11/2026) ini pun tidak menyebut Danantara sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengelola DCP sebagaimana dinarasikan pengunggah.

“Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan waktu hingga Oktober 2027 bagi perusahaan untuk mulai mengalihkan pengelolaan dana pesangon ke Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang nantinya akan dikelola secara terpusat oleh lembaga pemerintah,” demikian tertulis dalam berita tersebut.

Tirto menemukan berita dengan judul spesifik “UU Pelindungan Ketenagakerjaan Wajibkan Pengusaha Siapkan Dana Cadangan Pesangon” di laman Kumparan Bisnis. Namun, seperti halnya berita pertama, tidak ada penyebutan Danantara sebagai lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk menampung DCP.

Kemnaker juga telah menyatakan informasi tentang kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tersebut tidak benar. Hingga saat ini, Pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola DCP.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola DCP. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.

Lebih lanjut Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi dan penjelasan resmi Pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan DCP.

Putri menegaskan, setiap perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap sumber narasi unggahan, Tirto mendapati bahwa terdapat ketidaktepatan judul dan isi berita dari Bisnis .com mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.

Kemnaker pun telah membantah narasi tersebut dan menyatakannya sebagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, informasi dalam unggahan tersebut bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.