Indeks Kemnaker

Kemnaker memberikan pelayanan konsultasi dan juga penegakan hukum terkait pemberian THR oleh perusahaan kepada para karyawannya.

Kemnaker masih mendata eks karyawan pabrik PT Sritex untuk dikaryakan kembali.

Imbauan WFA disampaikan Menaker, Yassierli, demi melancarkan program mudik gratis yang digelar pemerintah, salah satunya dari Kemnaker.

Menaker, Yassierli, berjanji melihat data jumlah CASN dan PPPK yang sudah terlanjur keluar dari pekerjaannya untuk mendapatkan bantuan.

Menaker Yassierli mengatakan aplikator telah menyatakan bersedia memberikan THR untuk ojol dan kurir, tapi masih ada beberapa hal yang perlu disepakati.

Kemnaker mengeklaim daftar perusahaan yang melakukan PHK dikeluarkan pada 2021.

Yassierli mengaku tidak tahu besaran THR yang diberikan kepada para pegawai PT Sritex yang menjadi korban PHK.

Noel mengaku Kemnaker akan mencari industri yang bersedia menerima korban PHK PT Sritex tanpa syarat dan tanpa batas umur.

Kemnaker belum memutuskan penerapan sistem bekerja di mana pun (work from anywhere) untuk perusahaan swasta.

Kemnaker mengaku ingin pemberian THR tetap berstatus sebagai THR bagi ojol sementara aplikator transportasi daring ingin berstatus bantuan hari raya (BHR).

Kemnaker mengaku pihaknya tengah mengkaji aturan terkait peralihan status para pengemudi ojek online (ojol) dari mitra menjadi pekerja.

Massa demo ojol menuntut pembayaran THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok.

Kemnaker menegaskan siap menampung aspirasi para driver ojol (ojek online), yang berencana menggelar demo pada 17 Februari 2025.

Sekjen Serikat Pekerja eFishery, Icad, menduga perusahaanya melakukan PHK agar tak membayar THR ke karyawannya.

Manfaat pensiun bisa diambil saat masuk masa pensiun tapi masih bekerja ketika mencapai usia pensiun atau berhenti paling lama 3 tahun setelah usia pensiun.

Wamenaker menerima sejumlah masukan dan aduan dari para pengusaha dan serikat pekerja bahwa Permendag Nomor 8 memicu badai PHK.

Massa buruh meminta Menteri Ketenagakerjaan tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025.

Kemnaker akan segera membentuk Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru usai putusan MK.

Format surat lamaran dan pernyataan PPPK Kemnaker 2024 bisa dipantau melalui artikel ini. Cek link unduh, tata cara daftar, dan jadwal lengkap.

Yuli mengakui saat ini lebih penting membahas bagaimana praktik kerja paksa tak akan terjadi di Indonesia.