Menuju konten utama

OJK Hitung Dana Cadangan Pesangon Capai Rp150 Triliun

Potensi dana pesangon pekerja Indonesia berkisar Rp100 triliun hingga Rp150 triliun. Dana ini didorong agar dapat dikategorikan sebagai dana pensiun.

OJK Hitung Dana Cadangan Pesangon Capai Rp150 Triliun
Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa, Bali 17/11/26. tirto.id/Anggun
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, memperkirakan potensi dana pesangon pekerja Indonesia berkisar Rp100 triliun hingga Rp150 triliun. Dana triliunan ini didorong agar dapat dikategorikan dan dikelola sebagai dana pensiun.

"Dana kompensasi yang selama ini masuk dalam pesangon itu ada sekitar Rp100-Rp150 triliun sebenarnya," ujar Iwan di Bali, ditulis Rabu (18/11/2026).

Iwan menjelaskan, pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Sebab, ada sebanyak 23 pemicu pencairan manfaat yang harus diperhitungkan, mulai dari pekerja yang memasuki usia pensiun hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Memang uniknya dana kompensasi pesangon itu, itu sebenarnya ada kalau tidak salah ada 23 trigger (pemicu) yang bisa menyebabkan itu keluar. Salah satunya adalah pencapaian usia pensiun. Dan ini yang digunakan oleh teman-teman di dana pensiun untuk kemudian mengkategorikan sebagai manfaat pensiun," jelasnya.

Lebih lanjut, OJK sedang membahas skema pengelolaan dana tersebut bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dana cadangan pesangon dapat masuk dalam kategori dana pensiun, sekaligus mendukung pencapaian target pengembangan aset dana pensiun nasional.

"Memang kita sedang berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Ketenagakerjaan, bagaimana caranya memastikan bahwa dana pesangon itu kemudian masuk dalam kategori dana pensiun,” ujarnya.

Pemerintah sendiri sedang menggodok kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pensiun (DCP), yakni skema yang ditujukan untuk memastikan ketersediaan dana agar pekerja tidak lagi gigit jari saat pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kepailitan melanda.

Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan oleh pemerintah bersama DPR Oktober lalu. Pasal 253 ayat (1) menyatakan, “Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja.”

Namun, penerapan skema ini masih memerlukan aturan lebih lanjut yang tengah digodok. Ayat (3) menetapkan bahwa DCP dikelola oleh lembaga pemerintah, sedangkan ayat (5) mengamanatkan mekanisme pengelolaan dan pengaturan lebih lanjut mengenai dana baru akan diatur melalui aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menilai pengelolaan Dana Cadangan Pensiun (DCP) perlu mempertimbangkan ekosistem industri dana pensiun yang selama ini sudah berjalan.

Ogi menjelaskan, sebelum UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan, perusahaan memiliki dua cara untuk menyiapkan kewajiban pesangon. Sebagian mencatatkan dana cadangan secara internal tanpa mengeluarkannya dari kas perusahaan, sementara sebagian lainnya menitipkan dana tersebut melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

“Dana cadangan itu disimpan oleh perusahaan, tidak dikeluarkan, tetapi dicatat sebagai cadangan pesangon. Ada juga perusahaan yang menitipkannya sebagai dana pensiun di DPLK,” jelas Ogi ketika berbincang dengan awak media dalam diskusi di Bali, Selasa (17/11/2026).

Berangkat dari praktik tersebut, OJK memandang DCP memiliki keterkaitan dengan industri dana pensiun. Ogi menilai pengelolaannya semestinya diserahkan kepada lembaga yang memang memiliki fungsi mengelola dana pensiun, baik lembaga yang sudah ada maupun badan khusus yang kelak dibentuk pemerintah.

Pandangan tersebut juga berkaitan dengan target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 untuk meningkatkan porsi aset industri dana pensiun hingga 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dari posisi saat ini yang baru sekitar 8 persen. Ogi menilai DCP dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan aset tersebut melalui inovasi produk baru.

Sebaliknya, apabila DCP dikelola oleh lembaga di luar industri dana pensiun, ia khawatir dana yang selama ini ditempatkan perusahaan melalui DPLK justru akan keluar dari ekosistem tersebut.

“Mana mungkin lompat dari 8 persen ke 60 persen kalau tidak ada inovasi produk baru seperti dana cadangan ini? Kalau dia masuk bukan ke program dana pensiun, bukan membesar, malah kempes. Karena dana pesangon pensiun yang ada di DPLK akan keluar,” papar Ogi.

“Jadi kami posisinya sebaiknya itu dikategorikan penyelenggara dana pensiun, penyelenggaranya lembaga pengelola dana pensiun. Lembaganya siapa saja? Apa yang dijamin? Tunggu dari PP-nya saja, itu akan keluar,” sambungnya.

Baca juga artikel terkait DANA PENSIUN atau tulisan lainnya dari Anggun P Situmorang

tirto.id - Insider
Penulis: Anggun P Situmorang
Editor: Abdul Aziz