Menuju konten utama

Minimal Usia Nikah di UU Pemilu Seharusnya Sama di UU Perkawinan

Koalisi Perempuan Indonesia soroti pasal di UU Pemilu yang memberikan hak pilih kepada WNI beruia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau pernah kawin.

Minimal Usia Nikah di UU Pemilu Seharusnya Sama di UU Perkawinan
Seorang siswa penyandang disabilitas melakukan proses pencoblosan surat suara di dalam bilik suara dalam prosANTARA FOTO/Makna Zaezar/tom/rwa.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Linarti, meminta ketentuan hak pilih bagi warga negara yang menikah di bawah usia 19 tahun diselaraskan dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Linarti menyoroti Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan hak pilih kepada warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin.

Menurut Linarti, ketentuan tersebut perlu diselaraskan dengan UU Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Selain itu, UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

"Tentu hal ini menjadi perhatian kita semua mengingat usia di bawah 19 tahun masih belum termasuk orang dewasa yang bisa mengambil keputusan, apalagi berpartisipasi dalam proses politik," kata Linarti dalam RDPU RUU Pemilu bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menyoroti peningkatan angka perkawinan anak sepanjang 2026 di wilayah Pantura, mulai dari Indramayu hingga Lamongan, Gresik, dan Sumenep. Menurutnya, peningkatan tersebut terlihat dari banyaknya dispensasi perkawinan yang dikeluarkan pengadilan agama.

"Pengadilan agama mengeluarkan surat dispensasi menikah yang cukup besar karena ada kehamilan anak dan berbagai kasus lainnya," ujarnya.

Selain kehamilan anak, Linarti menyebut kemiskinan akibat perubahan iklim dan krisis ekonomi turut mendorong orang tua menikahkan anak mereka.

Perkawinan bahkan dijadikan solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi keluarga, termasuk kekurangan tenaga kerja untuk menggarap sawah dan ladang.

"Selain itu juga meningkatnya angka kemiskinan akibat perubahan iklim maupun krisis ekonomi ini juga membuat orang tua itu memutuskan menikahkan anaknya sebagai solusi atas berbagai persoalan keluarga," ujar Linarti.

KPI juga mengusulkan larangan pelibatan anak dalam seluruh tahapan kampanye politik, baik secara langsung maupun melalui media digital. Ketentuan tersebut perlu mengacu pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak.

Dalam RDPU tersebut, Linarti juga meminta revisi UU Pemilu mengatur secara khusus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis gender dalam politik.

"Penting untuk membuat ketentuan khusus yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis gender dalam politik," ujarnya.

Ia menilai Pasal 280 UU Pemilu yang mengatur larangan kampanye belum secara khusus mengakomodasi tindak kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan dalam kontestasi politik.

Bentuk kekerasan yang perlu diatur antara lain ancaman perkosaan, body shaming, pelecehan seksual terhadap calon anggota legislatif perempuan, doxing, penyebaran data pribadi perempuan, hingga serangan digital lainnya.

Baca juga artikel terkait RUU PEMILU atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Bayu Septianto