tirto.id - Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu telah menyepakati sejumlah isu strategis dan jadwal yang akan menjadi dasar pembahasan RUU Pemilu.
Ketua Panja RUU Pemilu sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan terdapat 10 poin krusial yang akan dibahas. Isu-isu tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang maupun mendatangi kementerian/lembaga, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, serta organisasi kemasyarakatan.
"Kami memastikan penyusunan naskah akademik dan draf RUU Pemilu ini bisa berjalan baik secara formil memenuhi meaningful participation, dan secara materiel ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Senin (5/10/2026).
Isu pertama berkaitan dengan struktur representasi dan desain DPR, DPD, dan DPRD. Pembahasan pada bagian ini mencakup sistem pemilu, district magnitude atau besaran daerah pemilihan, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), serta postur keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD.
Isu kedua menyangkut pendaftaran peserta pemilu. Selanjutnya, isu ketiga adalah desain pemilu yang meliputi desain keserentakan pemilu, desain pemilu yang bersih dan bermartabat, serta desain pembiayaan pemilu.
Isu keempat berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, sedangkan isu kelima membahas persyaratan calon peserta pemilu legislatif.
Panja juga memasukkan penerapan sistem digital dalam pemilu sebagai isu keenam yang akan dibahas. Isu ketujuh berkaitan dengan perlindungan hak pilih, sementara isu kedelapan menyangkut kelembagaan penyelenggara pemilu.
Isu kesembilan adalah sengketa dan penegakan hukum pemilu. Sementara isu terakhir atau isu kesepuluh mencakup ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Berikut Jadwal Panja RUU Pemilu:
5 Oktober — Rapat intern Panja
8 Oktober — RDP dengan BKD
2 November — Raker/RDP dengan Kemendagri, DKPP, dan KPU
3 November — RDP dengan Bawaslu
4 November — Kunjungan ke MK
5 November — Kunjungan ke MA
10–11 November — RDPU dengan perguruan tinggi
12 November — RDPU dengan masyarakat sipil
16 November — RDPU dengan kelompok perempuan & disabilitas
17 November — RDPU dengan KPK & ICW
19–21 November — Kunjungan kerja ke Sumut, Bali, Sulsel
1 Desember — RDP dengan partai politik nonparlemen
2 Desember — RDPU dengan organisasi keagamaan
3–5 Desember — Kunjungan kerja ke Jateng, Sumsel, Kalbar
7 Desember — RDPU dengan BRIN, CSIS, APHTN-HAN, AIPI
8 Desember — RDPU dengan pakar filsafat & kebudayaan
9 Desember — RDPU tema penegakan hukum pemilu
14 Desember — RDPU tema sistem digital pemilu
14–23 Desember — Finalisasi Naskah Akademik & draf RUU Pemilu.
Adapun jadwal tersebut disebut masih bisa berubah mengikuti agenda DPR dan keputusan Komisi II.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id































