tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google memberikan penjelasan terbuka dan dapat diuji terkait penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi (coordinated influence operations) di Indonesia.
Dalam keterangan resminya pada Kamis (19/11/2026), Komdigi menyatakan tengah mencermati laporan dari raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa setiap langkah moderasi konten dalam skala masif harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, dan keadilan.
"Komdigi mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital. Namun, setiap tindakan moderasi konten, terlebih dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil," tulis Komdigi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).
Menurut Komdigi, laporan yang dirilis oleh Google sejauh ini belum memaparkan rincian yang memadai. Rincian tersebut mencakup klasifikasi jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran spesifik yang ditemukan, hingga metodologi atau dasar pengaitan operasi pengaruh tersebut dengan Indonesia.
Kementerian menilai temuan dengan skala puluhan ribu kanal membutuhkan pembuktian yang jelas agar tidak memicu kesalahan atribusi maupun kekeliruan tafsir di ruang publik. Komdigi juga menekankan bahwa prinsip kebebasan berekspresi harus dijamin secara setara bagi seluruh kelompok masyarakat, baik pihak yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, Komdigi berencana melayangkan permintaan klarifikasi resmi kepada pihak Google. Langkah ini diambil guna memastikan tata kelola moderasi konten oleh platform digital berjalan adil serta tetap melindungi hak kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia.
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id































