Menuju konten utama

Bakom Akui Publik Belum Sepenuhnya Paham Program Pemerintah

Kepala Bakom RI mengakui publik belum sepenuhnya memahami program pemerintah meski tayangan komunikasi mencapai ratusan juta.

Bakom Akui Publik Belum Sepenuhnya Paham Program Pemerintah
Kepala Badan Komunikasi (Bakom), Syahganda saat konferensi pers di Gedung Trigata Lemhanas, Jakarta, Sabtu (10/10/2026). (Tirto.id/Muhamad Nizar)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, mengakui besarnya jangkauan komunikasi pemerintah belum tentu membuat masyarakat memahami program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Bakom menilai masih terdapat kesenjangan antara kerja pemerintah di lapangan dan pemahaman masyarakat terhadap program-program tersebut.

“Kami juga ingin jujur. Jangkauan yang besar belum tentu berarti rakyat sudah memahami program. Masih ada jarak antara kerja pemerintah di lapangan dan pemahaman sebagian masyarakat,” katanya saat rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Ia menyebut terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami program pemerintah. Di antaranya, informasi yang belum menjangkau seluruh wilayah, karakteristik masyarakat yang beragam, serta penjelasan kebijakan yang belum cukup sederhana.

Pengakuan tersebut disampaikan di tengah pemaparan capaian komunikasi Bakom selama Januari hingga pertengahan November 2026. Bakom mencatat kanal Instagram dan TikTok lembaga tersebut menghasilkan sekitar 99 juta tayangan.

Selain itu, lanjutnya, Bakom telah memproduksi 148 video Sinergi Indonesia yang berisi kisah penerima manfaat program pemerintah di berbagai daerah. Jejaring juru bicara pemerintah yang dikoordinasikan Bakom juga telah mencakup 60 kementerian dan lembaga.

Bakom turut mencatat juru bicara pemerintah telah 502 kali tampil di televisi, radio, dan siniar. Sementara itu, koordinasi terhadap lima agenda komunikasi nasional menghasilkan sekitar 297 juta tayangan.

Meski demikian, Syahganda mengakui capaian jangkauan tersebut belum cukup untuk mengukur keberhasilan komunikasi pemerintah. Oleh karena itu, lembaga tersebut berencana mengubah ukuran keberhasilan komunikasi publik mulai 2027.

Syahganda mengatakan pihaknya akan menambahkan dua indikator untuk mengevaluasi komunikasi pemerintah. Kedua indikator tersebut yakni tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dan kecepatan aspirasi masyarakat sampai ke pengambil kebijakan.

“Karena itu, mulai 2027, kami menambah dua ukuran, yaitu seberapa jauh rakyat memahami program dan seberapa cepat suara rakyat sampai ke pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, jelas Syahganda, Bakom menyiapkan tiga agenda kerja pada 2027. Pertama, menghimpun aspirasi publik melalui forum dengar publik dan pengukuran aspirasi publik. Bakom juga akan mengoptimalkan fungsi kanal-kanal komunikasi yang dimiliki lembaga tersebut.

Kedua, memperkuat orkestrasi komunikasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan juru bicara serta peliputan program pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Bakom akan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah serta jejaring kehumasan pemerintahan agar informasi mengenai program prioritas Presiden dapat menjangkau masyarakat di wilayah 3T.

Ketiga, membangun tata kelola komunikasi berbasis data melalui dasbor program prioritas yang terintegrasi dan dasbor capaian pemerintah lintas kementerian dan lembaga.

“Setiap program akan kami lengkapi dengan indikator yang bisa ditagih oleh Komisi XIII. Kami siap melaporkan perkembangannya dalam rapat-rapat bersama Komisi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bakom juga meminta dukungan Komisi XIII DPR RI untuk memperkuat kelembagaan Bakom. Menurut dia, penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kerja lembaga tersebut masih berjalan karena Bakom baru berusia satu tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025 ditetapkan pada 17 September 2025.

Ia menyebut penguatan kelembagaan juga diperlukan untuk menyinkronkan komunikasi pemerintah pusat dan daerah melalui pedoman yang jelas.

“Bagi kami, komunikasi pemerintah berhasil ketika rakyat merasa didengar, memahami arah kebijakan, dan merasakan manfaat program di kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Baca juga artikel terkait KOMUNIKASI atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama