Bakom soal Demonstrasi 27 Agustus: Kita Negara Demokrasi

tirto.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menanggapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar sejumlah kelompok masyarakat besok, Kamis (27/8/2026). Ia menilai, penyampaian pendapat melalui unjuk rasa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Sebagai negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, saran, maupun masukan. Namun, hak tersebut tetap harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

"Pertama, kita negara demokrasi, ya. Jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku," kata Qodari kepada wartawan, di Kantor Bakom RI, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Ia mengatakan, aksi unjuk rasa bukan sesuatu yang luar biasa dalam negara demokrasi. Menurut Qodari, demonstrasi merupakan hal yang sudah sering terjadi sebagai bagian dari mekanisme masyarakat menyampaikan aspirasi.

Dengan demikian, tidak ada hal khusus yang perlu dikomentari terkait rencana aksi esok hari. Qodari pun tidak menyampaikan imbauan khusus terkait rencana aksi tersebut.

"Jadi, saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo, dan yang lain-lain, itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah sering terjadi. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membantah kabar pembatalan aksi demonstrasi yang akan digelar pada Kamis (27/8/2026). Kabar pembatalan tersebut beredar melalui surat edaran yang tersebar di media sosial.

Koordinator lapangan aksi, Exi Wijaya, memastikan demonstrasi tetap digelar sesuai rencana. Ia menyebut surat yang beredar terkait pembatalan aksi merupakan informasi palsu.

"Hoax, kami akan tetap aksi," kata Exi saat dikonfirmasi, Rabu (26/8/2026).

Hal senada disampaikan Didik Djojodiningrat, LBH sekaligus aktivis AMPB. Saat dikonfirmasi mengenai surat pembatalan yang beredar, Didik menyebut informasi tersebut tidak benar.

"Hoaks kak," kata Didik saat dikonfirmasi, Rabu (26/8/2026).

Surat yang beredar di media sosial pada Selasa (25/8/2026) mencantumkan nomor 027/AMBP/VIII/2026. Dalam surat tersebut disebutkan agenda demonstrasi pada Kamis (27/8/2026) dibatalkan karena mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang dinilai kurang kondusif serta berpotensi menimbulkan tindakan anarkis.

Surat tersebut juga menyebut pembatalan dilakukan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban bersama. Aspirasi dan perjuangan disebut agar dapat disampaikan dengan cara yang damai, tertib, dan bermartabat.

Namun, AMPB memastikan aksi unjuk rasa tetap dilaksanakan pada Kamis (27/8/2026). Exi kembali menegaskan surat pembatalan yang beredar bukan berasal dari pihak yang bertanggung jawab atas aksi.

"Itu kerjaan orang-orang gak bertanggung jawab," pungkasnya.