Menuju konten utama

Usul Kuota 10 Persen Caleg Difabel dan Ujian Pragmatisme Parpol

PPDI mengusulkan kuota afirmasi 10 persen caleg difabel dalam RUU Pemilu, tetapi pakar menyoroti tantangan pragmatisme partai dan bias syarat pencalonan.

Usul Kuota 10 Persen Caleg Difabel dan Ujian Pragmatisme Parpol
Suasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut membahas agenda legislasi, antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang dan RUU Statistik. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Usulan kewajiban kuota afirmasi minimal 10 persen bagi calon anggota legislatif (caleg) penyandang difabel di DPR dan DPRD mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Komisi II DPR RI, Selasa (17/11/2026). Gagasan tersebut disuarakan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sebagai jalan keluar atas kebuntuan keterwakilan kelompok difabel di panggung politik nasional.

“Ke depan kalau dimungkinkan itu disabilitas juga bisa mendapatkan kuota, ya tidak 30 persen tapi misalnya 10 persen,” cetus Ketua Dewan Pertimbangan PPDI, Gufroni Sakaril, dalam forum tersebut.

Bagi Gufroni, ketiadaan regulasi afirmasi membuat ruang kompetisi warga difabel dalam pemilu tetap sempit, sementara forum konsultasi seperti RDPU belum menjamin suara mereka hadir dalam pengambilan keputusan.

“Mengapa ini penting? Karena kalau hanya sekadar memberikan masukan seperti hari ini saya, itu kita tidak terlibat langsung di dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Urgensi usulan itu tercermin dari komposisi parlemen hari ini. Dari 580 anggota DPR RI periode 2024–2029, hanya satu orang penyandang difabel, yakni Habib Idrus Salim Al Jufri (PKS) dari daerah pemilihan Banten III yang duduk di Komisi XI.

Pada Pemilu 2024, KPU juga hanya mencatat sembilan bakal caleg difabel DPR RI dari total 9.925 bakal caleg, menandakan itikad sukarela partai belum cukup membuka pintu Senayan.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Prima Widya Putri, merujuk adagium gerakan difabel global sebagai pijakan argumennya: “Nothing about us without us.”

Menurutnya, kehadiran langsung kelompok marginal di ruang kekuasaan merupakan prasyarat lahirnya kebijakan inklusif yang tak tergantikan oleh pelibatan masyarakat sipil dalam forum konsultasi.

“Konsultasi [seperti RDPU] memang membantu memastikan kebijakan memahami kebutuhan kelompok terdampak. Namun, konsultasi tidak selalu dapat menggantikan kewenangan anggota parlemen dalam legislasi, penganggaran, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Organisasi masyarakat sipil tidak sepenuhnya menggantikan fungsi anggota parlemen,” kata Prima saat dihubungi Tirto, Rabu (18/11/2026).

Hari Disabilitas Internasional di Solo

Dua penyandang disabilitas berinteraksi saat peringatan Hari Disabilitas Internasional di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (2/11/2026). Pemerintah Kota Solo bersama berbagai komunitas penyandang disabilitas lokal setempat menggelar acara bertema Membuka Akses, Menghapus Hambatan Mewujudkan Kesetaraan tersebut untuk mewujudkan inklusivitas dengan terus memperluas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Solo. ANTARAFOTO/Maulana Surya/nym.

Secara hukum tata negara, Prima menilai afirmasi memiliki pijakan kuat pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta UU Nomor 8 Tahun 2016 dan UU Nomor 19 Tahun 2011.

“Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menggariskan hak atas perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan. Afirmasi bukan keistimewaan, melainkan instrumen mewujudkan kesetaraan substantif,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penetapan angka 10 persen tetap memerlukan landasan terukur.

“Besaran kuota perlu didukung kajian empiris, data keterwakilan, karakteristik daerah pemilihan, serta analisis dampak kebijakan. Afirmasi dapat dibenarkan secara prinsip, sementara besaran kuotanya perlu dijelaskan secara metodologis,” imbuhnya.

Menakar Opsi-opsi yang Mungkin

Kajian Disability Quotas for Parliamentary Elections yang disusun pakar kuota politik Mona Lena Krook untuk OSCE/ODIHR (2025) memetakan tiga pendekatan afirmasi keterwakilan difabel di dunia: kursi khusus (reserved seats), kuota legislatif dalam undang-undang (legislative quotas), dan kuota sukarela partai politik (party quotas).

Model kursi khusus banyak diterapkan di negara-negara Afrika pascakonflik, seperti Uganda yang menyediakan lima kursi parlemen dan Rwanda yang mencadangkan satu kursi majelis rendah melalui pemilihan oleh organisasi difabel nasional.

Menurut Krook, skema ini menjamin kehadiran wakil difabel, tetapi proporsinya lazimnya kurang dari dua persen dan berisiko menjadi simbol semata.

Di Indonesia, penerapannya juga berpotensi memicu persoalan konstitusional. “Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22E UUD 1945 mengatur pemilihan anggota DPR melalui pemilihan umum langsung. Model reserved seats harus dikaji dari sisi kedaulatan rakyat, kesetaraan suara, dan legitimasi representasi,” terang Prima.

Pilihan kedua adalah kuota legislatif yang mewajibkan partai menyertakan minimum satu hingga sepuluh persen kandidat difabel dalam daftar calon—usulan PPDI berada di batas atas kisaran itu.

Kazakhstan menetapkan kuota gabungan 30 persen bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas pada Pemilu 2023 yang meloloskan enam politikus difabel (6,1 persen) ke majelis rendah, meski Krook mencatat kuota itu didominasi perempuan dan tanpa sanksi.

Sementara di Meksiko pada Pemilu 2024, kewajiban kuota distrik tetap menyisakan risiko kandidat difabel sekadar menjadi hiasan daftar calon apabila tidak disertai aturan nomor urut yang ketat.

Model ketiga adalah kuota sukarela partai yang bergantung pada inisiatif internal sehingga dampaknya kerap terbatas.

Di Jepang, Partai Reiwa Shinsengumi memanfaatkan opsi kuota khusus pada Pemilu 2019 dan mengantarkan dua kandidat disabilitas berat ke parlemen. Di Inggris, Partai Liberal Demokrat mewajibkan setiap daftar seleksi menyertakan tempat bagi pelamar difabel sejak 2024 hingga mencatat 9,4 persen kandidat difabel, dengan sokongan dana khusus pemerintah.

“Ada dua pilihan yang dapat dikembangkan di Indonesia. Pertama, model afirmasi melalui pencalonan partai politik dengan kuota khusus. Kedua, model keterwakilan khusus melalui mekanisme pemilihan tersendiri yang memberikan mandat demokratis kepada perwakilan penyandang disabilitas,” tutur Prima.

Mural bersama perempuan disabilitas

Warga penyandang disabilitas daksa melukis mural di Kampung Binong Jati, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/6/2025). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU

Menguji Realitas 10 Persen di Tengah Pragmatisme Partai

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah, mengingatkan desain pemilu inklusif harus realistis agar tidak berhenti di atas kertas. Dengan sekitar 200 ribu caleg di seluruh tingkatan, kuota 10 persen menuntut partai merekrut sedikitnya 20 ribu caleg difabel dalam satu siklus pemilu.

“Berapa sih jumlah penyandang disabilitas di Indonesia? Apakah kemudian itu bisa menjustifikasi 10 persen tersebut? Memungkinkan enggak 10 persen dari 200 ribu caleg itu? Bisa jadi tidak mudah juga, apalagi kalau organisasi penyandang disabilitas tidak punya data yang cukup,” urai Hurriyah kepada Tirto, Rabu (18/11/2026).

Tanpa basis data dan kaderisasi matang, partai pragmatis dikhawatirkan sekadar “asal comot” demi menggugurkan kewajiban administratif atau membingkainya sebagai belas kasihan.

“Harusnya pendekatannya bukan charity-based, tetapi rights-based. Kita mengakui hak, menghormati hak kelompok, dan memberikan hak tersebut. Jangan sampai kebijakan kuota itu dipandang sebagai rasa bentuk kasihan,” ujar Hurriyah.

Kultur internal partai pun masih kerap diwarnai bias ableisme yang meragukan kapasitas difabel. Berdasarkan pendampingan Puskapol UI, politisi difabel sering menghadapi pertanyaan skeptis saat penjaringan caleg.

“Ketika diwawancara, mereka sering curhat ditanya: ‘Emang mampu? Emang bisa bergerak? Nanti butuh bantuan enggak? Nanti jadi ngerepotin? Kerjaan pemilu itu berat, loh.’ Lalu ditanya lagi, ‘Anda punya duit enggak? Punya jaringan enggak?’ Akhirnya ada jalan yang dibuka, tapi di dalamnya dijegal dengan banyak hal,” ungkap Hurriyah.

Perjalanan kuota afirmasi 30 persen perempuan sejak Pemilu 2004 menjadi cermin nyata.

Pada Pemilu 2024, keterwakilan perempuan di DPR baru mencapai 127 dari 580 kursi atau sekitar 21,9 persen—rekor tertinggi sepanjang sejarah, tetapi tetap belum menyentuh target 30 persen setelah dua dekade.

“Di dalam kajian kepemiluan, kebijakan kuota memang terbukti efektif. Tetapi kebijakan kuota saja tidak cukup karena harus dibarengi desain kelembagaan yang inklusif. Buktinya setelah 20 tahun kita baru punya 22 persen perempuan di parlemen,” kata Hurriyah.

Praktik pencalonan partai yang masih bertumpu pada popularitas dan modal kerap menempatkan caleg afirmasi di nomor urut buntut atau daerah pemilihan sulit, sehingga kuota berisiko hanya dimanfaatkan secara formalitas.

Menjebol Tembok “Sehat Jasmani dan Rohani”

Hambatan lain terletak pada syarat “sehat jasmani dan rohani” dalam Pasal 240 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Meski PKPU Nomor 10 Tahun 2023 memuat pengecualian bagi penyandang disabilitas yang mampu bertugas, tafsir di lapangan dinilai masih bias. Dalam RDPU di Komisi II DPR, PPDI mendesak perombakan klausul tersebut.

“Usulan kami adalah asesmen kemampuan berbasis pada fungsi jabatan individu dengan akomodasi yang layak, disesuaikan dengan kebutuhan ragam disabilitas masing-masing,” ujar Gufroni di hadapan anggota parlemen.

Hari Penyandang Disabilitas Internasional

Seorang anak perempuan yang menderita gangguan bipolar dan gangguan perkembangan menikmati kegiatan olahraga, sebagai bagian dari akses terhadap program kesehatan holistik yang diselenggarakan oleh LSM Kampuchea Sela Handicap. (Kredit: WHO/Miguel Jeronimo)

Hurriyah sepakat pembenahan syarat pencalonan merupakan langkah paling mendasar sebelum berbicara kuota, karena frasa “sehat jasmani dan rohani” kerap disalahartikan dengan menyamakan kondisi disabilitas sebagai ketidakmampuan mengemban jabatan publik.

“Selama ini kan semua persyaratan pencalonan kita selalu menyatakan ‘sehat jasmani dan rohani’. Tetapi persoalannya, klausul ini sering kali diinterpretasikan secara bias. Ketika ada orang yang disabilitas, mereka dianggap tidak sehat secara jasmani,” katanya.

Prasangka itu lahir dari stereotip yang mengabaikan kapasitas penyandang disabilitas.

“Orang yang punya kondisi bipolar, misalnya, itu kan masuk kategori disabilitas mental. Tetapi dia masih well-functioning, tetap punya kemampuan dan kapasitas, hanya membutuhkan treatment yang berbeda. Persepsilah yang menurut saya menjadi salah satu hambatan besar,” ujar Hurriyah, yang mendukung pengubahan klausul tersebut menjadi “mampu secara jasmani dan rohani”.

Memastikan Afirmasi Tak Sekadar di Atas Kertas

Agar afirmasi tidak berhenti sebagai pemanis regulasi, Prima menekankan revisi RUU Pemilu harus menjamin peluang elektoral nyata. Kuota difabel wajib dihitung terpisah dari kuota perempuan agar tidak saling memakan, disertai kewajiban penempatan di nomor urut strategis dan sanksi diskualifikasi berkas pencalonan di dapil terkait bagi partai pelanggar.

Kajian Krook menambahkan perlunya aturan pengganti antarwaktu (PAW) agar wakil difabel yang berhenti digantikan kandidat dari kelompok yang sama, serta perlindungan khusus bagi perempuan difabel yang rentan mengalami diskriminasi berlapis.

“Afirmasi harus dirumuskan jelas: mulai dari subjek kewajiban bagi setiap partai, dasar penghitungan per daerah pemilihan, penempatan calon agar tidak sekadar pemenuhan formalitas, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi hukum yang tegas,” ujar Prima.

Namun bagi Hurriyah, pembenahan pasal itu hanya efektif jika dibarengi perombakan tata kelola partai dan penyelenggara pemilu.

“Satu desain regulasinya, yang kedua adalah desain kelembagaan pemilunya harus inklusif. Partai politik harus membuka rekrutmen seluas-luasnya untuk semua kelompok masyarakat. KPU-Bawaslu juga tidak boleh membedakan ketika membuat aturan. Selama hambatannya tidak dihilangkan, kesetaraan politik yang menjadi semangat pemilu inklusif itu sulit untuk bisa tercapai,” pungkas Hurriyah.

Baca juga artikel terkait HAK DISABILITAS atau tulisan lainnya dari Khizbulloh Huda

tirto.id - News Plus
Reporter: Khizbulloh Huda
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Mochammad Fajar Nur