Masuk tirto.id
tirto.id - Perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat menanggung beban berlapis akibat negara gagal memitigasi krisis di lahan gambut yang sebabkan karhutla.
Tak sekadar darurat asap, karhutla beri beban ganda bagi kelompok rentan hingga picu kerugian Rp93,6 Triliun. Simak fakta ketimpangan di lapangan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga menambah beban kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Dampak fatal dari abainya negara ini harus dibayar mahal oleh 37,9 juta jiwa yang terpapar asap, kelompok rentan menjadi korban paling nestapa di tengah ketimpangan sosial yang semakin melebar.
Bagi penyandang disabilitas, kabut asap membatasi mobilitas dan akses informasi serta layanan dasar. Sementara perempuan, menghadapi tambahan beban pengasuhan dan pekerjaan domestik. Sedangkan masyarakat adat ikut berada di garis depan pemadaman dengan perlengkapan terbatas.
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Haddad, memaparkan data luasan karhutla nasional sejak Januari hingga Agustus 2026 yang telah menembus lebih dari satu juta hektare.
"Dalam waktu yang sangat singkat, 20 hari di bulan Agustus sudah 465.174 hektare yang sudah terbakar di satu tempat. Bayangkan area itu hilang dalam hitungan hari," kata Nadia dalam diskusi publik bertajuk Sudah Jatuh, Tertimpa Asap: Ketika Dampak Karhutla Memperlebar Ketimpangan bagi Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Adat yang digelar MADANI Berkelanjutan bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) secara daring, Kamis (10/9/2026).
Nadia menyebut Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan luasan terbakar paling tinggi, hampir 300 ribu hektare. Sementara Papua Selatan muncul sebagai episentrum baru karhutla yang belum pernah separah ini sebelumnya.
Nadia turut membeberkan data yang diperolehnya, paparan asap akibat karhutla telah berdampak ke 37,9 juta orang. Terdapat lebih dari 165 ribu laporan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Barat.
Nadia menegaskan, karhutla bukan bencana alam murni seperti erupsi gunung berapi, melainkan hasil kegagalan sistem yang dipicu regulasi dan tata kelola lahan yang buruk. Ia menyoroti bahwa separuh dari area yang terbakar berada di lahan gambut yang telah mengalami alih fungsi menjadi perkebunan monokultur, terutama sawit.
"Kebakaran hutan ini bukan murni bencana alam. Ini mungkin disebabkan kegagalan sistem. El Nino ini pemantik, tapi bahan bakarnya adalah undang-undang, sistem, yang seharusnya bisa memitigasi supaya tidak kebakaran," ujarnya.
Penyandang Disabilitas Kesulitan Akses Informasi dan Layanan Dasar
Perwakilan HWDI Kalimantan Barat yang menyandang disabilitas tuli, Syarifah Nurul, mengungkap kabut asap membuat jarak pandangnya semakin terbatas, situasi ini memperparah keterbatasan penglihatannya yang sudah menurun. Ia mengaku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan kehilangan pekerjaan akibat situasi tersebut.
"Keadaan kami di sini, kabutnya banyak sekali dan sulit sekali melihat sebab gelap. Kebetulan saya tidak ada pekerjaan, jadi saya juga tidak banyak keluar rumah," kata Nurul melalui juru bahasa isyarat.
Nurul menyoroti minimnya akses informasi bagi kelompok tuli saat kondisi darurat seperti karhutla. Ia mengaku mengandalkan media sosial dan bantuan tetangga untuk mendapatkan informasi terkini. Ia juga menyebut belum banyak relawan penyelamat yang menguasai bahasa isyarat, sehingga proses komunikasi saat evakuasi kerap terhambat.
Senada, perwakilan HWDI Kalimantan Barat lainnya, Nia Kurniawati, turut menceritakan kesulitannya beraktivitas di tengah kabut asap tebal. Perempuan yang merupakan penyandang disabilitas pengguna alat bantu dengar itu mengaku kehilangan penghasilan karena kantin sekolah yang terpaksa diliburkan akibat karhutla.
"Dampaknya untuk kita untuk wanita penyandang disabilitas itu sulit. Saya sendiri pakai alat bantu dengar. Jarak pandang sulit karena masih berkabut. Mau jualan sulit karena aku jualan di kantin sekolah, tapi anak-anak diliburkan," kata Nia.
Nia menambahkan, kelangkaan masker turut memperberat kondisinya. Ia kerap menemui stok masker yang kosong di minimarket. Sementara akses ke sumber air bersih seperti sungai juga sulit dijangkau penyandang disabilitas fisik.
Beban Berlapis Perempuan dan Anak di Tengah Kabut Asap
Warga mengendarai sepeda motor di sekitar lahan yang terbakar di Kelurahan Panarung, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (26/8/2026). ANTARA FOTO/Auliya Rahman/kye
Anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Pontianak, Yuli Suryantika, memaparkan data karhutla di Kalimantan Barat sepanjang Januari-Agustus 2026 yang mencapai 38.310 hektare terbakar. Ia menekankan pentingnya perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam melihat kerentanan masyarakat menghadapi krisis karhutla.
"Perempuan beban pertama apa: sebelum asap bekerja, mengurus rumah, mengantar sekolah dan lainnya. Ketika asap, bebannya bertambah jadi membersihkan abu, cuci lebih sering, merawat orang sakit. Ini nyata meskipun tidak terekam dalam statistik," ujar Yuli.
Yuli turut mengungkit beban perempuan yang bertambah karena harus menyokong perekonomian rumah tangga yang menyempit akibat karhutla. Sementara anak-anak kehilangan ruang bermain dan belajar, termasuk risiko putus akses pendidikan jarak jauh (PJJ) akibat ketimpangan akses internet di daerah.
Yuli pun menyoroti persoalan krisis air bersih di Pontianak. Dia mengungkap bahwa jaringan air terkontaminasi bakteri Eschericia coli (E. coli) akibat gangguan distribusi selama karhutla berlangsung.
Masyarakat Adat Jadi Garda Terdepan Tanpa Payung Hukum
Cerita tentang pemadaman karhutla datang dari Delly Sape yang merupakan relawan Yayasan Arus Kualan sekaligus pemuda adat Simpang Hulu, Ketapang, Kalimantan Barat. Dia mengaku turun langsung memadamkan api tanpa peralatan memadai.
Sementara di sisi lain, masyarakat adat justru kerap dituduh sebagai penyebab karhutla. Padahal, titik kebakaran justru banyak terjadi di kawasan hutan, bukan ladang masyarakat.
"Hari pertama kami cuma pakai sandal jepit, kaki melepuh. Tidak ada persiapan. Kami buka donasi online, jadi bisa beli sepatu boots dan mesin," kata Delly.
Ia menambahkan, hutan bagi masyarakat adat merupakan sumber kehidupan berupa bahan pangan, obat tradisional, hingga tempat belajar tentang alam. Dan kini, keberadaan hutan terancam hilang akibat kebakaran.
Delly berharap masyarakat adat dapat dilibatkan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan karhutla. Dia juga meminta agar ada payung hukum yang jelas terhadap masyarakat adat, sebab Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat hingga kini tak kunjung disahkan.
Baru 5 Provinsi Punya Unit Layanan Disabilitas
Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, mencatat ada 651 kejadian karhutla dari total 1.764 kejadian bencana sepanjang 2026. Ia mengakui unit layanan khusus bagi kelompok disabilitas saat bencana, atau Unit Layanan Disabilitas (ULD), baru terbentuk di lima provinsi.
"Terkait ULD, kami sudah mendorong, tetapi yang sudah terbentuk baru 5 provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan Bali. Kami bermitra dengan MADANI, kita mendorong di Kalimantan Barat," sebutnya.
Pangarso menjelaskan, BNPB menjalankan lima tugas utama penanggulangan karhutla berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, mulai dari dukungan sumber daya ke pemerintah daerah, operasi modifikasi cuaca (OMC), operasi darat, hingga koordinasi lintas kementerian.
Pangarso menyebut, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luasan karhutla terbesar. Lahan yang terdampak mencapai 38 ribu hektare. Bahkan, masih ada 25 hektare yang belum berhasil dipadamkan hingga waktu diskusi berlangsung.
Menjawab pertanyaan soal anggaran pembentukan ULD, Pangarso mengakui keterbatasan dana menjadi kendala utama dan mendorong skema kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, hingga dukungan internasional.
Target Restorasi Gambut Baru Capai 1 Persen
Perwakilan Pantau Gambut, Syafiq Gumilang, menjelaskan karakteristik lahan gambut yang berfungsi seperti spons penyerap air. Namun berubah menjadi sangat rentan terbakar ketika terdegradasi akibat pembukaan lahan dan pengeringan sejak era 1990-an.
Syafiq lantas menyoroti pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang kini digantikan lembaga dengan kewenangan dan anggaran jauh lebih kecil di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Dari sekian banyak yang sudah dibangun pun, kebakaran di tempat-tempat tersebut tetap terjadi. Tapi menariknya, kebakaran di tahun-tahun sebelumnya dibandingkan sekarang jauh berkurang. BRGM ini berkontribusi untuk mengurangi kebakaran," ucapnya.
Syafiq turut membeberkan target restorasi gambut seluas 13,4 juta hektare yang difasilitasi Kementerian Pertanian. Namun, capaian yang benar-benar kembali menjadi hutan hanya sekitar 1 persen. Sisanya, tetap menjadi lahan sawit.
Syafiq pun menyoroti kerentanan tinggi di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan sejak 2023. Terbukti, daerah tersebut menjadi wilayah dengan karhutla terparah pada 2026.
Kerugian Ekonomi dan Kesehatan Tembus Rp23,1 Triliun
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Viky Arthiando, memaparkan hasil kajian terbaru yang menunjukkan sekitar 17,3 juta orang berpotensi terdampak ISPA akibat karhutla. Estimasi total kerugian ekonomi dan kesehatan yang menimpa masyarakat adalah Rp93,6 triliun secara nasional atau setara 2,3 persen produk domestik bruto (PDB).
Viky menegaskan, angka tersebut belum mencerminkan kondisi sesungguhnya karena hanya menghitung kasus yang tercatat di fasilitas kesehatan.
"Kalau orang yang kursi rodanya tidak bisa keluar, tidak ada yang mengantar, atau puskesmasnya jauh, mereka tidak masuk ke angka ini. Tidak tercatat oleh pemerintah bukan berarti tidak terjadi," ujarnya.
Viky menambahkan, kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla di wilayah gambut mencapai Rp23,1 triliun dengan dampak yang kini meluas hingga ke Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, wilayah dengan fasilitas kesehatan paling minim namun luput dari perhatian.
Viky mengungkapkan, kerugian ekonomi di Kalimantan Barat terus meningkat sejak 2023 hingga 2025. Nilai kerugian itu, kata dia, jauh melampaui dana bagi hasil (DBH) dari sektor sawit yang diterima daerah tersebut.
CELIOS merekomendasikan empat langkah penanganan karhutla.
- Membuka anggaran pencegahan karhutla secara transparan;
- Membangun sistem perlindungan konkret bagi kelompok rentan;
- Mempublikasikan seluruh data izin perkebunan dan pertambangan; serta
- Membentuk tim pemulihan terpadu yang menempatkan masyarakat adat sebagai pemegang pengetahuan lokal.
Di akhir diskusi, para narasumber menyampaikan sejumlah pesan penutup, mulai dari desakan agar korporasi bertanggung jawab, dan penetapan status bencana nasional. Selain itu diperlukan penguatan kemauan politik pemerintah dalam menangani karhutla secara menyeluruh, bukan sekadar penanganan darurat di titik api dan asap semata.
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Siti Fatimah
