Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memaparkan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK). Dari data tercatat abu vulkanik menyebar menjauhi area Gunung Anak Krakatau, namun dipastikan tidak ada korban jiwa.
"Wilayah terdampak meliputi tiga kabupaten dan 15 kecamatan, dengan paparan abu vulkanik dirasakan hingga DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Hingga saat ini belum ada satupun pemerintah kabupaten maupun provinsi terdampak yang menetapkan status kedaruratan," kata Suharyanto dalam keterangan resminya, Senin (7/9/2026).
Dia mengatakan, ketiadaan status kedaruratan daerah tidak menghambat pemerintah pusat memberikan bantuan. Koordinasi dengan pemerintah setempat, BMKG, dan instansi terkait lainnya pun terus dilakukan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, dampak erupsi cukup signifikan terhadap penerbangan, dimana delapan bandara terpaksa berhenti beroperasi, termasuk Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Abu vulkanik juga mengganggu aktivitas masyarakat, sekolah, dan nelayan, dengan dampak kesehtan berupa iritasi mata, gangguan pernapasan, dan iritasi kulit.
"BNPB menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Hybrid untuk membantu meluruhkan abu vulkanik. Pesawat beroperasi dari Pondok Cabe dan dilaksanakan sampai malam hari," tutur Suharyanto.
Apa Itu OMC Hybrid?
Suharyanto menerangkan, OMC Hybrid menggunakan dua teknik. Saat tersedia awan dilakukan stimulasi hujan, sedangkan ketika tidak terdapat awan, petugas menyebarkan water mist untuk mengurai dan mengikat partikel abu serta polutan berbahaya.
BNPB, menurut Suharyanto, telah memindahkan pesawat OMC dari Kalimantan ke Semarang sebagai alternatif. Terlebih, Badan Geologi memastikan bahwa berdasarkan evaluasi morfologi saat ini, tubuh Gunung Anak Krakatau belum berpotensi runtuh dalam skala yang dapat memicu tsunami seperti tahun 2018.
"Diharapkan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan sejak hari ini hingga nanti malam dapat membantu mempercepat peluruhan abu vulkanik. Hari ini, alhamdulillah, sudah bisa karena Kertajati di Majalengka sudah terbuka. Jadi kita mungkin nanti dari situ," ungkap Suharyanto.
Update Penanganan Gempa NTT
Diketahui, Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan empat bencana besar yang terjadi secara bersamaan di Indonesia dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, hari ini.
Selain bencana erupsi Gunung Anak Krakatau, dia juga melaporkan terkait gempa bumi Flores, kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi prioritas, serta progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dan Sumatra.
Dilaporkan Suharyanto, gempa berkekuatan M 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada pertengahan Agustus lalu kini mulai menunjukkan tren penurunan aktivitas. BMKG mencatat hingga 7 September 2026 telah terjadi 13.156 kali gempa susulan, dengan magnitudo terbesar 6,2. Frekuensi gempa susulan dilaporkan menurun setiap minggunya.
Akibatnya, 48 jiwa meninggal dunia, 1.752 orang luka-luka, 72.864 jiwa masih mengungsi, 98.986 unit rumah rusak, dan 3.266 unit fasilitas umum rusak. Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur menjadi wilayah dengan dampak paling signifikan, namun jumlah pengungsi mulai menurun seiring banyaknya warga yang kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan perbaikan.
Distribusi logistik mencapai 2.142 ton dengan tingkat distribusi 98,39 persen. Sebanyak 115 sortie pesawat dan 2 kapal dikerahkan. Per hari ini, Posko Dukungan Logistik Nasional di Bandara Halim telah ditutup dan bantuan selanjutnya dialihkan ke Gudang Logistik BNPB di Jati Asih, Kota Bekasi.
Pemulihan layanan dasar berjalan cepat. Jaringan listrik dan telekomunikasi pulih 100 persen, seluruh 56 SPBU di Pulau Flores kembali beroperasi, dan rumah sakit lapangan telah berdiri.
"Kami juga mendirikan tenda darurat sebagai sekolah sementara sehingga tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah," ungkap Suharyanto.
BNPB, kata dia, saat ini fokus pada verifikasi data kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan stimulan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sementara untuk rumah rusak berat akan dibangun hunian sementara atau diberikan Dana Tunggu Hunian sebelum dibangunkan rumah baru tipe 36.
Update Penanganan Karhutla
Di sisi lain, terkait kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan besar. Per 6 September 2026, total lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 72.009,10 hektare, dan 939,45 hektare di antaranya masih belum padam. Dia merinci, di Kalimantan Barat (97,8 ha), Riau (283,35 ha), Kalimantan Selatan (116,3 ha), Kalimantan Tengah (91,3 ha), Sumatra Selatan (341,7 ha), dan Jambi (9 ha).
Operasi pemadaman di enam provinsi prioritas melibatkan 43.481 personel gabungan dari BNPB, BPBD, TNI-Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan relawan.
Sebanyak 55 unit armada udara diterjunkan, terdiri dari 19 heli patroli/pesawat OMC dan 36 helikopter water bombing. Tiga unit heli Chinook tambahan dari Kementerian Pertahanan direncanakan datang 10 September 2026.
Penanganan di enam provinsi prioritas mendapat porsi sumber daya terbesar, mengingat luasnya area kebakaran dan dampaknya yang masif terhadap kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dukungan logistik, personel, dan armada udara terus diprioritaskan ke wilayah-wilayah tersebut berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, kebakaran juga terjadi di luar enam provinsi prioritas. Untuk kebakaran di IKN Kalimantan Timur yang mencapai 458 hektare, pemadaman dilakukan melalui operasi darat terpadu oleh 324 personel dari OIKN, BPBD, Manggala Agni, TNI-Polri, dan unsur lainnya, serta didukung 1 unit helikopter water bombing dan OMC.
Di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat (223,5 ha), pemadaman dilakukan oleh 30 personel satgas darat gabungan dan dibantu pengerahan 1 unit helikopter.
Untuk kebakaran di TPA Putri Cempo, Kota Surakarta (4,6 ha), operasi melibatkan 350 personel satgas darat gabungan yang dibantu OMC dan 1 heli water bombing. Di kawasan Gunung Ijen dan Gunung Butak, Jawa Timur (total 19 ha), operasi pemadaman dilakukan oleh 2.040 personel satgas darat dengan dukungan 3 unit heli water bombing.
Suharyanto mengakui, penanganan karhutla menghadapi sejumlah kendala, terutama karakter lahan, akses, cuaca dan ketersediaan sumber air. Ia menjelaskan, pada lahan gambut api bisa bertahan di bawah permukaan, sehingga petugas harus melakukan pendinginan dan pemantauan lebih lanjut.
"Di beberapa lokasi akses darat juga sulit, sehingga membutuhkan dukungan water bombing. Ditambah kondisi panas, kering dan angin yang dapat memunculkan kembali fire spot. Jadi prosesnya memang tidak selalu sekali padam langsung selesai," ujar dia.
Suharyanto meyakini, penanganan terus menunjukkan kemajuan. Ia menegaskan bahwa tumpuannya tetap ada di Satgas Darat untuk operasi penanganan karhutla ini.
Pemulihan Bencana Banjir Sumatra Terus Dilakukan
Dalam laporannya dia juga menjelaskan upaya pemenuhan target pemulihan pascabencana gempa yang melanda Aceh dan Sumatra pada tahun lalu. Progress transfer bantuan stimulan untuk rumah rusak sedang dan ringan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, di mana per 6 September 2026 mencapai Rp703.017.000.000. Dijelaskannya, pemerintah telah mentransfer untuk Aceh senilai Rp621,21 miliar, Sumatra Utara Rp62,03 miliar, dan Sumatra Barat Rp19,77 miliar.
Realisasi belanja masyarakat telah mencapai Rp505,61 miliar, dengan progres perbaikan rumah yang terlihat signifikan di berbagai kabupaten seperti Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, Kota Binjai, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, dan Agam.
Untuk pembangunan hunian tetap (huntap), dari 27.809 unit usulan, sebanyak 14.897 unit telah direviu dan siap dibangun. Total huntap yang sudah dalam proses pembangunan mencapai 1.055 unit, dengan rincian 841 unit telah selesai dan 214 unit sedang dalam pengerjaan.
Secara terpisah, Kepala BNPB Suharyanto, menyatakan bahwa meskipun progres penyaluran bantuan terus berjalan, masih ada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait dengan percepatan realisasi belanja masyarakat yang masih berada di angka Rp505,61 miliar dari total transfer Rp703,01 miliar.
"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi dan pencairan agar masyarakat segera dapat menyelesaikan perbaikan rumahnya," ujar Suharyanto.
Ia juga menambahkan, pembangunan huntap menjadi prioritas utama mengingat masih ada ribuan keluarga yang belum memiliki tempat tinggal permanen.
"Kami targetkan seluruh huntap yang sudah direviu dapat segera dibangun. Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah terus kami perkuat," tutur dia.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
