Masuk tirto.id
tirto.id - Dampak banjir yang melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera. Tim melakukan audiensi dan peninjauan sejumlah lokasi terdampak banjir bersama Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Selasa (11/8/2026).
Audiensi berlangsung di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, dan dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang beserta anggota tim.
Turut hadir unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Padang, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta unsur terkait lainnya.
Dalam audiensi tersebut, Fadly menyampaikan bahwa banjir pada 3 Agustus 2026 merupakan kejadian kedua setelah Kota Padang dilanda bencana hidrometeorologi pada November 2025. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan masih terdapat sejumlah titik rawan banjir yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Karena itu, Pemko Padang mengusulkan pembaruan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar mencakup seluruh kawasan terdampak serta kebutuhan penanganan jangka panjang.
Fadly menyebutkan, total kebutuhan penanganan banjir Kota Padang dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp955,771 miliar. Usulan tersebut antara lain mencakup pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase di kawasan Bypass depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.
Selain itu, Pemko Padang mengusulkan pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembangunan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” ujar Fadly.
Usai audiensi, Satgas PRR bersama Wali Kota Padang dan jajaran meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir cukup parah. Peninjauan dilakukan di Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.
Tim kemudian melanjutkan peninjauan ke kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, untuk melihat secara langsung kondisi dan dampak banjir serta kebutuhan penanganan di lapangan.
Ketua Tim Monev Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang mengatakan, langkah Pemko Padang dalam menangani dampak bencana telah berjalan cepat, baik pada tahap penanganan darurat maupun progres rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, berdasarkan hasil peninjauan, banjir yang terjadi pada 3 Agustus merupakan kejadian berulang sehingga diperlukan pembahasan lebih mendalam mengenai pola penanganannya, termasuk kemungkinan penambahan kegiatan dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” kata Yopie.
Yopie menambahkan, hasil Monev khusus penanganan pascabanjir di Kota Padang akan menjadi bahan evaluasi Satgas PRR untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk usulan Pemko Padang terkait penambahan komponen dalam R3P.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
