tirto.id - Malaysia mulai memulangkan hampir 1.500 warga Rohingya ke Myanmar pada Selasa (29/9/2026). Sikap Malaysia terhadap warga Rohingya mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Negara yang sebelumnya dikenal cukup terbuka terhadap keberadaan warga Rohingya kini mulai mengambil langkah pemulangan ke negara asalnya. Ada apa?
Perubahan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Malaysia itu berlangsung di tengah situasi Rohingya yang masih rentan. Mereka tidak memiliki status pengungsi resmi di Malaysia karena negara tersebut tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB 1951.
Pemerintah Malaysia menyatakan proses pemulangan dilakukan secara sukarela, tetapi kebijakan ini tetap menuai kritik. Pasalnya, konflik bersenjata dan kekerasan di Myanmar, khususnya di Negara Bagian Rakhine, masih berlangsung.
Pemulangan hari ini merupakan bagian dari rencana Malaysia untuk mengembalikan total sekitar 5.000 warga Rohingya ke Myanmar.Sikap ini diambil karena sebagian masyarakat Malaysia mulai menyerukan pengusiran melalui petisi, terutama setelah adanya tekanan ekonomi dan kampanye disinformasi yang viral di media massa.
Anak-Anak Rohingya dan Kehidupan Sehari-hari di Kuala Lumpur
Di sebuah lingkungan yang tenang di Kuala Lumpur, sejumlah anak duduk bersila di lantai dalam satu ruang kelas yang sama, meski usia mereka berbeda-beda. Mereka berasal dari keluarga Rohingya yang tidak diizinkan masuk ke sekolah resmi, sehingga pusat belajar informal yang dibiayai para donatur menjadi satu-satunya tempat mereka menimba ilmu.
Riyadh Al Haq, aktivis hak asasi manusia Rohingya yang lembaganya mengelola pusat belajar tersebut, mengatakan bahwa berkat bantuan para donatur, anak-anak bisa terus diajar.
"Berkat bantuan mereka, kami bisa mengajar anak-anak kami di sini," jelasnya seperti dilaporkan Al Jazeera, Selasa (29/9/2026).
Keluarga Rohingya hidup dalam keterbatasan di Malaysia. Mereka dilaporkan tidak bisa memakai layanan kesehatan pemerintah, dan para orang tua dilarang bekerja secara resmi.
Para pengungsi Rohingya menggantungkan hidup pada pekerjaan tidak tetap. Mereka bekerja sebagai pencuci mobil, membantu di dapur restoran, atau bekerja di jasa kurir.
Meski begitu, sekitar 125.000 warga Rohingya yang kini tinggal di Malaysia menilai hidup mereka di sana masih lebih baik dibandingkan di Myanmar.
"Berkat kebaikan mereka [rakyat Malaysia], orang-orang kami bisa tinggal di negara ini. Mereka bisa hidup di sini. Kami lebih aman di sini dibandingkan di Myanmar," ujar Riyadh.
Pemulangan ke Myanmar dan Kritik Internasional
Namun, situasi ini berubah ketika pada Selasa (29/9), pemerintah Malaysia mulai memulangkan kelompok pertama yang terdiri dari hampir 1.500 orang Rohingya ke Myanmar.
Langkah ini kembali menyorot nasib etnis Muslim yang dianggap sebagai salah satu kelompok minoritas paling tertindas di dunia. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kewarganegaraan karena tidak diakui sebagai warga negara oleh Myanmar.
PBB dan berbagai organisasi hak asasi manusia mengkritik pemulangan ini karena penindasan panjang yang dialami warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar bagian barat.
"Pemulangan pengungsi mana pun harus bersifat sukarela, didasarkan pada keputusan yang diambil dengan informasi yang memadai, serta berlangsung dalam kondisi yang aman dan bermartabat," ujar Badan Pengungsi PBB (UNHCR) kepada kantor berita Reuters.
Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa seluruh warga yang dipulangkan berangkat secara sukarela dan keselamatan mereka dijamin. Para pengkritik menilai jaminan itu tidak berarti apa-apa karena Myanmar masih dilanda perang saudara sejak militer merebut kekuasaan pada 2021 dan menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.
Pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berjanji memulangkan 5.000 warga Myanmar. Hal ini dinilai oleh banyak pihak menandai berbaliknya sikap longgar Malaysia selama ini.
Malaysia tidak ikut dalam penandatangan Konvensi PBB 1951 tentang pengungsi sehingga tidak memberikan status pengungsi kepada warga Rohingya, tetapi selama ini bersikap toleran. Kedekatan agama dan budaya membuat banyak warga Malaysia bersimpati dan menyambut para pendatang.
Gelombang Kebencian di Media Sosial
Sikap longgar itu mulai bergeser dalam beberapa tahun terakhir akibat tekanan ekonomi dan maraknya informasi palsu di media sosial. Petisi daring terkoordinasi yang menuntut pengusiran pengungsi dan kelompok rentan lainnya telah mengumpulkan ratusan ribu tanda tangan.
"Banyak anggota komunitas yang sangat takut untuk keluar rumah dan dikenali sebagai orang Rohingya. Mereka sangat takut diganggu oleh warga setempat maupun oleh sejumlah pembuat konten," kata Direktur Eksekutif Rohingya Rights Response, Nur Sadek.
Ketakutan itu merembet ke urusan mencari nafkah, sebab beberapa usaha di Malaysia dilaporkan menolak mempekerjakan mereka. Padahal, pekerjaan informal adalah satu-satunya andalan mereka, dan kini penghidupan setiap warga Rohingya terancam.
“Sebagian besar warga Rohingya selama ini mengandalkan pekerjaan informal, namun akses terhadap pekerjaan informal tersebut pun kini tertutup akibat meningkatnya kebencian dan penyebaran informasi yang keliru. Hal ini berdampak pada mata pencaharian setiap warga Rohingya,” ujar Sadek.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Ilham Choirul Anwar
Masuk tirto.id

































