Menuju konten utama

Hak Publik yang Dilupakan di Kasus Penyadapan Ilegal Listyo dkk

Komnas HAM menilai negara berkewajiban memulihkan kerugian yang dialami korban penyadapan.

Hak Publik yang Dilupakan di Kasus Penyadapan Ilegal Listyo dkk
Ilustrasi penyadapan Telepon. FOTO/iStockphoto
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Polemik penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri selama ini lebih banyak menyedot perhatian publik karena dugaan penyadapan mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto dan lingkar kekuasaan. Padahal, operasi tersebut juga menyasar masyarakat sipil, mulai dari jurnalis, aktivis, hingga mahasiswa.

Daftar korban penyadapan ilegal tersebut kian hari kian panjang. Paling anyar, pada Senin (16/11/2026), Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, mengonfirmasi nama pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai dua dari total 6.000 nomor target penyadapan.

Selain pasangan artis tersebut, jurnalis senior Najwa Shihab dan Alfito Deannova masuk dalam daftar korban.

“Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,” kata Suhermanto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menyebut sedikitnya ada 13 kelompok demografis masyarakat sipil yang menjadi sasaran penyadapan.

“Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” urai Suyudi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam paparannya, Suyudi mengungkap bahwa operasi tersebut dijalankan melalui “jalur internal atensi” yang memotong prosedur penyadapan resmi.

Perintah diberikan secara lisan atau melalui WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik sebagaimana mekanisme formal yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Listyo cs diduga menentukan target dan memberikan perintah kepada bawahannya, sekaligus menjadi pengguna akhir (end-user) hasil penyadapan yang diproses melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenLIMS-X.

LIMS merupakan sistem yang memungkinkan aparat mengakses data komunikasi melalui operator telekomunikasi. Nomor telepon target dimasukkan ke dalam sistem yang terhubung dengan data operator, kemudian informasi komunikasi yang tersedia, seperti panggilan telepon, SMS, dan aktivitas penelusuran internet, dapat diakses.

Ironisnya, kegaduhan mengenai ketiadaan payung hukum penyadapan baru benar-benar memicu pembahasan kilat di DPR setelah kepala negara ikut menjadi sasaran pengawasan.

Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sejak lama menetapkan bahwa penyadapan merupakan pembatasan hak asasi manusia yang sifatnya sangat intrusif, sehingga wajib diatur secara komprehensif dalam undang-undang tersendiri.

Amanat tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010. Namun, pengaturan komprehensif mengenai penyadapan tak kunjung diwujudkan.

Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). ANTARA FOTO/Fauzan/kye

Jurnalis Masuk Target Penyadapan

Mendengar sejumlah jurnalis kawakan ditarget sadap, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengaku tidak lagi kaget. Organisasi pers itu telah mendengar dugaan pengawasan digital terhadap jurnalis dan masyarakat sipil setidaknya sejak 2023, jauh sebelum perkara ini terungkap ke publik.

“Kami melihatnya bukan sebagai hal baru. AJI tidak kaget mendengar hal ini karena sebelumnya sudah membuat laporan berita investigasi yang dilakukan sejumlah media, dan itu sekarang terbukti,” ujar Ketua Bidang Advokasi AJI, Erick Tanjung, kepada Tirto melalui sambungan telepon, Rabu (18/11/2026)

Erick menerangkan AJI pada 2023 menginisiasi kolaborasi bersama sejumlah media yang tergabung dalam konsorsium IndonesiaLeaks, melaporkan dugaan penggunaan perangkat pengintai (surveillance) milik Mabes Polri. Salah satu perangkat yang saat itu disorot adalah Pegasus, produk spionase buatan NSO Group.

Investigasi tersebut mengindikasikan bahwa jurnalis, aktivis, hingga elite politik menjadi sasaran pengawasan.

“Jadi untuk yang laporan di Investigasi IndonesiaLeaks, ya kita enggak heran nama yang di antaranya ada Najwa Shihab, 2023 itu kita sudah dengar itu salah satu jurnalis yang jadi target operasi,” ujarnya.

Erick menduga pembidikan terhadap jurnalis berkaitan erat dengan posisi mereka yang memegang akses langsung ke sumber-sumber hingga whistleblower dari lingkar politik dan pemerintahan.

Kerentanan tersebut berimbas langsung pada ancaman terhadap kerahasiaan sumber berita dan keselamatan narasumber dan juga pewarta. Padahal, perlindungan terhadap kerahasiaan narasumber merupakan amanat fundamental dalam kerja jurnalistik dan kemerdekaan pers.

Namun, mengidentifikasi korban penyadapan bukan perkara mudah. Erick menjelaskan, perangkat seperti Pegasus memiliki kemampuan operasi zero-click, sehingga pemilik perangkat tidak perlu mengeklik tautan atau melakukan tindakan tertentu agar menjadi sasaran penyadapan. Korban pun kerap tidak menyadari bahwa perangkatnya telah disusupi.

Dalam investigasi IndonesiaLeaks, indikasi penyadapan terhadap sejumlah jurnalis antara lain diperoleh dari notifikasi keamanan perangkat dan laporan Citizen Lab. Temuan tersebut bukan berasal dari pemeriksaan forensik digital terhadap seluruh perangkat yang diduga menjadi target.

Upaya pemeriksaan forensik yang dilakukan AJI bersama tim investigasi IndonesiaLeaks pun menghadapi kendala. Sebagian jurnalis yang perangkatnya diduga menjadi sasaran sudah mengganti atau menjual ponsel lama mereka, sehingga pemeriksaan terhadap perangkat tersebut tidak lagi dapat dilakukan.

“Jadi PR-nya adalah enggak mudah memang untuk melacaknya kecuali penegak hukum yang memang punya wewenang untuk itu,” kata Erick.

Untuk menghadapi risiko modern ini, AJI menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman keamanan digital bagi jurnalis. Keduanya disosialisasikan secara berkala melalui pelatihan teknis tentang mitigasi risiko dan pengamanan aset digital.

“Tren serangan digital terhadap jurnalis kan naik. Biasanya untuk korban ketika mengalami serangan itu, AJI di bidang advokasi dan internet terlibat melakukan pendampingan, membantu mengamankan pemulihan pasca-serangan, mengamankan aset digital, termasuk lebih jauhnya membantu melakukan digital forensik,” tambahnya.

AJI menilai penyadapan terhadap jurnalis dan warga sipil sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hukum, terlebih jika dilakukan di luar kepentingan penegakan hukum.

Terlebih, kata Erick, praktik lancung tersebut secara nyata mengangkangi koridor hukum formal yang semestinya ditaati oleh aparat kepolisian sendiri.

“Padahal di Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 itu diatur penyadapan dilakukan untuk penegakan hukum dan harus ada izin ketua pengadilan. Sementara praktiknya, yang kita terima informasinya bahkan dari lingkungan penegak hukum sendiri, itu malah untuk kepentingan lain, kepentingan politik dan pesanan tertentu di luar penegakan hukum. Nah, praktiknya tidak dilakukan, yang terjadi adalah abuse terhadap jurnalis, aktivis, hingga elite politik,” ujarnya.

Menurut Erick, pengaturan penyadapan juga harus mencakup batas waktu operasi dan masa penyimpanan data hasil penyadapan. Tanpa pembatasan tersebut, data komunikasi warga berisiko terus dikuasai aparat dan disalahgunakan.

Penyadapan Sewenang-wenang adalah Pelanggaran HAM

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian, menegaskan bahwa penyadapan sewenang-wenang terhadap sipil bukan sekadar persoalan penyimpangan prosedur internal kepolisian, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang nyata.

“Penyadapan secara sewenang-wenang terhadap aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan lain-lain itu jelas pelanggaran HAM terhadap hak privasinya. Hak privasi diakui dan dilindungi oleh hukum positif kita,” tegas Uli saat dihubungi Tirto, Rabu (18/11/2026).

Sebagai konsekuensi pelanggaran tersebut, Uli menyatakan negara berkewajiban memulihkan kerugian yang dialami korban. Pemulihan tersebut tidak boleh berhenti pada penghukuman etik terhadap pejabat terkait.

Menurutnya, bentuk pemulihan yang dapat diberikan meliputi rehabilitasi nama baik, kompensasi, restitusi, serta jaminan agar penyadapan ilegal atau sewenang-wenang tidak kembali terjadi.

Uli menjelaskan, pemulihan hak korban dapat dimasukkan ke dalam proses peradilan pidana yang tengah berjalan. Jaksa penuntut umum dapat menyertakan tuntutan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi dalam perkara tersebut. Selanjutnya, hakim yang memutuskan bentuk pemulihan berdasarkan pembuktian di persidangan.

“Tentu harus ada perlindungan saksi-saksi dan korban-korban dari LPSK. Hakim di pengadilan yang akan memutuskan pemulihannya tersebut, berbarengan dengan vonis terbukti atau tidaknya pelaku melakukan penyadapan ilegal atau sewenang-wenang,” jelasnya.

Selain pemulihan tersebut, Uli menegaskan bahwa apabila pengadilan menyatakan penyadapan terbukti ilegal atau sewenang-wenang, seluruh data hasil penyadapan harus dimusnahkan, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

“Jika pengadilan menyatakan terbukti secara hukum penyadapannya ilegal atau sewenang-wenang, maka data penyadapannya harus dimusnahkan, baik data fisik dan digitalnya,” tandas Uli.

Pemusnahan tersebut diperlukan agar rekaman percakapan dan aktivitas digital korban tidak terus tersimpan dalam sistem pemantauan kepolisian dan berpotensi disalahgunakan.

Infografik Current issue peraturan penyadapan

Infografik Current issue peraturan penyadapan

Bisakah Korban Menempuh Gugatan Perdata?

Apabila jaksa tidak menyertakan tuntutan pemulihan tersebut, Uli menyebut korban atau kuasanya dapat mengajukan gugatan perdata. Namun, ia mensyaratkan perkara pidana penyadapan ilegal tersebut terlebih dahulu terbukti di pengadilan.

“Korban atau melalui kuasanya bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk pemulihan, tentu jika kasus pidana penyadapan illegalnya terbukti terlebih dahulu dan jika jaksa tidak menyertakan tuntutan pemulihannya seperti rehabilitasi, dll,” jelas Uli.

Gugatan terhadap negara atas praktik pengawasan ilegal juga pernah ditempuh warga sipil di sejumlah negara.

Mantan Menteri Kehakiman Korea Selatan, Cho Kuk, misalnya, menggugat pemerintah atas operasi pengawasan badan intelijen National Intelligence Service (NIS). Pada April 2024, Mahkamah Agung Korea Selatan mengukuhkan putusan yang memerintahkan negara membayar ganti rugi sebesar 10 juta won kepada Cho. Uang tersebut setara kasaran Rp137 juta.

Sementara itu, dalam perkara Al-Haramain Islamic Foundation melawan pemerintah Amerika Serikat, dua pengacara yang menjadi korban penyadapan National Security Agency (NSA) sempat memperoleh putusan ganti rugi sebesar 20.400 dolar AS per orang pada Desember 2010, setara sekitar Rp372 juta berdasarkan kurs saat ini.

Namun, Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan membatalkan putusan tersebut pada Desember 2012 karena pemerintah dinilai memiliki kekebalan hukum dari tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan yang digunakan dalam perkara itu.

Di Indonesia, karena belum ada aturan spesifik yang mengatur, pembuktian penyadapan ilegal untuk mengajukan perdata masih menjadi rintangan. Saat ini, baik saat maupun setelah disadap, korban belum tentu menyadari perangkatnya menjadi sasaran pengawasan. Sementara itu, instrumen penyadapan dan data hasil operasi berada dalam penguasaan aparat.

Uli mendesak agar bukti-bukti, termasuk hasil pemeriksaan forensik digital, dibuka melalui proses penegakan hukum yang transparan dan adil agar korban mengetahui apakah dirinya menjadi sasaran penyadapan.

“Perlu perlindungan korban penyadapan ilegal atau sewenang-wenang. Untuk bukti-bukti melalui salah satu metodenya adalah digital forensik harus dibuka ke publik melalui proses penegakan hukum yang transparan dan adil agar korban mengetahuinya. Sehingga tidak ada spekulasi data-data korban penyadapan ilegal atau sewenang-wenang,” ujarnya.

Siapa yang Bertanggung Jawab atas Penyadapan Ilegal?

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Brawijaya, Prof. Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa persoalan penyadapan di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan aturan sama sekali, melainkan pengaturannya yang masih parsial.

Kewenangan penyadapan sudah diberikan kepada penyidik melalui KUHAP. Namun, ketentuan tersebut menyerahkan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang yang hingga kini belum tersedia secara komprehensif.

“Kewenangannya ada, tapi prosedurnya dan isi dari ketentuan tentang penyadapan itu masih belum ada. Sehingga dalam hal ini di level undang-undang itu tidak sempurna, hanya sebagian saja yang diatur, kebanyakan atau sekitar 75 persennya belum diatur,” terang Aan dalam kesempatan terpisah.

Akibatnya, masing-masing lembaga menyusun ketentuan internal sendiri. Polri, KPK, dan lembaga lain memiliki pengaturan penyadapan yang bersifat parsial dan berada di bawah level undang-undang.

Ketidaklengkapan pengaturan tersebut, menurut Aan, tidak lantas menghapus pertanggungjawaban atas praktik penyadapan yang dilakukan di luar prosedur hukum. Aparat yang menjalankan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab juga dapat menjangkau institusi apabila terbukti membiayai operasi tersebut.

“Tentunya kalau seperti ini yang paling bertanggung jawab adalah oknumnya yang melakukan penyadapan itu sendiri, karena memang prosedurnya tidak sah. Kemudian kalau dilakukan pembiayaan oleh institusi dan itu terbukti pembiayaan, maka institusinya juga kena. Bahkan negara juga bisa dimintai pertanggungjawaban kalau terledor,” tegasnya.

Terkait pertanggungjawaban negara tersebut, Aan menyebut warga dapat menempuh mekanisme citizen lawsuit atau gugatan warga negara.

“Nah, di sinilah sebenarnya bisa dilakukan citizen lawsuit. Citizen lawsuit itu gugatan warga negara karena negara tidak menjalankan kewajibannya. Selama ini kan masih belum masyarakat mengajukan citizen lawsuit untuk ini,” papar Aan.

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serupa, Aan menekankan pentingnya RUU Penyadapan yang mengatur seluruh tahapan operasi, mulai dari mekanisme persetujuan sebelum penyadapan hingga pembatasan informasi yang boleh diambil selama operasi berlangsung.

Adapun setelah penyadapan berakhir, ia menilai sasaran perlu diberi tahu bahwa dirinya pernah menjadi objek pengawasan.

“Yang pasca penyadapan, harus ada ketentuan pasca penyadapan sasaran harus diberitahu,” Aan menegaskan.

Soal mekanisme izin pengadilan, Aan menjelaskan bahwa sebenarnya mekanisme tersebut telah dikenal dalam sejumlah undang-undang, termasuk UU KPK. Dalam kondisi tertentu, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan terlebih dahulu, tetapi aparat wajib melaporkannya kepada hakim ketua pengadilan negeri dalam tenggat yang ditentukan.

Selain sejumlah prosedur yang telah disoroti, Aan menilai, dalam RUU Penyadapan ke depan, perlu ada sanksi tegas bagi aparat yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan.

“Satu lagi yang menurut saya perlu diatur adalah terkait dengan ancaman sanksinya. Sanksi terhadap pelanggar itu perlu ada ancaman tersendiri, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, bahkan juga bisa sampai sanksi perdata berupa ganti rugi. Kalau ini ada, maka kepastian hukum itu akan lebih terjamin,” kata Aan.

Aan turut mendorong pembentukan lembaga pengawas independen. Mengingat kewenangan penyadapan tersebar di berbagai institusi pemerintahan, pengawasannya, menurut dia, tidak semestinya diserahkan kepada lembaga yang menjalankan penyadapan itu sendiri.

“Sehingga kalau dibentuk lembaga negara yang independen untuk melakukan pengawasan terhadap penyadapan, itu lebih baik. Sebenarnya konstruksinya hampir sama dengan LPSK, ada lembaga tersendiri yang memang khusus mengawasi pelaksanaan kewenangan penyadapan, dan ini sifatnya independen,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait KASUS PENYADAPAN PRESIDEN atau tulisan lainnya dari Khizbulloh Huda

tirto.id - News Plus
Reporter: Khizbulloh Huda
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Bayu Septianto