Menuju konten utama

DPR Jamin Bakal Terus Perkaya Materi RUU Penyadapan

Pimpinan DPR akan koordinasi dengan Komisi III untuk perkuat materi RUU Penyadapan. Polri usulkan enam poin pengendalian guna cegah penyalahgunaan.

DPR Jamin Bakal Terus Perkaya Materi RUU Penyadapan
Suasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut membahas agenda legislasi, antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang dan RUU Statistik. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan jajaran pimpinan dewan akan terus mengoordinasikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan Komisi III DPR RI selaku komisi teknis.

Langkah ini diambil untuk memastikan substansi regulasi tersebut selaras dengan kebutuhan hukum dan perlindungan privasi warga negara.

Dasco menjelaskan, Komisi III DPR telah secara aktif menggelar berbagai Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menyerap aspirasi dari masyarakat luas, para pakar hukum, hingga kalangan akademisi agar draf RUU Penyadapan memiliki fondasi yang kuat.

“Mengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU penyadapan, itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III untuk menyerap aspirasi dari baik masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi,” ujar Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Lebih lanjut, Dasco memastikan pimpinan DPR bakal memberikan atensi penuh agar setiap poin yang dimasukkan ke dalam RUU Penyadapan benar-benar menjawab tantangan di lapangan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat.

“Kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan komisi teknis serta badan kalian agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada,” katanya.

Respons positif atas pembahasan RUU Penyadapan juga datang dari kepolisian. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya, bahkan mengajukan enam poin krusial untuk mengendalikan penyadapan agar tetap berada dalam koridor hukum.

“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” ujar Dedy.

Sementara enam poin pengendalian yang diusulkan Polri meliputi penetapan sasaran yang bersifat limitatif, larangan tegas penggunaan alat sadap di luar sasaran yang ditentukan, serta kewajiban pelaksanaan tugas berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan.

Selanjutnya, Dedy mengusulkan penerapan sistem pencatatan penggunaan sarana teknis secara ketat, penguatan fungsi pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta fungsi Inspektorat dan Propam, hingga penegasan sanksi hukum yang berat bagi oknum penyalahguna wewenang.

"Yang keenam, terkait dengan tegasnya sanksi. Terhadap penyalahgunaan berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri," pungkasnya.

Penyusunan RUU Penyadapan ini diharapkan menjadi solusi permanen dalam menjawab keresahan publik terkait privasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparat intelijen dan penegak hukum dalam menjalankan tugas deteksi dini terhadap potensi kejahatan.

Baca juga artikel terkait RUU PENYADAPAN atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Mochammad Fajar Nur