tirto.id - Bencana banjir dan tanah longsor melanda lima kabupaten/kota di Aceh. Hingga Senin (16/11/2026), sebanyak 21.109 jiwa terdampak, 1.553 orang terpaksa mengungsi, dan seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat bencana di Aceh Tengah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per Senin (16/11/2026) pukul 17.00 WIB, total rumah terdampak mencapai 5.584 unit. Banjir juga masih merendam sejumlah kabupaten/kota, terutama di Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Aceh Singkil.
Kota Subulussalam menjadi salah satu wilayah yang kondisi air yang belum surut. Banjir melanda tiga kecamatan yang mencakup 16 desa. Sebanyak 8.381 jiwa terdampak, dengan 2.010 unit rumah terendam.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Banjir merendam 40 desa di enam kecamatan dan berdampak terhadap 12.568 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.553 warga harus meninggalkan rumah dan mengungsi. BPBA mencatat 3.538 unit rumah terendam, sementara kondisi air masih belum surut.
Di Kabupaten Aceh Singkil, banjir melanda 13 desa di empat kecamatan. Sebanyak 152 jiwa terdampak dan 34 unit rumah terendam. Genangan air di wilayah tersebut juga belum surut.
Sementara itu, Kabupaten Pidie Jaya turut dilanda banjir yang mencakup sembilan desa di empat kecamatan. Sebanyak delapan jiwa terdampak dan dua unit rumah dilaporkan terendam.
Selain banjir, bencana tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah juga menimbulkan korban jiwa. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut akibat tertimbun material longsor.
Banjir mulai melanda berbagai wilayah di Aceh sejak akhir Oktober lalu. Merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status tersebut sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya menyusul perkembangan kondisi cuaca serta prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Dalam instruksinya, Mualem meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait memperkuat kesiapsiagaan. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta memantau perkembangan kondisi wilayah selama 24 jam.
"Melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing," kata Mualem dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Penetapan status siaga darurat tersebut turut mempertimbangkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatra.
Dengan kondisi banjir yang masih bertahan di sejumlah wilayah, kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi penting, terutama untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi dan mengantisipasi kemungkinan meluasnya dampak bencana di tengah potensi hujan yang masih berlangsung.
Penulis: Firhan Farabi
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id


































