tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang untuk ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Persetujuan ini diketok setelah seluruh fraksi partai politik di parlemen menyampaikan pandangan resmi masing-masing terhadap draf regulasi yang sebelumnya digagas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang bertindak selaku pimpinan sidang paripurna, meminta persetujuan kolektif dari para anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan regulasi tersebut.
“Sidang dewan yang terhormat, dengan demikian kedelapan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?,” tanya Dasco.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak oleh para peserta rapat dengan kata setuju.
Pimpinan sidang kemudian mengetukkan palu ke meja sebagai tanda pengesahan formal.
Sebelum pengambilan keputusan, Dasco sempat menawarkan mekanisme efisiensi waktu dengan meminta pandangan tertulis dari masing-masing fraksi untuk langsung diserahkan kepada pimpinan dewan tanpa pembacaan lisan satu persatu.
Usulan efisiensi itu langsung disetujui peserta rapat. Delapan fraksi di parlemen yang menyerahkan pandangan tertulis tersebut meliputi Fraksi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Selain mengesahkan inisiatif RUU Tata Cara Pembentukan UU, agenda Rapat Paripurna hari ini juga menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik.
Sufmi Dasco Ahmad memaparkan, permohonan tambahan waktu tersebut diajukan secara resmi oleh pimpinan Komisi X DPR RI berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang dilangsungkan pada 10 November 2026 lalu.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta laporan pimpinan Komisi X DPR RI yang disampaikan pada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 10 November 2026, meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Statistik,” ujar Dasco.
Permintaan tersebut kembali diajukan kepada forum paripurna dan disambut persetujuan bulat dari para anggota dewan. Ketukan palu sidang kembali berbunyi menandakan resmi diperpanjangnya masa kerja pembahasan RUU Statistik tersebut.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id

































