Indeks Ruu Pembentukan Peraturan Undang-undang

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menilai partisipasi publik menjadi salah satu esensi dan semangat penting dari reformasi Indonesia dalam UU 13/2022.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas belum bisa memastikan jadwal rapat paripurna pengambilan keputusan Tingkat II RUU PPP.

DPR mengebut pembahasan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam sepekan lebih atau sebelum reses pada 15 April 2022.

Fraksi PKS menilai metode omnibus hanya bisa digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus atau klaster saja.

Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.

Revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan Undang-Undang.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung optimistis lembaga tunggal pembentuk UU bisa dibentuk setelah Pilpres 2019.