tirto.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengusulkan agar pungutan wisatawan asing di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat diterapkan dengan skema satu kali pembayaran. Usulan ini disampaikan menyusul rencana penguatan kewenangan pungutan wisatawan asing di NTB dan NTT seperti yang telah diterapkan di Bali.
Bima menilai skema tersebut perlu dibicarakan bersama oleh ketiga provinsi agar tidak terjadi pungutan berulang terhadap wisatawan asing yang mengunjungi lebih dari satu daerah. Dia mencontohkan mekanisme tersebut mirip dengan sistem visa Schengen di Eropa yang memungkinkan wisatawan mengakses sejumlah negara melalui satu visa.
“Kalau di Eropa, itu kan ada visa Schengen, masuk sini bisa ke yang lain. Nah, ini bisa juga seperti itu. Jadi bayarnya sekali, tapi nilainya berapa, pembagiannya berapa, pemanfaatannya berapa, kira-kira begitu,” kata Bima dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Dia menilai gagasan tersebut perlu dibahas lebih lanjut, terutama mengenai formula pungutan, besaran pembayaran, hingga mekanisme pembagian dan pemanfaatan penerimaan antardaerah.
Menurutnya, kerja sama pariwisata Bali, NTB, dan NTT berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke ketiga provinsi. Oleh karena itu, mekanisme pungutan perlu diselaraskan agar kebijakan tersebut tidak justru membebani wisatawan yang melakukan perjalanan lintas daerah.
“Nah, kalau mereka bertiga (Bali, NTB, NTT) ini punya banyak program sehingga kemudian wisatawannya naik, berarti ketiga-tiganya nanti akan dipungut kan gitu. Nah, ini sebaiknya dibicarakan di forum ini. Ya, formulanya bagaimana?,” ujarnya.
Selain persoalan mekanisme pemungutan, dia mengingatkan agar penerimaan dari pungutan wisatawan asing benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dia mendukung penguatan kewenangan pungutan tersebut, tetapi menekankan pentingnya keterkaitan antara penggunaan dana dan pengembangan ekosistem ekonomi lokal.
“Penggunaan alokasi dananya pun ya sebaiknya memang langsung berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi, jangan sampai hal yang terpisah,” kata dia.
Bima juga mendukung penerapan sistem earmark atau pengalokasian penerimaan untuk tujuan tertentu. Dengan mekanisme tersebut, dana yang diperoleh dari pungutan wisatawan asing dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Penggunaan alokasi dananya pun ya sebaiknya memang langsung berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi, jangan sampai hal yang terpisah,” terangnya.
Bima mengatakan Kemendagri dapat mengawasi penggunaan dana tersebut melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pengawasan juga dapat melibatkan sejumlah direktorat di lingkungan Kemendagri, termasuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda), dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda).
Menurutnya, perencanaan pembangunan pariwisata selama ini masih menghadapi persoalan karena belum terintegrasi antardaerah maupun dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Padahal, perencanaan tersebut semestinya menjadi dasar penyusunan anggaran dan pembangunan ekosistem pariwisata.
Dia mencontohkan penyelenggaraan kegiatan sport tourism seperti lomba lari yang belum tentu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Hal itu terjadi ketika penyelenggara acara berasal dari luar daerah, medali diimpor, serta kebutuhan kaus peserta tidak melibatkan pelaku usaha lokal.
“Misalnya, pimpinan, ketika hari ini sport tourism ini menjadi tren, ya seperti lari misalnya, tetapi kemudian EO-nya dari luar daerah tersebut, medalinya diimpor, UMKM-nya tidak dilibatkan, kaosnya dan lain-lain juga dari kota lain. Jadi tidak terbangun ekosistem pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima.
Maka dari itu, Bima meminta agar perencanaan pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan manfaat ekonominya dirasakan masyarakat di daerah tujuan wisata.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id


































