Menuju konten utama

Tembok Hierarki Polri Jangan Hambat Penindakan Listyo Sigit

Kesamaan seragam, pangkat, dan institusi tidak boleh menjadi alasan untuk menutupi pelanggaran anggota lain.

Tembok Hierarki Polri Jangan Hambat Penindakan Listyo Sigit
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kanan) tiba di lokasi upacara Hari Juang Polri di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/8/2025). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/YU
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemecatan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bukan perkara sederhana.

Meskipun dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain, proses penindakan etik terhadap jenderal bintang empat itu belum juga bergulir.

Sebelumnya, sidang KKEP telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution pada Selasa (10/11/2026).

Mantan sekretaris pribadi Listyo tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran etik karena menggunakan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Sidang KKEP Ahrie Sonta Nasution

Ahrie Sonta Nasution saat menjalani sidang KKEP di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Dokumentasi Polri.

Kemudian, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan Listyo diduga berperan sebagai pemberi perintah sekaligus penerima hasil akhir penyadapan atau end user. Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Ahrie Sonta yang ketika itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan," ujar Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menambahkan Listyo juga diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara tersebut, terdapat tiga tersangka lain, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Slamet Uliandi yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai penasihat monitoring center Polri. Dia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo.

Sementara itu, Eko Hadi yang pernah menjabat Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet yang disebut berasal dari Listyo. Eko juga diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

"Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," ucap Suyudi.

Kapolri silaturahmi dengan KWI

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan keterangan pers seusai mengadakan silaturahmi dengan KWI di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Silaturahmi tersebut membahas koordinasi pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 agar berjalan aman dan kondusif. ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nz

Sementara itu, Ahrie Sonta diduga menerima perintah dari Listyo untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik melalui operator. Dia juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan memerintahkan bawahannya melakukan pengawasan terhadap target.

"Kemudian, melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp," tutur Suyudi.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penyadapan ilegal dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Mereka juga disangkakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait akses ilegal dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Dari keempat tersangka, hanya Slamet yang tidak ditahan karena masih menjalani perawatan medis pascastroke. Sementara itu, tiga tersangka lainnya ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua.

Penegakan Etik Baru Menyentuh Bawahan

Sejauh ini, proses penegakan kode etik baru menyasar sejumlah perwira tinggi yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Setelah Ahrie Sonta dijatuhi sanksi PTDH, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan persidangan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan kepolisian.

"Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri," kata Trunoyudo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, majelis komisi etik dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua merangkap anggota. Dia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Tiga anggota lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Eko Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak profesional, dan melanggar prosedur. Dia juga diduga terlibat dalam permufakatan untuk melakukan akses ilegal di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Warsyim, mengatakan lembaganya terus memantau proses penegakan kode etik terhadap para tersangka.

Sebelumnya, Kompolnas bahkan hadir langsung dalam persidangan Ahrie Sonta hingga putusan dibacakan.

"Proses penegakan kode etik Polri sudah mulai berjalan. Minggu lalu tersangka ASN sudah sidang KKEP dengan sanksi administrasi PTDH. Kompolnas hadir memantau langsung jalannya sidang hingga selesai," ujar Yusuf kepada Tirto, Senin (16/11/2026).

Tidak hanya itu, Yusuf mengatakan Kompolnas akan terus mengawasi jalannya persidangan etik terhadap tersangka lainnya.

“Sesuai penjelasan Divisi Humas saat itu di konferensi pers, dalam pekan ini akan ada sidang KKEP dengan tersangka lain. Kompolnas akan terus memantaunya,” katanya.

Listyo Sigit Prabowo

Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo meninggalkan lokasi kegiatan saat akan diwawancarai di Kabupaten Sleman, DIY, pada Jumat (18/4/2025). Tirto.id/Siti Fatimah

Pembuktian Keterlibatan Listyo

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai tidak ada kerumitan mendasar untuk menyeret Listyo ke proses peradilan sepanjang alat bukti yang tersedia mampu menunjukkan keterlibatannya.

Keterangan para saksi yang merupakan bawahan Listyo dapat menjadi salah satu dasar pembuktian apabila didukung bukti lain.

Fickar menjelaskan dugaan penyadapan ilegal merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Ancaman pidana dapat lebih berat apabila perbuatan tersebut terbukti berkaitan dengan upaya makar terhadap presiden.

"Penyadapan itu satu tindak pidana yang diancam hukuman 10 tahun atau denda Rp2 miliar. Apalagi, kemudian itu digunakan atau berkaitan dengan upaya menjatuhkan presiden (makar), bisa diancam hukuman mati," ujar Fickar kepada Tirto, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, pembuktian keterlibatan Listyo dapat bertumpu pada keterangan para saksi, khususnya bawahan yang diduga menerima atau menjalankan perintah, serta bukti surat dan alat bukti lainnya.

"Tidak ada kerumitan sepanjang bukti-bukti, keterangan para saksi dan bukti surat menunjang ke arah sana. Cukup keterangan para saksi yang notabene anak buahnya dan dukungan bukti yang lain seperti surat-menyurat dan keterangan ahli, sudah cukup untuk menyeret Listyo ke peradilan," katanya.

Karena itu, proses pidana dapat bertujuan untuk membuktikan pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang disangkakan.

Namun, pembuktian keterlibatan Listyo sebagai end user tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mengenai siapa yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran etiknya.

Hierarki dan Budaya Bungkam di Polri

Psikolog forensik Reza Indragiri menyoroti budaya code of silence atau kebiasaan bungkam di lingkungan kepolisian. Menurutnya, subkultur tersebut membuat personel Polri cenderung menutupi kesalahan dan penyimpangan sesama anggota, termasuk atasan.

Reza menilai penindakan terhadap Listyo, Slamet, Eko, dan Ahrie Sonta di bawah kepemimpinan Kapolri Suyudi Ario Seto menunjukkan upaya mendobrak budaya tersebut.

"Sepanjang yang saya ketahui, di seluruh institusi kepolisian ada satu subkultur menyimpang yang mengharuskan mereka untuk diam. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, tapi mulut harus sttt, diam," ujar Reza.

Menurutnya, penindakan tersebut harus menjadi momentum untuk memutus praktik saling melindungi di internal kepolisian. Kesamaan seragam, pangkat, dan institusi tidak boleh menjadi alasan untuk menutupi pelanggaran anggota lain.

"Walaupun punya banyak kesamaan, jangan pernah berpikir bahwa akan menutup-nutupi kesalahan," katanya.

Meski demikian, Reza mengingatkan agar pertanggungjawaban pidana setiap tersangka ditentukan berdasarkan peran dan tingkat keterlibatannya. Dia menyoroti posisi Ahrie Sonta yang diduga menjalankan perintah atasan.

Dalam konteks tersebut, Reza mengangkat kemungkinan penggunaan strategi pembelaan superior order defense, yakni pembelaan yang didasarkan pada adanya perintah atasan dalam melakukan suatu tindakan.

Dia mengaitkannya dengan perkara Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

Di sisi lain, Reza juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak berujung pada hiperkriminalisasi atau penerapan pasal pidana yang lebih berat daripada perbuatan yang terbukti dilakukan tersangka.

"Semoga tidak terjadi hiperkriminalisasi. Proporsional saja. Kalau melakukan pelanggaran A kenakan pasal A. Kalau melakukan pelanggaran C kenakan pasal C," ujarnya.

Relasi atasan dan bawahan tersebut juga menjadi sorotan dalam rencana pemeriksaan etik terhadap Listyo. Pertanggungjawaban perlu ditelusuri secara proporsional, termasuk terhadap pihak yang diduga memberikan perintah kepada bawahan.

Bareskrim tetapkan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin (kedua kanan), Irwasum Polri Komjen Pol Asep Edi (kanan), Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir (petiga kanan) menyampaikan keterangan saat konferensi pers terkait penetapan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/agr

Amnesty Desak Komite Independen

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Listyo dan sejumlah petinggi Polri bukan sekadar persoalan pidana maupun pelanggaran etik.

Menurutnya, perkara tersebut memiliki implikasi serius terhadap hak asasi manusia (HAM), terutama hak privasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers.

Usman mengingatkan bahwa sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, politikus, pengusaha, jurnalis, dan aktivis.

Karena itu, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat, tetapi juga harus mengidentifikasi seluruh korban.

"Ini adalah skandal yang berimplikasi serius pada hak asasi manusia, dari hak sipil, politik, ekonomi, hingga kebebasan pers. Merujuk pada pernyataan Kabareskrim, jelas ini tidak hanya soal penyadapan presiden, tapi penyadapan gerak-gerik politisi, pengusaha, jurnalis, dan aktivis," ujar Usman dalam keterangannya yang dikutip Tirto, Senin (16/11/2026).

Usman menilai, apabila praktik tersebut tidak diusut secara menyeluruh, penggunaan teknologi pengawasan berpotensi menjadi instrumen untuk membatasi ruang gerak kelompok kritis terhadap pemerintah.

"Jika skandal ini dibiarkan, maka bisa menuju pemolisian rahasia untuk dapat menjinakkan oposisi, mirip seperti fenomena Big Brother dalam novel George Orwell yang menjadi metafora klasik negara pengawas totaliter," katanya.

Usman juga mengaitkan perkara ini dengan laporan investigasi Amnesty International berjudul A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia yang diterbitkan pada 1 Mei 2024.

Laporan tersebut mengungkap perdagangan dan penerapan teknologi pengawasan di Indonesia pada periode 2017 hingga 2023, termasuk yang melibatkan Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurut Usman, temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan yang memadai terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara.

Dia mendesak pemerintah dan Polri mengungkap identitas seluruh korban serta melakukan penyelidikan independen terhadap pembelian dan penggunaan perangkat pengawasan.

"Kasus ini harus dibaca bukan sebagai konflik pribadi Jokowi vs Prabowo, melainkan tanggung jawab dua pemerintahan: pemerintahan Jokowi yang membangun ekosistem pengawasan tanpa pengawasan yudisial, dan pemerintahan Prabowo yang mewarisi, melanggengkan, dan baru bertindak ketika alat itu berbalik menyadap dirinya sendiri," ujar Usman.

Selain pengusutan pidana dan etik, Amnesty mendorong pembentukan komite independen yang melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen untuk mengusut skandal tersebut.

Usman menilai pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan melalui mekanisme internal Polri karena perkara ini menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat tinggi kepolisian.

"DPR bersama pemerintah harus segera membentuk Komite Independen, bukan hanya internal Polri, tapi melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen. Ini penting untuk mengusut tuntas skandal ini. Prinsip independensi dan imparsialitas adalah mutlak," katanya.

Amnesty juga mendesak pemberlakuan moratorium penggunaan perangkat spyware Pegasus oleh Polri dan BSSN hingga terdapat regulasi penyadapan yang sesuai dengan standar HAM.

DPR dan pemerintah diminta menyusun aturan yang memastikan setiap tindakan penyadapan memperoleh otorisasi yudisial, memiliki perlindungan prosedural, serta berada di bawah pengawasan berlapis.

"Kasus ini tidak boleh berakhir di patsus etik dan pidana, tapi harus menjadi pintu baru reformasi total sistem penyadapan di Indonesia," pungkas Usman.

Baca juga artikel terkait KASUS PENYADAPAN PRESIDEN atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - News Plus
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fadrik Aziz Firdausi