Masuk tirto.id
tirto.id - Beredar video di media sosial Facebook, menyebutkan bahwa penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo dan beberpa orang lainnya merupakan konspirasi dari negara tetangga. Pengunggah menambahkan, hal tersebut merupakan tindakan makar untuk negara Indonesia.
Video tersebut disebarkan oleh akun Facebook “Publik Bicara” (arsip) pada Senin (9/11/2026). Video berdurasi 56 detik tersebut memperlihatkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengenakan seragam dinas kepolisian menyampaikan dugaan keterlibatan pihak asing dalam 98 kasus korporasi.
“Baik, jadi dari 98 kasus korporasi yang sedang kita dalami. Ini ada keterlibatan pihak asing. Ya, ada keterlibatan pihak asing. Ya, namun karena ini kita masih dalam proses penyidikan. Jadi ini sedang kita pilih-pilih. Ya, mana yang terlibat PMA atau pihak asing, mana yang bukan pihak asing, tapi yang jelas saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa, ada keterlibatan pihak asing. Ya, terima kasih.”
Dalam unggahan tersebut juga dituliskan narasi bahwa penyadapan tersebut murni dilakukan Listyo dan beberapa orang lainnya sebagai konspirasi yang melibatkan pihak asing dan sudah masuk sebagai tindakan makar.
“GAWAT…!!!!!! Penyadapan telpon Presiden Prabowo yang dilakukan Listyo Sigit cs ternyata KONSFIRASI dari negara tetangga ini murni MAKAR buat negara Indonesia.”
Sampai artikel ini ditulis pada Jumat (13/11/2026), unggahan tersebut masih beredar di media sosial. Tirto juga menemukkan unggahan serupa pada akun Facebook “Madyy Rhopp,” yang telah mendapatkan 50 tanda suka, 2 komentar, dan 3 kali dibagikan, serta akun “Halaman Sebelah,” yang menampilkan video serupa terkait klaim penyadapan yang melibatkan pihak asing, namun akun "Halaman Sebelah" mempertanyakan apakah JKW tidak terlibat?
Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?
Penelusuran Fakta
Untuk membuktikan kebenaran klaim, mulanya Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, kami diarahkan pada rekaman asli yang diunggah kanal YouTube MerdekaDotCom dengan judul "Dibongkar Kapolri Suyudi Perusahaan Negara Tetangga Terlibat Karhutla Indonesia" pada 20 Oktober 2026. Video tersebut memperlihatkan Suyudi sedang menjelaskan dugaan keterlibatan pihak asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Suyudi menyebut Polri tengah mendalami 98 laporan polisi terkait kasus karhutla yang melibatkan korporasi. Dari sejumlah kasus tersebut, penyidik menemukan indikasi keterlibatan pihak asing, termasuk perusahaan yang berkaitan dengan negara tetangga. Namun, proses penyidikan masih berlangsung untuk memilah pihak-pihak yang terlibat.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (19/10/2026), yang membahas penanganan karhutla dan penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat.
Selain itu, YouTube Tribun Medan TV, juga melaporkan hal yang sama, Kapolri Suyudi tengah menjelaskan terkait tersangka Karhutla.
Melansir Antara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut adanya keterlibatan pihak asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia.
Menurut Kapolri di Jakarta, Senin, saat ini penyidik masih mendalami dan memilah pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Ia mengatakan keterlibatan pihak asing menjadi salah satu aspek yang tengah ditelusuri dalam proses penyidikan kasus karhutla.
"Ini ada keterlibatan pihak asing ya, ada keterlibatan pihak asing. Namun, karena ini masih dalam proses penyidikan dan ini sedang kita pilah-pilah, mana yang terlibat pihak asing atau mana yang bukan pihak asing," ujar Suyudi saat memberikan keterangan media di Istana Merdeka, Jakarta.
Namun demikian, ia belum bisa merinci identitas maupun bentuk keterlibatan pihak asing tersebut.
Kapolri menegaskan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Yang jelas, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ada keterlibatan pihak asing. Ada negara tetangga,” katanya.
Berdasarkan pemberitaan Tirto pada 4 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Selain itu, narasi yang menyebut perkara tersebut sebagai tindakan makar juga perlu diluruskan. Seperti dilaporkan Tirto, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hingga saat ini belum ditemukan indikasi tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.
Menurut Yusril, pasal-pasal yang diterapkan penyidik terhadap ketiga tersangka berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan informasi elektronik, bukan tindak pidana makar.
“Sampai sejauh ini tidak atau tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana (makar), jadi semata-mata adalah penyadapan,” ujar Yusril.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Kapolri mengatakan bahwa penyadapan telepon Presiden Prabowo melibatkan pihak asing, yaitu negara tetangga adalah tidak benar.
Video yang diunggah pada sejumlah akun media sosial tersebut adalah video saat Kapolri memberikan keterangan perihal karhutla. Oleh karena itu, video yang diunggah, dipelintir konteksnya menggunakan klaim atau narasi berbeda dari yang sebenarnya.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang menyebut Kapolri mengungkap penyadapan telepon Presiden Prabowo melibatkan negara tetangga adalah informasi yang telah diubah dari konteks aslinya dan disebarkan dengan konteks yang berbeda (missing context).
Video yang digunakan merupakan potongan pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto yang membahas terkait dugaan keterlibatan pihak asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bukan mengenai penyadapan telepon Presiden Prabowo.
Selain itu, berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, hingga artikel ini ditulis belum ditemukan indikasi tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id
Editor: Tim Riset Tirto
