tirto.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadirkan 200 saksi dalam sidang perkara kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA), terdakwa mantan Wamen Imipas, Silmy Karim.
"Untuk pembuktian dakwaan, bahwa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi lebih kurang sebanyak 200 orang saksi," jelas JPU dalam ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
JPU menambahkan keterangan saksi tersebut bakal didukung sejumlah alat bukti. Di antaranya berupa surat dan atau dokumen, dan barang bukti elektronik berupa pesan elektronik.
"Berupa chatting WhatsApp antara para terdakwa dan saksi yang ada kaitan dengan perbuatan dari para terdakwa," lanjut jaksa saat membacakan opening statement tersebut.
Ratusan saksi dan sejumlah alat bukti itu, kata JPU, untuk membuktikan peran Silmy dan terdakwa lain dalam perkara ini.
"Selanjutnya membuktikan peranan masing-masing terdakwa, sehingga membuktikan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap masing-masing terdakwa," kata jaksa.
Sementara itu kuasa hukum Silmy, Dodi S Abdulkadir, mengatakan pihaknya bakal menghadirkan kurang lebih 25 saksi serta ahli meringankan dalam persidangan nanti.
"Sekurang-kurangnya saksi meringankan 15 orang dan ahli 10 orang," ujar Dodi.
Dalam kasus ini, Silmy Karim diduga melakukan pemerasan saat masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada periode 2023-2024. Selama periode 2022-2026. Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA total senilai Rp 168,9 miliar. Jaksa mengatakan Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.
Dana itu diperoleh melalui pembayaran langsung tunai, transfer, maupun melalui pihak perantara (layering). Uang hasil pemerasan kemudian didistribusikan kepada para oknum setiap pekan, tepatnya setiap hari Jumat. Silmy diperkirakan menerima jatah sebesar Rp100 juta per minggu.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id

































