Indeks Silmy Karim

Mantan Wamen Imipas Silmy Karim menangis saat bacakan eksepsi pribadi di PN Tipikor Jakarta. Sebut dakwaan pemerasan Rp168 miliar janggal dan kabur.

Didakwa peras WNA Rp168 M, eks Wamen Imipas Silmy Karim minta hakim batalkan dakwaan hukum. Silmy sebut dirinya korban kriminalisasi yang zalim.

Sidang KPK bongkar gurita pungli e-Visa Rp168,9 M. Eks Wamen Silmy Karim didakwa pakai kode 'malaikat' hingga cuci uang lewat gratifikasi saham.

Dalam surat dakwaan Silmy Karim, jaksa menyebut ada sosok berkode 'RAMA', yang disebut sebagai menteri, mendapatkan jatah Rp40 juta setiap minggu.

Menimbun kekayaan di balik meja imigrasi. Eks Wamen Silmy Karim tak hanya didakwa memeras miliaran rupiah, tapi juga mengoleksi saham sekuritas.

JPU mengatakan uang yang mengalir ke Silmy mencapai Rp1,2 miliar serta memperkaya sejumlah pejabat imigrasi dari aksi pemerasan tersebut.

Jaksa KPK resmi melimpahkan berkas perkara korupsi izin tinggal WNA. Eks Wamen Imipas Silmy Karim kini bersiap menghadapi sidang perdana.

Hakim Yuliana menilai seluruh tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan dan penyitaan aset oleh KPK, telah sah sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dugaan penyerahan uang senilai Rp50 juta hingga Rp500 juta itu dikonfirmasi KPK usai memeriksa Bos Tempo Scan, Handojo.

Handojo telah memenuhi panggilan KPK sejak pukul 10.06 WIB dan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

KPK meminta hakim menyatakan bahwa gugatan praperadilan yang diajukan Silmy Karim dinyatakan prematur, salah alamat, serta kabur.

Sidang praperadilan eks Wamen Imipas Silmy Karim resmi ditunda hingga 21 September 2026 karena KPK tidak hadir.

KPK memeriksa enam orang saksi, termasuk Pekerja Jasa pada Kanim Depok, Wina Nuraini Rachman, untuk menelusuri dugaan pemerasan tersebut.

Pemeriksaan itu dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian.

KPK geledah Kantor Imigrasi Denpasar cari bukti dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat eks Wamen Silmy Karim.

Penyidik KPK juga menggeledah Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan rumah tersangka Jaya Saputra.

KPK dalami komunikasi mantan Dirjen Imigrasi Silmy Karim dengan bos Kampung Rusia Andrej Frey terkait dugaan modus pemerasan izin tinggal.

Agus Andrianto mengatakan Silmy Karim sempat bertanya kepadanya soal proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Ditjen Imigrasi.

Permohonan izin tinggal di Indonesia bagi WNA memiliki tarif resmi. Namun, Silmy Karim dkk. menyalahgunakan izin tinggal ini untuk lakukan pemerasan.

Prasetyo jamin kementerian tetap normal walau wamen tersandung kasus hukum, sebab tugas utama dan roda birokrasi masih dikendalikan penuh oleh menteri.