Indeks Silmy Karim

Hakim Yuliana menilai seluruh tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan dan penyitaan aset oleh KPK, telah sah sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dugaan penyerahan uang senilai Rp50 juta hingga Rp500 juta itu dikonfirmasi KPK usai memeriksa Bos Tempo Scan, Handojo.

Handojo telah memenuhi panggilan KPK sejak pukul 10.06 WIB dan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

KPK meminta hakim menyatakan bahwa gugatan praperadilan yang diajukan Silmy Karim dinyatakan prematur, salah alamat, serta kabur.

Sidang praperadilan eks Wamen Imipas Silmy Karim resmi ditunda hingga 21 September 2026 karena KPK tidak hadir.

KPK memeriksa enam orang saksi, termasuk Pekerja Jasa pada Kanim Depok, Wina Nuraini Rachman, untuk menelusuri dugaan pemerasan tersebut.

Pemeriksaan itu dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian.

KPK geledah Kantor Imigrasi Denpasar cari bukti dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat eks Wamen Silmy Karim.

Penyidik KPK juga menggeledah Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan rumah tersangka Jaya Saputra.

KPK dalami komunikasi mantan Dirjen Imigrasi Silmy Karim dengan bos Kampung Rusia Andrej Frey terkait dugaan modus pemerasan izin tinggal.

Agus Andrianto mengatakan Silmy Karim sempat bertanya kepadanya soal proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Ditjen Imigrasi.

Permohonan izin tinggal di Indonesia bagi WNA memiliki tarif resmi. Namun, Silmy Karim dkk. menyalahgunakan izin tinggal ini untuk lakukan pemerasan.

Prasetyo jamin kementerian tetap normal walau wamen tersandung kasus hukum, sebab tugas utama dan roda birokrasi masih dikendalikan penuh oleh menteri.

Modus rekening nominee (pinjam nama OB hingga keluarga) jadi senjata utama koruptor guna samarkan aliran dana dan putus jejak dari pelacakan aparat.

Kuasa hukum kecewa Silmy Karim dianggap sebagai orang yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

Kasus pemerasan agen asing itu, berpangkal dari urusan yang sama yaitu legalitas warga asing, tetapi memiliki siasat berbeda. Lantas, apa perbedaannya?

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Keppres pemberhentian Silmy Karim sebagai Wamen Imipas sore tadi usai terseret kasus korupsi di KPK.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, diduga ikut terlibat dalam kasus OTT imigrasi Jakarta Barat. Ini fakta-fakta yang ditemukan.

KPK pastikan Silmy Karim tetap menerima jatah pungli Imigrasi Rp100 juta per minggu bahkan setelah dirinya menjabat sebagai Wamen Imipas.

Silmy Kaim dkk kasus Imigrasi mencium 'tanda bahaya' saat KPK mulai usut pemerasan izin tenaga kerja asing di Kemnaker pada 2025.