Menuju konten utama

Kode RAMA hingga Dalih Dana Operasional di Kasus Silmy Karim

Misteri kode RAMA penerima Rp40 juta per minggu hingga modus setoran berkedok dana operasional terkuak dalam kasus korupsi Silmy Karim.

Kode RAMA hingga Dalih Dana Operasional di Kasus Silmy Karim
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Ditjen Imigrasi, Silmy Karim menunggu dimulainya sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (17/11/2026). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/wsj.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Sebuah sandi bernama "RAMA" menjadi sorotan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sosok tersebut terselip dalam surat dakwaan kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.

Di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut umum (JPU) KPK membongkar skema setoran gelap dari pengurusan izin tinggal warga negara asing. Alirannya terbilang rapi dan berlapis, mulai dari jatah mingguan puluhan juta rupiah untuk pejabat berkode RAMA hingga setoran tunai Rp2,5 miliar yang dibungkus dalih dana operasional pimpinan.

Dalam surat dakwaan Silmy Karim, jaksa menyebut ada sosok berkode 'RAMA', yang disebut sebagai menteri dan mendapatkan jatah Rp40 juta setiap minggu. Sementara sekretaris pribadi atau sespri disebut mendapat Rp100 juta setiap bulan, sedangkan ajudan menteri disebut mendapat Rp25 juta setiap minggu.

“RAMA, sebutan untuk Menteri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap minggu,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Jaksa menyebut penyerahan uang kepada sejumlah pejabat tersebut dilakukan oleh mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Jaya Saputra. Sementara itu, penyerahan untuk pejabat di Subdirektorat Alih Status dilakukan oleh Tessar Bayu Setyaji.

Aliran Setoran Dana Operasional Rp2,5 Miliar dan Saham Rp31,3 Miliar

Berdasarkan surat dakwaan KPK, gurita penerimaan ilegal itu berkelindan erat dengan riwayat jabatan Silmy. Pencucian uang dan gratifikasi ini terjadi sepanjang masa baktinya selaku Direktur Jenderal Imigrasi hingga menjabat sebagai Wakil Menteri periode 21 Oktober 2024 sampai 4 Juni 2026.

Jaksa mengatakan penerimaan gratifikasi bertentangan dengan tugas dan kewajiban Silmy. Secara rinci, uang Rp2,5 miliar diterima Silmy pada 19 Agustus 2025 hingga 11 Mei 2026 berupa setoran tunai dengan keterangan Dana Operasional Wakil Menteri Imipas.

Setoran tunai tersebut di antaranya, pada 19 Agustus 2025 sebesar Rp960.000.000. Selanjutnya, pada 25 Agustus 2026 hingga 11 Mei 2026 sebesar Rp160.000.000 per bulan dengan total Rp1.600.000.000.

Sidang dakwaan Silmy Karim

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Ditjen Imigrasi, Silmy Karim (tengah) berjalan memasuki ruangan untuk mengikuti sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut didakwa secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya melakukan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) senilai total Rp168,92 miliar pada kurun waktu 2021-2026 serta menerima gratifikasi mencapai Rp33,94 miliar yang terdiri atas uang tunasi dan saham. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nz

Jaksa mengatakan Silmy juga menerima gratifikasi berupa uang untuk membeli saham sebesar Rp31,3 miliar. pembelian saham pada beberapa perusahaan sekuritas tersebut dilakukan sejak 1 Agustus 2023 hingga 11 September 2025 yang patut diduga merupakan hasil penerimaan dari pihak lain.

"Bahwa selain penerimaan tersebut, terdakwa Silmy Karim juga menerima uang yang dipergunakan untuk membeli saham pada beberapa Perusahaan Sekuritas atas nama terdakwa Silmy Karim dengan nilai sebesar Rp31.381.119.000," ujar jaksa.

Menurut jaksa, permintaan setoran kepada sejumlah pejabat mulai dibicarakan sekitar Oktober-November 2024, setelah Silmy dilantik sebagai wakil menteri.

Adapun rincian pembagian uang yang tertulis dalam surat dakwaan di antaranya; RAMA sebutan untuk Menteri sebesar Rp40.000.000 setiap minggu; Sespri sebesar Rp100.000.000 setiap bulan; Ajudan Menteri sebesar Rp25.000.000 setiap minggu.

Lalu Sekretaris Jenderal Kemen-Imipas sebesar Rp50.000.000 setiap bulan; Wakil Menteri Kemen-Imipas sebesar Rp100.000.000 setiap bulan; Plt Dirjen sebesar Rp100.000.000 setiap bulan; Direktur Kepatuhan Intel sebesar Rp25.000.000 setiap bulan, serta Direktur Intelijen sebesar Rp25.000.000 setiap bulan.

Menguji Dalih Dana Operasional: Kunci Pembuktian Ada di Jejak Kas Resmi

Lantas bagaimana sebetulnya praktik dana taktis non-budget di kementerian, kerap dijadikan tameng pembenaran aliran dana korupsi?

Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai persoalan utama terletak pada akuntabilitas aliran dana tersebut. Namun lantaran dana sudah masuk ranah hukum, bukan tidak mungkin dapat menjadi dalih terdakwa.

"Itu perolehan yang bisa dilakukan seseorang atau bisa diterima oleh seseorang. Sehingga, bukan soal alibinya sebenarnya. Ini dari mana dana itu berasal, tapi soal pembuktian sebenarnya," kata Aan saat dihubungi tirto, Selasa (17/11/2026).

Sehingga, lanjut Aan, JPU dalam hal ini harus bisa membuktikan asal-usul dari dana tersebut. Adapun jika terdapat indikasi analisis transaksi keuangan, seperti PPATK dan semacamnya, maka data itu bisa dibuktikan JPU.

"Apa pun dalihnya itu bisa di-track, dana itu. Apakah dana itu di dalam rekening? Kalau memang berdalih itu adalah dana operasional, itu kan pasti resmi. Resmi dari keuangan kementerian," imbuhnya

Menurut Aan, pelacakan dapat dilakukan mulai dari bendahara hingga pemegang kas di kementerian saat adanya aliran uang tersebut.

"Kalau di-track di sana ternyata enggak ada pengeluaran, berarti dari sumber yang bukan dana operasional menteri. Jadi, menurut saya bukan hanya soal alibi bahwa itu adalah dana operasional, tapi soal pembuktian," tuturnya.

Jadi, menurut Aan, kesimpulannya adalah tergantung pada pembuktian JPU. Bukan persoalan alibi semata. Terlebih dimungkinkan masih ada pejabat lain yang terlibat, sampai ada kode RAMA yang dimaksudkan pejabat tertentu.

Ia mengatakan, lantas dengan demikian langkah hukumnya menggali alat bukti sehingga bisa terkuak siapa lagi aktor intelektualnya.

"Masalah ini bukan di aspek substansi hukum. Namun, aspek penegakan hukum atau law in action. Jadi kejelian dan integritas APH yang dituntut kompeten dan profesional," imbuhnya.

Dakwaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Rp168,9 Miliar Terhadap Silmy Karim

Sidang putusan sela Silmy Karim

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Ditjen Imigrasi, Silmy Karim (depan) berbincang dengan kerabatnya saat menunggu dimulainya sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/11/2026). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.

JPU mendakwa Silmy Karim memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan total senilai Rp168,9 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Silmy juga menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar.

JPU mengatakan, tindakan pemaksaan dan persulit itu mengakibatkan sejumlah pihak dan para pemohon dokumen keimigrasian akhirnya memberikan uang ke Silmy. JPU mengatakan nominal yang diterima Silmy mencapai Rp168,9 miliar.

JPU mengatakan uang yang mengalir ke Silmy sebesar Rp1,2 miliar. JPU menambahkan perbuatan Silmy juga memperkaya orang lain, yakni memperkaya Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025, Saffar Muhammad Godam, senilai Rp500.000.000, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra, senilai Rp6.532.584.769.

Kemudian, Silmy juga memperkaya Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji, senilai Rp 2.881.871.025. Selanjutnya, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo, senilai Rp 4.245.542.862.

Lalu, upaya Silmy juga memperkaya Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi, senilai Rp 16.307.366.374. Sedangkan, Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah, senilai Rp 50.965.111.560.

Perbuatan yang dilakukan Silmy bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi secara melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

JPU turut mengatakan bahwa Silmy dkk saling membagi peran yang saling berkaitan dalam melakukan pemerasan ini. Jaksa mendakwa Silmy Karim melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain dituduh memeras biro jasa pengurusan dokumen keimigrasian WNA, ia juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp33,8 miliar. JPU juga mengatakan gratifikasi itu terdiri atas uang sejumlah Rp2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp31,3 miliar.

Baca juga artikel terkait SILMY KARIM atau tulisan lainnya dari Muhammad Nizar

tirto.id - News Plus
Reporter: Muhammad Nizar
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Siti Fatimah