tirto.id - Tiga warga negara mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan tersebut dilayangkan karena aturan pemberian hak pensiun bagi kepala negara yang berhenti menjabat dinilai rawan terjebak pada kompromi politik di parlemen.
Ketiga pemohon tersebut adalah Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Permohonan mereka teregistrasi di kepaniteraan MK dengan Nomor 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin (16/11/2026).
Norma yang diuji berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun." Sementara itu, bagian penjelasan pasal menyebutkan bahwa setiap pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.
Dalam pokok permohonannya, para pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal itu dinilai tidak memberikan klasifikasi maupun syarat objektif mengenai dasar pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara tidak dengan hormat, melainkan mendelegasikannya sepenuhnya kepada diskresi politik MPR.
"Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication (peradilan konstitusi yang objektif dan terukur) menjadi political bargaining (kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan) yang sangat rentan terhadap subjektivitas," tulis para pemohon dalam berkas permohonannya.
Para pemohon menilai penyerahan nasib hukum dan moral seorang mantan kepala negara atau wakilnya adalah diskresi politik murni tanpa batasan parameter yang terukur merupakan antitesis dari prinsip negara hukum. Ketiadaan norma yang mengatur kualifikasi tersebut juga dinilai melahirkan kekosongan hukum yang memicu ketidakpastian konstitusional.
Dalam dokumen permohonan itu, para pemohon turut menyinggung dinamika ketatanegaraan terkini terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI yang sempat bergulir di DPR. Belakangan, Gibran memilih menyatakan berhenti sehingga proses di parlemen tidak dilanjutkan.
Para pemohon mempertanyakan alat ukur yuridis yang digunakan untuk menentukan status pemberhentian dalam peristiwa ketatanegaraan semacam itu, apakah dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, mengingat tidak ada instrumen hukum yang mengatur batasannya secara rinci.
Melalui petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sebagai alternatif, pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai secara rinci batasannya. Kategori pemberhentian dengan hormat diusulkan meliputi meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan akibat perampingan atau alasan nonpelanggaran lainnya.
Sementara itu, kategori pemberhentian tidak dengan hormat diminta agar dibatasi pada syarat dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, serta melakukan perbuatan tercela.
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id


































