Masuk tirto.id
tirto.id - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemohon meminta Majelis Hakim MK menghapus ketentuan persyaratan pendidikan formal atau ijazah paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Gugatan pengujian materiil dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar melalui kuasa hukumnya, Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Pemohon menilai kepemilikan ijazah formal tidak serta-merta menentukan kecakapan, integritas, maupun kepemimpinan seseorang dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan," tulis permohonan yang teregistrasi di laman MK, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Pemohon menilai penerapan syarat ijazah dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
Menurut Pemohon, kecakapan kepemimpinan dapat dibentuk melalui pengalaman berorganisasi, pemerintahan, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu, norma pasal tersebut dipandang terlalu administratif dan rentan memicu perdebatan politik berkepanjangan terkait keabsahan ijazah, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
"Sistem hukum pemilihan umum seharusnya tidak menempatkan persoalan administratif pendidikan formal sebagai sumber pertentangan politik yang dapat mengganggu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan," tulis permohonan tersebut.
Sebagai landasan perbandingan, Pemohon menyoroti praktik ketatanegaraan di sejumlah negara demokrasi lain seperti Amerika Serikat (AS), Prancis, dan India yang tidak menjadikan ijazah pendidikan formal sebagai syarat konstitusional bagi calon kepala negara.
"Amerika Serikat, sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, tidak menetapkan persyaratan ijazah pendidikan formal bagi seseorang untuk menjadi Presiden," tulis dokumen permohonan tersebut.
Pemohon memaparkan bahwa Pasal II Section 1 Clause 5 Konstitusi AS hanya mensyaratkan kandidat presiden dari aspek kewarganegaraan, usia minimal 35 tahun, serta domisili selama 14 tahun.
"Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa persyaratan pendidikan formal bukanlah satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan oleh negara demokrasi dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden," bunyi dokumen permohonan tersebut.
Dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim MK untuk mengabulkan seluruh gugatan serta menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Maya Saputri
