Indeks Uu Pemilu

Grace membantah jika kenaikan ambang batas parlemen semata-mata dipandang sebagai upaya penjegalan atau untuk menghambat PSI masuk ke DPR.

Menilai bertakwa atau tidak bukan melalui intensitas ibadah ritual, tapi bisa dengan kesalehan sosial berbasis rekam jejak dan integritas seseorang.

Frasa “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” di UU Pemilu dinilai tidak memuat parameter pembuktian maupun verifikasi yang jelas dan objektif.

Perludem menilai wacana ambang batas menjadi 5 persen sama sekali tidak dilandasi alasan teknokratis, melainkan murni politik praktis.

Zulhas mengatakan, PAN akan menerima usulan ambang batas lima persen ini secara musyawarah mufakat.

Menurut Dasco, brainstorming tersebut belum menghasilkan keputusan mengenai ambang batas dalam revisi UU Pemilu.

Charles mengingatkan bahwa pengesahan revisi UU Pemilu yang lambat bisa membuat pemerintah & DPR mengulangi kelemahan pelaksanaan pemilu di masa lalu.

Pasal syarat caleg di UU Pemilu digugat ke MK. Pemohon minta ada uji kompetensi objektif, sementara MK meminta dalil legal standing diperkuat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengingatkan pemohon untuk memperhatikan putusan MK terdahulu terkait isu serupa yang sempat dinyatakan tidak dapat diterima.

Eka Widodo menilai putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menilai putusan MK tersebut menjadikan perempuan memperoleh ruang politik yang lebih substantif.

MK menyatakan KPU dapat mengugurkan kepesertaan parpol dalam pemilu di satu daerah pemilihan bila syarat unsur keterwakilan perempuan tidak terpenuhi. 

Eks Ketua KPU Arief Budiman desak revisi UU Pemilu rampung awal 2026 demi kelancaran tahapan Pemilu 2029.

Yusril berharap pembahasan RUU Pemilu bisa dimulai DPR RI pada pertengahan 2026.

MK menilai pemohon ragu menentukan ingin mempertahankan isi Pasal 169 UU Pemilu atau menyisipkan frasa larangan hubungan keluarga pada presiden-wapres. 

Pemohon berharap KPU wajib menolak pendaftaran bakal calon dari parpol di dapil tertentu jika ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen tidak dipenuhi.

Yusril menyebut kodifikasi regulasi pemilu sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang terpadu, rasional, dan berkelanjutan.

Karena proses revisi UU Pemilu oleh DPR & pemerintah masih berjalan, MK belum dapat mengadili substansi permohonan itu.

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan Mahkamah menilai rumusan petitum pemohon, khususnya angka 2 dan angka 3, mengandung ambiguitas.

Para Pemohon menilai pembatasan usia minimum 40 tahun telah menciptakan hambatan bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.