Indeks Uu Pemilu
Alasan Komnas HAM Mendorong Penggunaan E-Voting dalam Pemilu
Komnas HAM mendorong penggunaan e-voting dalam pemilu demi memastikan jam kerja lebih efektif dan efisien, termasuk anggaran.
MK Hapus Ambang Batas, Partai Buruh: Tak Perlu Revisi UU Pemilu
Partai Buruh menginginkan UU Pemilu tidak perlu direvisi, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan presidential threshold inkonstitusional.
Cerita di Balik Mahasiswa UIN Jogja Uji Materi PT 20% ke MK
MK menghapus syarat PT 20 persen berkat uji materi yang diajukan empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagaimana ceritanya?
Bawaslu Minta Penjelasan KPU soal Perbedaan PKPU dan UU Pilkada
Yang tidak sinkron adalah PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan & Perhitungan Suara dengan UU Pilkada ihwal pengusul perhitungan suara ulang di TPS.
DPR akan Gabung Tiga UU terkait Pemilu Jadi Omnibus Law
Menurut Rifqinizamy, revisi ini bertujuan agar sistem pemilu di Indonesia memiliki kepastian hukum.
Bappenas Soroti Regulasi Pemilu di Indonesia yang Selalu Berubah
Nuzula Anggraini membandingkan pemilu di era Orde Baru yang hanya mengacu pada satu regulasi dari 1971 hingga 1997.
PKB Dorong Revisi Paket UU Politik agar Pisahkan Pilpres & Pileg
PKB juga ingin ada peningkatan pendanaan partai politik melalui revisi UU Partai Politik.
DPR Baru Bisa Kebut Revisi UU Pemilu di Periode 2024-2029
Ada sembilan isu krusial pada pemilu yang dirasa perlu dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan.
MK Bukan Keranjang Sampah Pemilu, DPR Jangan Diam Saja Dong
Perludem berpendapat meski sudah terlambat, tetapi ini momentum yang tepat untuk DPR merevisi UU Pemilu.
Temukan Celah Aturan Pemilu, MK Minta DPR & Pemerintah Perbaiki
MK menilai penyempurnaan aturan pemilu penting dilakukan agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksaannya.
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 Mulai 27 Maret
Juru Bicara MK, Fajar Laksono, sebut sidang sengketa Pilpres 2024 akan digelar mulai pada 27 Maret 2024.
Sengketa Pilpres 14 Hari Sulit Buktikan Realitas, Apa Kata MK?
Titi Anggraini mendorong Mahkamah berani menangani perkara lebih dari batas waktu demi mencari kebenaran substantif.
1.489 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Depan Gedung DPR
Personel gabungan yang dikerahkan akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar DPR/MPR RI.
Ambang Batas Parlemen Diubah, Bagaimana Presidential Threshold?
Pertimbangan MK memutuskan ada perubahan pada ambang batas parlemen bisa diberlakukan pada presidential threshold.
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Harus Diubah Sebelum 2029
MK nilai ambang batas parlemen 4 persen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi.
Advokat Lisan Ancam Laporkan Tom Lembong ke Bareskrim Polri
Hendarsam sebut bila dalam dua hari tidak ada permintaan maaf dari Tom Lembong, maka kasus akan dilanjut ke Bareskrim.
Aturan Presiden Berkampanye Menurut UU Pemilu
Bagaimana aturan yang tercantum dalam UU Pemilu mengenai presiden boleh berkampanye?
KPU Jawab soal Presiden Boleh Kampanye: UU Pemilu Mengatur Itu
Sesuai UU Pemilu, KPU menyebutkan presiden dan menteri boleh kampanye tetapi melarang penggunaan fasilitas negara saat kampanye.
Polisi Ungkap Pemasang Spanduk Prabowo-Gibran di RS Bhayangkara
Sukarelawan Prabowo-Gibran meminta maaf kepada kepolisian dan Bawaslu imbas spanduk yang dipasang di samping RS Bhayangkara Polda Banten.
Kontroversi Mayor Teddy, Ajudan Prabowo, Hadir di Debat Capres
Bawaslu RI sedang melakukan penelusuran soal kehadiran ajudan Prabowo, Mayor Teddy Indra Wijaya, dalam debat capres perdana.