Indeks Uu Pemilu

MK menyatakan tidak memahami maksud Pemohon yang mempertentangkan norma Pasal 169 huruf r UU Pemilu dengan UU Kearsipan terkait autentikasi arsip.

Komisi II tidak memiliki kewenangan untuk membahas undang-undang pilkada kecuali terdapat perubahan keputusan politik melalui mekanisme resmi di DPR.

Menurut Rifqi, Komisi II DPR saat ini hanya mendapat penugasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Komisi II DPR RI belum membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu, lantaran masih menunggu konsultasi dengan pimpinan DPR RI.

Pemohon menilai cara tersebut sebagai solusi dalam memulihkan kepercayaan rakyat terhadap DPR.

Saldi Isra menilai, permohonan Partai Buruh prematur karena pasal yang diuji Partai Buruh telah dinilai dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Zulfikar mengatakan, DPR membuka peluang revisi UU Pemilu yang sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 agar bisa mengatur ketentuan syarat pendidikan.

Tri mengatakan, kepercayaan publik terhadap partai politik masih rendah. Hal ini disebut tercermin dalam survei Indikator Politik yang dirilis Januari 2025.

Wakil Ketua MK sekaligus hakim, Saldi Isra, bertanya mengapa para pemohon tak langsung mendatangi DPR untuk mengubah syarat pendidikan tersebut.

Yusril mengatakan, salah satu masukan yang diajukan dalam RUU Pemilu ialah calon anggota DPR harus menjadi anggota partai politik minimal selama tiga tahun.

Heroik menyoroti pemerintah dan DPR kerap merevisi UU Pemilu selama lima tahunan, tetapi tidak merevisi inti persoalan pemilu.

Perludem menilai, penghapusan fit and proper test penyelenggara pemilu bisa dilakukan dengan cara melakukan kodifikasi lewat Revisi UU Pemilu.

Saat merespons polemik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah, Jimly Asshiddique juga singgung putusan Hasto dan Tom Lembong.

DPR mengeklaim hingga saat ini pihaknya belum menerima penugasan resmi dari pimpinan DPR untuk membahas RUU tersebut.

Partai politik tolak putusan MK soal pemisahan Pemilu. Pakar hukum tegaskan tafsir konstitusi bukan wewenang MPR, tapi MK.

Kemendagri melihat bahwa Indonesia mesti punya sistem pemilu yang terlembaga dan berkelanjutan.

Sistem campuran, menurut Titi Anggraini bisa jadi jalan tengah polemik antara pemilu terbuka atau tertutup.

Hampir 40 persen kasus perdata di kehakiman umum adalah masalah pertanahan. Itu sebabnya butuh pengadilan pertanahan.

Komnas HAM mendorong penggunaan e-voting dalam pemilu demi memastikan jam kerja lebih efektif dan efisien, termasuk anggaran.

Partai Buruh menginginkan UU Pemilu tidak perlu direvisi, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan presidential threshold inkonstitusional.