Indeks Uu Pemilu

Farhan Hilmy mengajukan uji materiil pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal yang digugat terkait syarat bukti kelulusan SMA/sederajat.

UU Pemilu digugat ke MK oleh seorang warga asal Blora. Pemohon mendesak agar praktik janji bohong saat kampanye resmi dilarang demi keadilan.

Perludem nilai kenaikan ambang batas menjadi 5-7 persen tak menyederhanakan DPR, tetapi membuang jutaan suara pemilih. Mereka menawarkan jalan lain.

Tirto menguji dampak kenaikan parliamentary threshold terhadap pembagian kursi DPR, suara terbuang, dan peluang partai kecil masuk Senayan.

Usulan kenaikan PT 5-7 persen dalam RUU Pemilu 2029 menuai polemik. Siapa yang diuntungkan dan berapa banyak suara rakyat berisiko terbuang?

Aturan yang mewajibkan struktur kepengurusan di 100 persen provinsi dan ribuan kecamatan dinilai memicu mengeliminasi keterwakilan isu-isu spesifik.

Dasco mengatakan pembentukan Panja diperlukan untuk membahas substansi RUU Pemilu secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif.

Doli mengatakan DPR akan berupaya membuka ruang seluas mungkin bagi publik untuk memberikan masukan selama pembahasan RUU Pemilu.

Grace membantah jika kenaikan ambang batas parlemen semata-mata dipandang sebagai upaya penjegalan atau untuk menghambat PSI masuk ke DPR.

Menilai bertakwa atau tidak bukan melalui intensitas ibadah ritual, tapi bisa dengan kesalehan sosial berbasis rekam jejak dan integritas seseorang.

Frasa “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” di UU Pemilu dinilai tidak memuat parameter pembuktian maupun verifikasi yang jelas dan objektif.

Perludem menilai wacana ambang batas menjadi 5 persen sama sekali tidak dilandasi alasan teknokratis, melainkan murni politik praktis.

Zulhas mengatakan, PAN akan menerima usulan ambang batas lima persen ini secara musyawarah mufakat.

Menurut Dasco, brainstorming tersebut belum menghasilkan keputusan mengenai ambang batas dalam revisi UU Pemilu.

Charles mengingatkan bahwa pengesahan revisi UU Pemilu yang lambat bisa membuat pemerintah & DPR mengulangi kelemahan pelaksanaan pemilu di masa lalu.

Pasal syarat caleg di UU Pemilu digugat ke MK. Pemohon minta ada uji kompetensi objektif, sementara MK meminta dalil legal standing diperkuat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengingatkan pemohon untuk memperhatikan putusan MK terdahulu terkait isu serupa yang sempat dinyatakan tidak dapat diterima.

Eka Widodo menilai putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menilai putusan MK tersebut menjadikan perempuan memperoleh ruang politik yang lebih substantif.

MK menyatakan KPU dapat mengugurkan kepesertaan parpol dalam pemilu di satu daerah pemilihan bila syarat unsur keterwakilan perempuan tidak terpenuhi.