Indeks Uu Pemilu

Eka Widodo menilai putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menilai putusan MK tersebut menjadikan perempuan memperoleh ruang politik yang lebih substantif.

MK menyatakan KPU dapat mengugurkan kepesertaan parpol dalam pemilu di satu daerah pemilihan bila syarat unsur keterwakilan perempuan tidak terpenuhi. 

Eks Ketua KPU Arief Budiman desak revisi UU Pemilu rampung awal 2026 demi kelancaran tahapan Pemilu 2029.

Yusril berharap pembahasan RUU Pemilu bisa dimulai DPR RI pada pertengahan 2026.

MK menilai pemohon ragu menentukan ingin mempertahankan isi Pasal 169 UU Pemilu atau menyisipkan frasa larangan hubungan keluarga pada presiden-wapres. 

Pemohon berharap KPU wajib menolak pendaftaran bakal calon dari parpol di dapil tertentu jika ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen tidak dipenuhi.

Yusril menyebut kodifikasi regulasi pemilu sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang terpadu, rasional, dan berkelanjutan.

Karena proses revisi UU Pemilu oleh DPR & pemerintah masih berjalan, MK belum dapat mengadili substansi permohonan itu.

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan Mahkamah menilai rumusan petitum pemohon, khususnya angka 2 dan angka 3, mengandung ambiguitas.

Para Pemohon menilai pembatasan usia minimum 40 tahun telah menciptakan hambatan bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pembahasan revisi UU Pemilu kian penting sebab ada tahapan pemilu yang akan segera berjalan.

Komisi II DPR RI membuka pembahasan RUU Pemilu yang masuk Prolegnas Prioritas 2026, dengan fokus pada ambang batas, sistem pemilu, dan keserentakan pemilu.

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tak memiliki rencana mengubah mekanisme pemilihan presiden, termasuk mengembalikan Pilpres melalui MPR.

Saat ini fokus legislasi DPR hanya pada revisi UU Pemilu yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI Tahun 2026.

Menurut Dasco, DPR perlu melakukan kajian menyeluruh sebelum memutuskan apakah e-voting dapat diterapkan di Indonesia.

Perubahan mekanisme pemilihan presiden merupakan ranah konstitusi, bukan ranah undang-undang.

MK menyatakan tidak memahami maksud Pemohon yang mempertentangkan norma Pasal 169 huruf r UU Pemilu dengan UU Kearsipan terkait autentikasi arsip.

Komisi II tidak memiliki kewenangan untuk membahas undang-undang pilkada kecuali terdapat perubahan keputusan politik melalui mekanisme resmi di DPR.

Menurut Rifqi, Komisi II DPR saat ini hanya mendapat penugasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.