Serbaneka Pelesetan Satire Nama Pejabat

tirto.id - Lagu "MBG, Mas Bahlil Ganteng" ramai disetel di media sosial dan jadi buah bibir di lini masa. Pelesetan itu langsung mendapat respons dari si empunya nama, Bahlil Lahadalia. Ia meminta masyarakat agar program pemerintah (Makan Bergizi Gratis alias MBG) tak dipelintir lewat satire namanya sebagai candaan.

Meski tak ada konotasi ejekan untuk pejabat menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ataupun olok-olok terhadap program MBG, momentum ramainya lagu tersebut sudah cukup menjelaskan. Lagu itu viral seiring dengan membeludaknya masalah di Indonesia, termasuk kisruh krisis LPG, kelangkaan BBM, serta memboroknya program MBG yang telah mencapai kepala.

Akan tetapi, pakar komunikasi politik, Gun Gun Heryanto, menyebut bahwa lagu semacam itu berpotensi mendistraksi nilai kritik, yang mulanya ditujukan pada pemerintah, menjadi hanya fokus ke sosoknya sebagai individu.

Bahkan, Adi Prayitno menilai fenomena kritikan terhadap Bahlil berpotensi berubah jadi positif. “Itu artinya, secara tak langsung publik mulai menyukai Bahlil sebagai komoditas politik. Alam bawah sadar publik kena sihir oleh pesona Bahlil,” katanya kepada Tirto.

Yang jelas, MBG dan Bahlil punya kemiripan. Keduanya sama-sama populer dan menimbulkan keraguan terhadap pemerintah.

MBG adalah proyek pemerintah atas janji kampanye pemenangan Pilpres 2024 pasangan Prabowo-Gibran. Usai lebih dari setahun berjalan sejak 6 Januari 2025, program tersebut banjir kritikan, dianggap tak efisien dan cenderung membuang-buang anggaran karena sudah menggelontorkan modal APBN sebesar Rp71 triliun di tahun pertama.

Bahlil pun demikian, populer tetapi mulai tak dipercaya masyarakat. Sederet kasus sempat menyembulkan namanya, mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang dalam izin usaha tambang nikel, disertasi yang sempat memantik kontroversi, sampai masalah kelangkaan bahan bakar.

Di tengah-tengah gempuran berbagai kasus itulah kemudian muncul lagu “MBG, Mas Bahlil Ganteng”. Namun, satire lewat pelesetan singkatan seperti itu bukan kali perdana. Masyarakat Indonesia sejak dulu kerap menggunakan pola serupa, lewat satire, sebagai ekspresi kritik terhadap pejabat pemerintah.

Harmoko, “Hari-hari Omong Kosong”

Harmoko adalah Menteri Penerangan masa Orde Baru, yang menjabat selama tiga periode dalam Kabinet Pembangunan (Maret 1983 hingga Juni 1997). Selama itu, dia berlaku selaiknya juru bicara Soeharto.

Wajahnya terpampang di mana saja. Di layar televisi, dia muncul lewat tayangan "Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pirsawan (Kelompencapir)" serta "Safari Ramadan". Acara itu tak lain merupakan propaganda Orde Baru.

Bukan hanya kepada pemerintah, Harmoko juga menyumbang jasa kepakaran komunikasinya untuk Golkar, dengan mencetuskan acara "Temu Kader". Di penghujung masa kepemimpinan bos besarnya, Harmoko masih terus membikin citra Soeharto senantiasa baik.

Lewat memoarnya yang terhimpun dalam Di Antara Para Sahabat, Pak Harto 70 Tahun (1991), dia mengisahkan, “Pak Harto adalah pemimpin yang menjunjung tinggi konstitusi. Tidak terbetik sedikitpun dalam hati sanubari beliau untuk menjadi Presiden seumur hidup. Bahkan waktu beliau diangkat menjadi Presiden, beliau tidak minta-minta.”

Karena kebiasaan cari muka, dia mendapat banyak kritik dari para aktivis. Harmoko dipelesetkan menjadi “Hari-hari Omong Kosong”, akronim namanya.

Ada pula faktor lainnya: di berbagai acara yang melibatkan dirinya, Harmoko kerap tampil melontarkan kata ikonik, “Menurut petunjuk bapak presiden.”

Dia juga salah satu tokoh yang sering muncul dalam cerita satire aktivis pro-Reformasi 1998. Sebagai contoh lewat cerpen “Mohon Petunjuk”.

Diceritakan saat kunker meninjau Kelompencapir, Harmoko menaiki pesawat dengan gayanya yang kocak dan khas. Lalu, seorang pramugari tergopoh-gopoh dan tak sengaja menyenggol Harmoko, sehingga topi yang dikenakan Harmoko jatuh.

Saat pramugari hendak mengambilnya, Harmoko menghardik, “Stop, jangan diambil dulu!” Sang pramugari bertanya dengan nada heran, “Kenapa, pak?”

“Saya akan minta petunjuk dahulu kepada Bapak Presiden,” jawab Harmoko dikutip dari kumpulan cerita satire Mati Ketawa Cara Daripada Soeharto (1998).

Kendati fiksi, rekaan itu mengguratkan sosok Harmoko di benak sebagian orang. Di bab “Kamus Humor” buku tersebut, Harmoko juga mendapat akronim lain: “gayanya garang bagai HARimau, lucu kayak MOnyet, tukang jilat kayak KOdok”.

Saat diwawancarai oleh Andy F. Noya lewat program Kick Andy pada 2008, Harmoko mengatakan tak bermasalah dengan siapa pun yang mengatainya aneh-aneh.

“Yang mengatakan [Hari-hari Omong Kosong] beberapa orang saja. Tapi yang mengatakan ‘Hari-hari Omong Komunikasi’ ada, karena saya memiliki peran. ‘Hari-hari Omong Koperasi’, saya mengajak sadar koperasi,” dalihnya menjelaskan.

Sudomo dan SDSB

Sudomo dikenal orang sebagai algojo Orde Baru. Dia adalah orang kepercayaan Soeharto, menjabat sebagai Kepala Staf Kopkamtib. Segala macam urusan “keamanan” harian diserahkan kepadanya.

Saat demonstrasi mahasiswa, yang menuntut Soeharto turun, pecah pada 18 Maret 1978 di ibu kota, Sudomo melancarkan aksinya. Menurut Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016: 183), pertama-tama, ia memberedel beberapa media massa nasional yang dituding membesar-besarkan aksi mahasiswa.

Selepas itu, Sudomo mengerahkan tentara dan menangkap 143 mahasiswa yang dicap biang kerok kericuhan. Beberapa diseret ke meja hijau untuk “diadili”, lalu dijebloskan ke bui.

Sama seperti Harmoko, nama Sudomo juga kerap dipelesetkan. Namanya acap kali disandingkan dengan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), lotere nasional yang legal dan mengantongi izin Departemen Sosial.

SDSB dipelesetkan menjadi “Sudomo Datang, Semua Beres”, sesuai dengan profilnya, algojo andalan Soeharto terutama masalah protes masyarakat. Dalam buku Mati Ketawa Cara Daripada Soeharto bab "Kamus Humor", SDSB digunakan untuk menyingkat “Soeharto Dalang Segala Bencana”.

Dus, aura kengerian Sudomo sebagai algojo “tersamarkan” karena namanya dipadankan dengan gim taruhan yang bikin keranjingan. Mirip seperti lagu Bahlil yang dipelesetkan sehingga warganet ketagihan.

Namun tak berhenti di situ. Olokan SDSB turut menyelubungi hubungan pribadinya. Belakangan nama lotere itu digunakan untuk satire “Sisca Datang, Sudomo Bahagia" dan "Sisca Datang, Sudomo Bertekuk Lutut”.

Sisca yang dimaksud adalah istri kedua Sudomo, Fransisca Diah Widowati, dan bukan istri pertamanya, Fransisca (Ciska) Piay. Sebagaimana tercatat dalam biografi Sudomo yang ditulis Julius Pour, Laksamana Sudomo: Mengatasi Gelombang Kehidupan (1997: 401). Sisca adalah mantan model asal Yogyakarta yang dinikahi Sudomo pada 1990.

Ketika menikah, Sisca berumur 31 sedangkan Sudomo sudah berusia 63 tahun. Perkawinannya tidak awet dan Sudomo minta cerai pada 1994. Namun, orang-orang sudah keburu mengolok-olok Sudomo dan Sisca dengan satire nama SDSB, karena menganggap selisih usia keduanya tak lazim.

Surjadi, “Suruh Apa Saja Jadi”

Selain urusan bahan pangan, salah satu tuntutan Reformasi adalah dihapuskannya Dwifungsi ABRI.

Doktrin politik pada masa Orde Baru itu melegitimasi angkatan bersenjata turut memiliki fungsi sosial-politik. Hal itu membuat anggota militer dapat menduduki posisi penting dalam birokrasi sipil tanpa harus melepaskan keanggotaannya sebagai tentara.

Salah satunya dilakoni Soerjadi Soedirdja, jenderal ke-6 yang menjadi Gubernur Jakarta. Dia menjabat sebagai gubernur pada 1992-1997, dengan masa dinas militer yang berjalan bersamaan.

Meskipun beken sebagai gubernur yang membangun rumah susun, Soerjadi tak luput dari sasaran nama-nama yang pelesetkan oleh rakyat.

Dalam buku Mati Ketawa, Cara daripada Soeharto, yang penulisnya mengatasnamakan diri Rakyat Indonesia, nama Soerjadi dipelesetkan menjadi “Suruh Apa Saja Jadi”. Ada anggapan pelesetan itu berkaitan dengan tapak tilas kariernya yang tak biasa, dari militer sampai menduduki jabatan sipil.

Bukan hanya karier, mimpi Soerjadi juga bukan sembarangan. Lewat memoarnya, Mengemban Tugas Kepamongan: Antara Keinginan dan Keterbatasan (1997), Soerjadi sudah membayangkan Jakarta bakal memiliki jalur kereta bawah tanah.

Waktu itu Mass Rapid Transit (MRT), yang menggunakan kombinasi jalur permukaan, layang, dan bawah tanah, belum ada. Sebenarnya, proyek itu sudah tercetus sejak era Gubernur Sutiyoso pada 1980-an, tetapi baru digarap Gubernur Fauzi Bowo pada April 2012, dan resmi beroperasi mulai Maret 2019.

Mimpi kereta bawah tanah di masa itu seolah menjadi warisan bagi setiap Gubernur Jakarta. Menurut Soerjadi, kereta bawah tanah adalah solusi transportasi alternatif bagi rakyat Jakarta untuk mengurai kemacetan.

“Di Jakarta justru keadaannya terbalik, persentase terbesar pengguna jasa angkutan menggunakan sarana angkutan umum bus dan kendaraan bermotor lainnya, sedangkan sarana kereta api hanya mengangkut penumpang dalam jumlah relatif kecil,” tulis Soerjadi (hlm. 98).

Namun, rencana itu urung terlaksana di masa jabatannya yang hanya satu periode. Kereta bawah tanah impiannya justru baru terealisasi jauh waktu setelah dia lengser.