Indeks Kritik Pemerintah

Pelesetan macam "MBG, Mas Bahlil Ganteng" bukanlah pertama kali dalam sejarah Indonesia. Itu adalah cara lama (dan terakhir) saat rezim kerap membungkam.

Komnas HAM pun temukan kasus kriminalisasi terhadap warga yang mengkritik program MBG. Pemerintah didesak segera evaluasi peran Badan Gizi Nasional.

KSP Dudung Abdurachman tegaskan pemerintah selalu buka ruang kritik sebagai napas demokrasi. Publik diimbau bijak dan hindari provokasi.

Partai Rakyat Kecoak di India jadi corong kritik bagi pemerintah dari kaum pemalas dan pengangguran. Syarat jadi anggota mesti bisa mengumpat profesional.

Presiden Prabowo Subianto sebut pihak yang mencetuskan narasi Indonesia Gelap bermata buram dan enggan melek, bahwa Indonesia 'cerah'.

Pelaporan Saiful Mujani ke kepolisian sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang gagal dijamin negara.

Prabowo instruksikan Muhammad Qodari untuk mengumpulkan rekam jejak digital para pengkritik.

Megawati menilai dalam sistem demokrasi, pemerintah bukanlah musuh personal, melainkan objek kritik kebijakan yang sah.

Pemkot Tangsel menghargai partisipasi masyarakat dalam mengawasi keuangan daerah.

Pemerintah harusnya merespons aspirasi & kritik masyarakat secara terbuka, bukan dengan ancaman pidana.

Mendikdasmen menyebut, kebijakan penyaluran langsung tunjangan guru merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat, terutama para guru.

Mengkritik pejabat dijamin konstitusi. Pejabatlah yang harusnya minta maaf pada rakyat atas kelakuannya yang tak patut.

Mahfud MD mengatakan Bima Yudho punya hak secara hukum untuk mengkritik Pemda Lampung.

KontraS mencatat ada 13 kasus persekusi kepada muralis dan 13 kasus penangkapan sewenang-wenang terkait kritik terhadap pemerintah.

Nining Elitos nilai pembungkaman terhadap kelompok yang kritis semakin mengkhawatirkan di bawah pemerintahan Joko Widodo.

Airlangga yang merupakan Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua KPC-PEN memuji penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah.

Akademisi hukum dan aktivis kebebasan akademik serta Koalisi Masyarakat Sipil mengecam upaya intimidasi terhadap panitia Fakultas Hukum UGM yang menggelar diskusi "Pemberhentian Presiden".

Akibat unggahan istrinya di medsos, Serda K akan menjalani hukuman berupa penahanan selama 14 hari dengan alasan tidak mematuhi perintah kedinasan.

Partai Gerindra menilai tak ada yang salah dari kritikan meskipun itu datang dari aparatur sipil negara (ASN).

Sikap Wapres Jusuf Kalla (JK) yang mengkritisi pemerintah bukan karena sebentar lagi akan lengser dari jabatannya, menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Eva Sundari.