Dari Masa ke Masa, Komedi Berkelindan dengan Kritik Penguasa

tirto.id - Pada pengujung Desember 2025, pertunjukan komedi tunggal bertajuk "Mens Rea" ditayangkan di Netflix. Pergelaran yang diinisiasi oleh Pandji Pragiwaksono itu mempertontonkan kritik untuk penguasa, berbalut komedi.

Dalam pertunjukan tersebut, Pandji mengkritik berbagai polah lancung di pemerintahan, seperti praktik pencucian uang, ketimpangan sosial-ekonomi, korupsi, serta isu geopolitik. Isu-isu yang biasanya dibahas dalam ruang diskusi publik disampaikan melalui humor dan satire, sehingga dapat menjangkau penonton di luar forum politik formal.

Pandji berharap, melalui "Mens Rea", masyarakat bisa lebih melek situasi politik terkini. Menurutnya, seseorang tak bisa mengubah sistem politik jika masyarakatnya sendiri sering abai terhadap kemelut politik.

Namun, tujuan itu berbanding terbalik dengan buntutnya. Pada 7 Januari 2026, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Pandji ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Pihak pelapor menilai sejumlah materi dalam pertunjukan tersebut merendahkan pihak tertentu dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Sejak lama, komedi memang berdiri di atas garis batas yang tipis. Satu pihak menganggapnya hiburan, pihak lain memaknainya sebagai serangan politik yang kemudian berbuntut gugatan hukum.

Gesekan macam itu bukanlah hal baru. Riwayat perselisihan antara penutur lelucon dan pemegang kekuasaan membentang panjang sejak era Yunani Kuno.

Panggung Teater Komedi Aristophanes era Yunani Kuno

Jauh sebelum Pandji melontarkan kritik sosial terhadap penguasa maupun masyarakat, di teater publik Yunani Kuno, seorang penyair komedi atau dramawan Athena Kuno (pada masa sekarang bisa dibilang pelawak) bernama Aristophanes sudah menerapkan lebih dahulu, pada abad ke-5 SM.

Melalui lakon-lakonnya, ia menyinggung keputusan politik, perang, perilaku warga, serta tokoh-tokoh berpengaruh di Athena, termasuk Cleon, seorang pemimpin politik dan jenderal pada masa Perang Peloponnesos.

Arlene W. Saxonhouse, dalam “The Comedy of Crowds: Aristhopanes and the Voice of the People—or the Poet” (2023: 170-187), menjelaskan bahwa komedi Aristophanes, terutama lakon Acharnians, bekerja sebagai sarana edukasi politik. Melalui pementasannya, Aristophanes mendidik massa di atas panggung dan penonton teater mengenai nilai perdamaian demi kebahagiaan individu.

Saxonhouse menyimpulkan, sang penyair sesungguhnya sedang bersaing dengan para demagog seperti Cleon untuk menjadi perantara yang menyuarakan aspirasi sejati rakyat (vox populi) di majelis demokratis.

Tafsir Saxonhouse tentang komedi sebagai upaya pendidikan politik warga mendapat bantahan dari sudut pandang lain. Malcolm Heath, melalui karyanya bertajuk “Political Comedy in Aristophanes” (1987: 5), memperingatkan agar pengamat tidak buru-buru menyimpulkan niat politik serius penyair hanya dari materi lakonnya.

Heath juga mengingatkan bahwa hubungan antara satire panggung dan sikap pribadi penyair tidak dapat disimpulkan secara sederhana. Penggambaran Aristophanes dan tokoh-tokoh Athena dalam karya sastra, termasuk dialog Plato, perlu dibaca dengan memperhatikan sifat dan tujuan masing-masing teks.

Asumsi-asumsi dalam komedi Aristophanes, menurut Heath, sengaja diselaraskan dengan selera mayoritas penonton teater demi tujuan utama: memenangkan kompetisi drama dan menghibur khalayak lewat isu-isu yang sedang hangat.

Hal itu terbukti ketika salah satu lakon Aristophanes bertajuk "Knights", yang menyindir Cleon secara tajam, berhasil meraih juara pertama kompetisi teater. Namun, keberhasilan Aristophanes di panggung tidak serta-merta membuat Cleon kehilangan kedudukan politiknya. Cleon tetap terpilih sebagai jenderal pada tahun yang sama.

Pelawak Istana yang Terusir

Dari ruang publik di Athena, komedi beralih panggung ke dalam tembok tebal monarki. Di Inggris, masa Dinasti Stuart, pelawak istana memiliki ruang untuk mengejek kaum bangsawan berkat kedekatannya dengan raja.

Archie Armstrong, misalnya, salah satu pelawak istana yang dekat dengan dengan Raja James I, memiliki kelonggaran tertentu sehingga bisa cukup leluasa mengkritik penguasa. Demikian sebagaimana dikisahkan oleh T. F. Thiselton-Dyer dalam “Royalti in All Ages” (1903: 332).

Namun, kedekatan Archy dengan James I pada akhirnya berbuah sial. Kala itu, ketika James I wafat dan digantikan oleh Charles, Archy masih masuk ke dalam pelayanan untuk menghibur di Istana. Pada suatu hari, ia melontarkan satire yang menyinggung Uskup Agung William Laud dalam doa: “Great praise be to God, and little laud to the devil.”

Ucapan itu merupakan permainan kata yang mengejek nama Laud: kira-kira begini artinya, “Pujian besar bagi Tuhan, tetapi sedikit ‘Laud’ bagi Iblis.” Kalimat itu memainkan kemiripan kata laud—yang berarti pujian—dengan nama sang uskup agung, Laud.

Akibatnya, Archie dibawa ke hadapan Raja, lalu dihukum pada 11 Maret 1637. Ia diusir dari istana; jabatan sebagai penghibur dicabut (hlm. 333).

Namun, para sejarawan tidak seragam soal kisah ini. Tim Somers dalam studi bertajuk "Jesting culture and religious politics in seventeenth-century England” (2022: 34) mencatat, Archy dipecat dari istana pada 1638 setelah menyebut Laud sebagai “seorang biarawan, bajingan, dan pengkhianat.”

Dalam studi lanjutannya yang bertajuk "Civility, Honour and Male Aggression in Early Modern English Jestbooks" (2024: 71-72), Somers menguji fungsi humor di era itu. Penggunaan humor lebih berkaitan dengan pembentukan norma kesopanan, batas kehormatan, dan perilaku sosial sehari-hari. Kasus Archy adalah contoh nyata ejekan yang memicu sanksi.

Jika kasus Archy memperlihatkan batas risiko lelucon di balik tembok istana, abad ke-20 membawa satire ke arena yang jauh lebih ekstrem: bertabrakan langsung dengan totalitarianisme global.

Kala Komedi Bertemu para Diktator

Pada masa ketika rezim otoritarian macam Nazi Jerman sedang memperluas pengaruh dan perang di Eropa mulai berlangsung, satire menjadi salah satu cara menantang citra dan klaim para penguasa. Film The Great Dictator karya Charlie Chaplin menjadi satu dari sekian banyak contoh pentingnya.

Scott Spector, dalam "Satire and Authoritarian Ideologies: United States, 1940" (2026: 3-4), menyebut bahwa Chaplin menulis dan memproduksi film tersebut dengan keyakinan kuat, meskipun sejumlah studio besar Hollywood enggan mendanainya karena khawatir memicu kontroversi di tengah sentimen isolasionis di Amerika Serikat. Chaplin akhirnya membiayai sendiri film panjang bersuara pertamanya itu.

Plot cerita berpusat pada kasus salah identitas antara seorang tukang cukur Yahudi penderita hilang ingatan dan diktator fasis Adenoid Hynkel (keduanya diperankan oleh Chaplin). Kemiripan fisik kedua tokoh tersebut menjadi dasar komedi sekaligus sarana untuk menyindir absurditas ideologi Nazi.

Keberanian mempertontonkan ejekan terang-terangan terhadap diktator Nazi yang sedang naik daun itu muncul saat para pemimpin dunia masih ragu-ragu melawan.

Satire visual tersebut memberikan wawasan historis yang khas, salah satunya melalui adegan ikonik berdurasi empat menit yang populer disebut globe scene. Diktator Hynkel tampak menari bersama bola-dunia-tiup di ruang kerjanya, dengan iringan bagian pembuka opera Lohengrin karya Richard Wagner.

Hynkel memantulkan bola dunia tersebut seolah sedang bermain dengan impian menguasai seluruh dunia. Namun, tak lama kemudian balon tersebut meletus secara dramatis.

Spector menafsirkan adegan tersebut melalui gagasan sejarawan Doris Bergen mengenai race and space: obsesi Nazi terhadap kemurnian ras di dalam negeri berkaitan erat dengan ambisi ekspansi wilayah ke luar negeri.

Percakapan Hynkel dengan menteri propagandanya, Garbitsch (tokoh fiktif yang menyindir Joseph Goebbels), juga memperlihatkan bahwa fantasi kemurnian ras diperluas secara absurd hingga mencakup orang-orang berambut cokelat.

Kendati tujuannya untuk merongrong para pemimpin otoriter, penerimaan terhadap pesan komedi tersebut ternyata tidak mendapatkan penerimaan yang searah. Willie Hiatt, dalam "Slapstick Diplomacy: Charlie Chaplin’s The Great Dictator and Latin American Theatres of War" (2018: 778-800), mendokumentasikan bahwa respons pemerintah dan masyarakat tidak seragam. Pemutaran film memicu perdebatan parlemen yang sengit di beberapa negara. Protes meletus dari kelompok pro-fasis. Pelarangan resmi segera dikeluarkan oleh lembaga sensor demi menjaga netralitas diplomatik di masa perang.

Ia juga memperlihatkan makna politik dari sebuah komedi satire tidak ditentukan sendiri oleh niat pembuat film. Maknanya terus dinegosiasikan, tergantung konteks politik lokal tempat film diputar.

Humor sangat andal untuk menyindir ketimpangan dan mengoyak citra penguasa. Ia piawai memantik perdebatan publik dan melahirkan delik aduan. Namun, menganggap bahwa komedi secara otomatis akan mengubah konstelasi kekuasaan secara masif, sama halnya dengan menertawakan Cleon di panggung Yunani pada malam hari, lalu keesokan harinya tetap patuh mencoblosnya di bilik suara.