MtoP, "Agama Baru" yang Menolak Lembur Kerja Lewat Satire

tirto.id - “Gunakan seluruh hak cuti berbayarmu, karena perusahaan yang melarang menggunakan hak-hakmu adalah akar dari segala kejahatan.”

Petikan di atas ada dalam Kitab R0304 milik “agama" baru di Jepang yang bernama Motohiro to People (MtoP). Seperti penulisannya, itu bukanlah agama yang memiliki doktrin kuat berbasis spiritual, ibadah tetap nan ketat, serta sekelumit aturan detail berkehidupan.

Meski begitu, bisa dibilang, "agama" ciptaan Hisano beralasan praktis. Ia menyasar buruh-buruh yang dipaksa keadaan dan atasan untuk bekerja berlebihan.

Doktrin Kitab R0304 untuk Mereka yang Tak Mau Dikekang Dunia

Semua bermula dari cuitan Hisano Motohiro di Twitter (sekarang X) pada 13 November 2018. Melalui proyek seni satire media, Hisano mendeklarasikan berdirinya organisasi keagamaan parodi yang saat itu dinamai Kelompok Petualangan Jam 6 Sore (Sementara), sekaligus mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan.

Dalam kesaksian di platform Note, Hisano mencatat bahwa 30 menit setelah pendeklarasiannya sebagai Tuhan, ketika “agama buatannya” bahkan belum memiliki “tanah suci” sebagai pusat peribadatan, cabang Australia malah sudah terbentuk di internet.

Antusiasme warganet terhadap “agama” ciptaan Hisano terlihat dari komentar yang muncul baik di akun X maupun akun Instagram sang “Tuhan”. Salah satu di antaranya adalah komentar akun @awesdox yang bilang, “Orang-orang menyebut ini sebagai agama lelucon atau agama palsu. Namun, karena ini didasarkan pada keyakinan akan kebebasan, serta mengutamakan kesehatan dan kenyamanan manusia di atas ekspektasi sosial, agama ini sebenarnya cukup valid.”

Mereka yang tertarik untuk menganut “agama” buatan Hisano Motohiro tidak perlu melakukan ritual tertentu atau mengucapkan sumpah. Cukup dengan menjadi pengikut akun X Hisano, seseorang sudah sah menjadi “umat” dari “agama” yang sekarang bernama Motohiro to People (MtoP) tersebut.

Faktanya, hingga November 2026, atau hampir 8 tahun sejak “agama” tersebut berdiri, sudah ada sekitar 18.200 pengikut MtoP dari seluruh dunia.

Dalam kajian tentang budaya pemuda dan agama di Jepang pada abad ke-21, Satoko Fujiwara dan Hiroki Miura, dalam studinya (2025:11), mengelompokkan MtoP sebagai shūkyō-gokko atau aktivitas "bermain agama". Terlebih, pada kenyataannya, Hisano Motohiro tidak pernah berniat mendaftarkan MtoP sebagai organisasi keagamaan resmi. Di samping itu, tidak ada pengikut MtoP yang benar-benar menggunakan “agama” tersebut untuk mengambil hak cuti berbayar.

Dengan menyebut MtoP tidak memberikan manfaat praktis di tempat kerja, Fujiwara dan Miura menegaskan bahwa keberadaannya murni sebagai ruang satire di media sosial.

Pengikut MtoP paham betul “agama” tersebut sekadar rekaan. Namun, sebagaimana dibaca oleh kedua peneliti (2025:15), penganut “agama” tersebut menunjukkan sikap yang diistilahkan Masachi Ōsawa sebagai ironic immersion:seseorang sadar penuh bahwa suatu dunia adalah fiksi, tetapi tetap memilih melarutkan diri di dalamnya.

Para pengikut MtoP menerapkan batas kabur antara keyakinan sungguhan dan kesenangan main-main. Lewat sikap yang ambigu itulah mereka mengekspresikan protes terhadap tekanan sosial.

Dalam catatan pengantar untuk Kitab R0304, Hisano Motohiro menyebutkan bahwa selama kebebasan beragama dijamin, frasa “alasan keagamaan” adalah dalih paling efektif melawan berbagai hal tidak masuk akal di masyarakat dan dunia kerja. Oleh karenanya, “sang Tuhan MtoP” mengizinkan penggunaan “alasan keagamaan” untuk membentengi penganutnya dari 29 hal–jumlahnya lebih banyak dibandingkan doktrin awal “agama” ini yang hanya berjumlah empat.

Jika dikelompokkan, ke-29 perlawanan terhadap hal tidak masuk akal itu dapat dibagi ke dalam empat kategori.

Pertama, terkait perlindungan kesejahteraan pekerja. Umat MtoP berhak menggunakan hak cuti berbayar sepenuhnya, hak cuti orang tua, hak untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, juga hak menolak melakukan sesuatu yang membahayakan diri.

Kedua, umat MtoP boleh menggunakan alasan keagamaan untuk menetapkan batasan waktu kerja dan beban tugas. Mereka berhak menolak lembur yang tidak perlu, juga menolak tugas di luar deskripsi kerja.

Ketiga, pengikut “Tuhan” Hisano Motohiro diizinkan melindungi diri dari tekanan hierarki dan instruksi sewenang-wenang. Misalnya, menolak perintah tidak masuk akal dari atasan, pemaksaan moral yang bertentangan dengan kehendak diri, juga paksaan untuk membeberkan kondisi fisik dan mental diri.

Terakhir, penganut MtoP berhak menolak budaya kerja yang menekan. Misalnya, menolak paksaan pesta kantor (nomikai), memberikan uang kondangan yang dipaksa, serta pertanyaan interogatif yang melecehkan privasi.

Kebanyakan doktrin MtoP yang tertuang dalam Kitab R0304 tidak dapat dilepaskan dari lingkaran setan dunia kerja di Jepang.

Perangkap Budaya “Kerja Keras Sampai Mati”

Jepang punya jejak panjang sebagai salah satu negara industri dengan jam kerja terlama. Berdasarkan data Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), pada 1970, rata-rata jam kerja tahunan pekerja penuh waktu mencapai 2.243 jam per tahun. Dekade berikutnya, pada 1987, angkanya turun jadi 2.097 jam per tahun, tapi masih jauh di atas Amerika Serikat (1.828 jam) dan Prancis (1.702 jam).

Lamanya jam kerja tersebut beririsan dengan munculnya fenomena karōshi, kematian karena bekerja berlebihan. Menurut Der-Shin Ke dalam artikel jurnalnya (2012), walaupun kasus pertama karoshi dilaporkan pada 1969, pemerintah Jepang baru serius menanganinya pada akhir 1980-an. Itu pun dilakukan setelah kejadian meninggalnya beberapa eksekutif bisnis yang sedang berada di puncak usia produktif, secara mendadak dan tanpa tanda-tanda penyakit bawaan.

Demi menekan angka kematian karena karōshi, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial Jepang menetapkan standar karōshi line. Namun, isinya secara garis besar cuma sekadar peringatan, bahwasanya risiko fatal bagi pekerja akan terjadi jika ia lembur hingga 100 jam dalam sebulan, atau rata-rata 80 jam per bulan selama dua sampai enam bulan berturut-turut.

Namun, pada praktiknya, karoshi line tidak serta merta mampu menghapus masalah, terutama psikis, akibat kerja berlebihan. Pasalnya, karōshi line berfokus pada tolok ukur kuantitatif (akumulasi jam lembur fisik pekerja), bukan kualitatif.

Penelitian terbitan Journal of Occupational and Environmental Medicine (2020) membuktikan, aspek budaya dan tekanan lingkungan tempat kerja sudah lebih dulu merusak mental pekerja, sebelum fisiknya ambruk. Dalam riset terhadap 7.786 pekerja di 101 perusahaan, disimpulkan bahwa jika jumlah karyawan yang lembur di atas 45 jam per bulan di sebuah kantor naik 10 persen, risiko gangguan psikologis tiap pekerja ikut meningkat sebesar 16 persen.

Dampak buruk dari atmosfer kantor yang dipenuhi lembur juga menimpa pekerja yang sebenarnya tidak ikut lembur sebanyak rekan-rekannya. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari budaya masyarakat Jepang yang sensitif terhadap rasa malu dan bersalah. Bahkan, alasan umum mereka mengiyakan perintah lembur adalah rasa sungkan pulang sendirian lebih awal, sedangkan sesama rekan kerja, terutama atasan mereka, masih bekerja.

Keadaan tersebut sejalan dengan pendapat Hiroshi Ono yang menyatakan bahwa dunia kerja Jepang beroperasi di bawah norma input-oriented society: evaluasi terhadap pekerja bertumpu pada durasi kehadiran (input) ketimbang hasil (output). Dalam lingkungan seperti itu, lembur adalah perilaku simbolis untuk menunjukkan kegigihan dan kesetiaan pada perusahaan. Dominasi kesadaran kelompok dan ikatan hierarki yang kaku kemudian membuat tsukiai zangyō (lembur kolektif) diterima sebagai standar norma bersama. Otomatis, pekerja tidak berani mencoba keluar dari kebiasaan ini karena rentan mendapatkan stigma negatif.

Konstruksi moral “bekerja sampai mati” dengan basis rasa bersalah itulah yang diinterupsi oleh doktrin MtoP. Melalui ayat ke-5 dalam Kitab R0304, Hisano Motohiro bersabda, “Jangan bekerja terlalu keras, jagalah kesehatan fisik dan mentalmu”. Lalu, dalam ayat ke-10, ia menyatakan:

Dengan membingkai lembur akibat tekanan sosial bukan lagi sebagai kewajiban sosial, melainkan sebagai "kejahatan" terhadap waktu pribadi yang bisa mengancam fisik hingga nyawa, MtoP menyediakan wacana tandingan untuk budaya sungkan di tempat kerja.

Ketika Kerja Mengikis Hidup, MtoP Jadi Jawaban Satir

Budaya lembur yang langgeng bertahun-tahun itu baru mendapat perhatian pemerintah Jepang beberapa tahun ke belakang. Pada 1 April 2019, mereka memberlakukan Undang-Undang Reformasi Gaya Kerja. Melalui regulasi tersebut, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membatasi jam lembur standar maksimal 45 jam per bulan dan 360 jam per tahun. Selain itu, UU itu juga menyasar isu cuti berbayar dengan mewajibkan pekerja yang memiliki hak cuti minimal 10 hari untuk mengambil sekurang-kurangnya 5 hari cuti per tahun di bawah ancaman sanksi denda bagi manajemen.

Aturan itu belum cukup kuat, terlebih karena ia terbilang baru lahir. Akan sangat sulit meruntuhkan norma tak kasat mata di tempat kerja yang sudah mengakar.

Kuatnya rasa sungkan dan ketakutan akan pandangan negatif oleh atasan maupun rekan sejawat jadi alasan para pekerja tidak memaksimalkan hak cuti. Mengacu data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial Jepang, hanya ada 66,9 persen pekerja yang mengambil hak tersebut dengan rata-rata cuti 12,1 hari. Ironisnya itu adalah persentase tertinggi sejak 1984. Selain itu, masih ada 33,1 persen, yang kira-kira berarti terdapat sekitar satu dari tiga hari hak cuti berbayar tidak digunakan.

Akibatnya, pemotongan jam kerja formal di kantor sering kali bergeser menjadi mochikaeri zangyō, praktik membawa pulang sisa pekerjaan ke rumah tanpa kompensasi, yang sekaligus melanggar batas ruang personal pekerja.

Keengganan memanfaatkan hak cuti serta pemadatan beban kerja ini berimplikasi pada kualitas hidup pekerja Jepang secara keseluruhan. Berdasarkan data OECD Better Life Index, sebanyak 15,7 persen pekerja di Jepang masih terjebak dalam durasi kerja sangat panjang (50 jam atau lebih per minggu), dengan rata-rata waktu luang dan perawatan diri yang tersisa hanya 14,1 jam per hari.

Mengutip kesimpulan studi Yuuki Matsumoto dan kolega (2022), harmoni antara kehidupan dan kerja memerlukan keseimbangan tiga unsur utama, yaitu work style, personal style, dan work environment.

Work style mengukur kemampuan individu untuk menghindari lembur dengan menyelesaikan tugas sesuai jam kerja resmi secara terencana. Personal style mengukur kemampuan individu dalam menjaga keseimbangan hidup, seperti tidak bekerja pada hari libur, melepas lelah, serta menikmati waktu luang. Work environment mengevaluasi sejauh mana lingkungan tempat kerja mendukung fleksibilitas dan manajemen waktu tersebut.

Dalam budaya kerja di Jepang, meski sudah ada payung hukum, selama gaya kerja, pekerja, dan lingkungan kerja masih saling masih terjebak dalam norma kultural lama, keseimbangan hidup-bekerja yang substantif sulit terwujud. Karena itulah peringkat Jepang terkait urusan tersebut masih rendah, peringkat 37 dari 41 negara, berdasarkan survei OECD.

Ketika kaum pekerja dibikin tak berdaya oleh tekanan dan tuntutan di tempat kerja, Kitab R0304 milik MtoP tampak relevan.

Sebagaimana disebut sejak ayat ke-1, “Gunakan seluruh hak cuti berbayarmu, karena perusahaan yang melarang menggunakan hak-hakmu adalah akar dari segala kejahatan,” dan kemudian dilanjutkan dalam ayat ke-12, “Ambillah cuti mengasuh anak dan libur di hari libur secara utuh. Jangan biarkan ekspektasi sosial atau pandangan rekan kerja merampas waktu berhargamu bersama keluarga dan dirimu sendiri.”