Indeks Hak Buruh
Skema Dua Kelompok di UMP 2025: Diskriminatif & Tidak Pro Buruh
Praktisi Ketenagakerjaan UGM menilai pemerintah bersikap diskriminatif apabila menerapkan kebijakan dua kelompok dalam penetapan UMP 2025.
Kepada KSPN, Prabowo-Gibran Janji Perjuangkan Hak Buruh
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menemui capres Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023) malam.
Kontroversi Pernyataan Prabowo Minta Buruh Tak Tuntut Naik Upah
Jubir TKN Prabowo-Gibran, Cheryl Tanzil, menjelaskan apa yang disampaikan Prabowo sebenarnya memberikan pandangan dari sisi yang seimbang.
Menaker Ida Pastikan Upah Minimum Naik usai Aturan Baru Terbit
Kepastian kenaikan upah minimum diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.
Ketika Ribuan Pelanggaran THR Masih Mangkrak Jelang May Day 2023
Dalam rilis resmi Kemnaker, per 28 April 2023, baru 375 aduan THR Lebaran yang ditindaklanjut.
Serikat Buruh Minta Pengusaha Lanjutkan UMP DKI Sesuai Aturan Anies
Mirah Sumirat, meminta pengusaha yang telah menerapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta.
Deretan Aspirasi Buruh yang Disampaikan ke Jokowi Saat Bertemu KSP
Perwakilan buruh dari SPN dan KSPSI menyampaikan sejumlah tuntutan mereka ke Jokowi saat bertemu dengan KSP.
Kontroversi Aturan JHT BPJS TK & Mengapa Program JKP Bukan Solusi?
JKP dinilai tidak bisa menjadi solusi atas kekisruhan klaim JHT. Sebab keefektifan JKP belum diketahui bagi kesejahteraan pekerja.
Infrastruktur Piala Dunia 2022 Qatar adalah Hasil Perbudakan Modern
Nasib buruh migran: lembur melulu, upah minim atau telat, akomodasi tak manusiawi, tak bisa “resign” atau pulang sebab paspor disita.
Polemik Penentuan UMP 2022 & Tuntutan Kesejahteraan Buruh
KSPI menolak penentuan upah minimum menggunakan PP No. 36/2021. Mereka menuntut agar UMP dan UMK 2022 tetap pakai acuan KHL.
Nestapa Buruh: Terus Dipaksa Kerja Kala COVID-19 Kian Menggila
Sejumlah buruh pabrik di industri non-esensial tetap bekerja saat kasus COVID-19 menggila selama PPKM Darurat Jawa-Bali.
Giant Gulung Tikar: Mengurai Hak-Hak Buruh yang Harus Dipenuhi
Giant gulung tikar. Para buruh sedang mengupayakan hak mereka dipenuhi sebagaimana PKB--yang dasarnya adalah UU Ketenagakerjaan, bukan UU Cipta Kerja.
LBH Surabaya: 20 Perusahaan Dilaporkan Melanggar Ketentuan THR 2021
LBH Surabaya sebut 20 perusahaan di Jatim yang dilaporkan melanggar aturan THR 2021 memiliki pekerja sebanyak 3.452 orang.
Mitos Buruh Malas: Dibikin Belanda, Digaungkan Penguasa Pribumi
Mitos buruh malas berakar dari zaman penjajahan Belanda, tepatnya di era tanam paksa.
Lebarnya Jurang Ketimpangan Sosial-Ekonomi Saat Pandemi COVID-19
Masalah ketimpangan adalah masalah klasik bak lingkaran setan. Namun, bagaimana situasi ketimpangan di kala pandemi COVID-19? Memburuk atau sama saja?
Kisah Perlawanan Buruh terhadap Pemerintah Kolonial di Indonesia
Pemogokan buruh kereta api tahun 1923 dan pemberontakan di kapal Zeven Provincien pada 1933 adalah contoh perlawanan buruh di era kolonial.
Mengurut Ketentuan Pesangon Setelah UU Ciptaker Disahkan
Pesangon kini tak hanya dibebankan ke pengusaha. Jumlah maksimal yang bisa didapat pekerja juga lebih sedikit dibanding ketentuan UU 13/2003.
Menperin Minta Perusahaan Cegah Pekerjanya Ikuti Demo Omnibus Law
Agus Gumiwang minta perusahaan mencegah karyawannya mengikuti aksi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Upah Sektoral Dihapus Bisa Memperuncing Konflik Buruh-Pengusaha
Buruh pengusaha akan semakin sering berkonflik setelah upah minimum regional dihapuskan. Ketentuan ini adalah dampak dari RUU Ciptaker.
Jongkok, Amblas, Remuk: Nasib Upah Pekerja di Bawah Omnibus Law
Omnibus Law Cipta Kerja akan disahkan di tengah pandemi COVID-19 ketika banyak orang kehilangan pekerjaan.