Masuk tirto.id
tirto.id - Aliansi buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Partai Buruh dipastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Rabu (4/3/2026). Aksi yang semula direncanakan di Gedung DPR RI ini terpaksa dialihkan karena anggota dewan tengah memasuki masa reses.
Presiden KSPI yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan perubahan lokasi ini terpaksa dilakukan karena para anggota dewan sedang tidak berada di tempat.
"Seharusnya aksi ini dilakukan juga di depan Gedung DPR RI. Tapi dari pihak DPR menginformasikan bahwa mereka masih reses, jadi tidak ada anggota maupun pimpinan di Gedung DPR RI, termasuk pada besok tanggal 4 Maret," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring pada Selasa (3/3/2026).
Menanggapi absennya para pimpinan dewan di Senayan, konfederasi buruh memutuskan untuk membatalkan agenda di parlemen dan memusatkan penyampaian aspirasi langsung kepada pihak eksekutif di Kemenaker. Massa aksi yang dijadwalkan hadir berkisar antara 500 hingga 1.000 orang, mengingat saat ini masih dalam suasana bulan Ramadhan. Massa tersebut dipastikan berasal dari kawasan industri di sekitar ibu kota, yakni wilayah Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta.
"Karena itu, rencana aksi di depan Gedung DPR RI dibatalkan. Aksi tanggal 4 Maret 2026 tetap dilakukan di depan Kementerian Ketenagakerjaan," tegas Iqbal memperjelas perpindahan titik kumpul massa.
Lebih lanjut, Iqbal menuntut agar kedatangan ribuan buruh besok dapat disambut langsung oleh para pemangku kebijakan utama di kementerian tersebut.
"Kami harapkan peserta aksi bisa diterima langsung oleh Menteri Tenaga Kerja, dan atau Wakil Menteri Tenaga Kerja," tuturnya.
Meski lokasi aksi berpindah, esensi tuntutan massa buruh dipastikan tidak berubah. Dalam unjuk rasa kali ini, serikat buruh membawa lima isu krusial yang dinilai mengancam kesejahteraan pekerja.
Tuntutan pertama berkaitan dengan penolakan keras terhadap rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India. Kebijakan ini dinilai akan merampas potensi serapan tenaga kerja dan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi sekitar 10 ribu pekerja di sektor otomotif dalam negeri.
Isu krusial kedua adalah persoalan Tunjangan Hari Raya (THR). Menjelang Hari Raya Idul Fitri, buruh mendesak ketegasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak THR. Selain itu, KSPI juga mendesak agar nominal THR yang diterima buruh dibebaskan dari potongan pajak penghasilan.
Massa aksi di Kemenaker juga akan kembali menyuarakan desakan penghapusan sistem kerja outsourcing serta menolak keras penerapan skema upah murah (Hostum). Di ranah legislasi, buruh menuntut percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai mandek bertahun-tahun.
Tuntutan terakhir bergeser pada isu global, di mana buruh Indonesia mendesak penghentian eskalasi perang antara Iran vs Israel-Amerika Serikat (AS). Konflik bersenjata ini dikhawatirkan akan mengerek harga minyak dunia dan Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik, yang pada akhirnya memicu lonjakan biaya produksi dan menjadi celah bagi pengusaha untuk melakukan PHK.
==============
Hanang Septioyudho berkontribusi dalam tulisan ini.
Editor: Siti Fatimah
