Kenapa Pagar Besi di Kota Kasablanka Dipasang, Lalu Dibongkar?

tirto.id - Pagar tinggi di pusat perbelanjaan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, telah dibongkar pada Minggu (2/8/2026). Pembongkaran dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pagar di pusat perbelanjaan itu dilepas.

Pantauan Tirto.id pada Minggu siang, pagar besi yang berada di depan Kota Kasablanka tidak lagi menjulang tinggi. Pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang melintas di depan pusat perbelanjaan itu dapat melihat Kota Kasablanka dengan jelas.

Meski telah dibongkar, bekas pagar besi tersebut masih terlihat di sejumlah titik. Tampak sejumlah mur yang belum dicopot berada di dinding depan pusat perbelanjaan naungan Pakuwon Group tersebut.

Keberadaan mur ini tampak kontras dengan dekorasi dinding depan Kota Kasablanka. Setidaknya terdapat lebih dari 10 mur yang masih berada di dinding depan mal.

Tim Tirto.id sempat bertanya kepada salah satu penjaga yang berada di trotoar depan Kota Kasablanka soal kapan pagar itu dicopot. Namun, ia enggan menjawab, hanya menggelengkan kepala.

Alasan Pemasangan Pagar Besi Kota Kasablanka

Sementara itu, terkait ramai-ramai pemasangan pagar tinggi itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) sempat angkat bicara.

Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja, mengungkapkan bahwa langkah tersebut bukanlah bentuk antisipasi terhadap potensi kerusuhan.

Tujuan utama pemasangan pagar adalah untuk menertibkan akses keluar-masuk pengunjung dan memberikan batas keamanan bagi mal yang berada di dekat titik rawan demonstrasi.

"Ya sebetulnya kan tujuan utamanya adalah untuk supaya lebih menertibkan arus keluar masuk pengunjung. Kalau terbuka itu kan pengunjung bisa masuk dari mana saja bisa keluar dari mana saja begitu. Sehingga itu kan membahayakan lalu lintas sekitar," ujar Alphonzus di kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (31/7/2026) .

Menurutnya, pemasangan pagar di mal bukanlah hal baru. Sejumlah pusat belanja sudah berdiri sejak awal dengan desain berpagar untuk mengelola arus pengunjung.

Meski demikian, Alphonzus pun tak menampik bahwa pagar juga berfungsi sebagai perimeter keamanan dari aksi-aksi demonstrasi. Terlebih pemasangan ini dilakukan jelang bulan Agustus yang tahun lalu juga terjadi aksi demonstrasi besar.

Merespons pemasangan pagar tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui tidak ada landasan hukum larangan pendirian pagar untuk pusat perbelanjaan. Namun, pendirian pagar tersebut dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat.

Menurut Pramono, Ibu Kota saat ini dapat merespons dengan lebih baik ketika ada kericuhan yang terjadi, tanpa perlu pihak pusat perbelanjaan mendirikan pagar tinggi.

"Untuk larangan itu terus terang memang tidak secara spesifik, tetapi dengan membuat pagar yang berlebihan, itu mengganggu kenyamanan, mengganggu apa ya, Jakarta yang sekarang ini menurut saya harusnya bisa lebih baik," tuturnya di Jakarta, Sabtu (1/8/2026).

Meski tidak ada landasan hukum tersebut, Pramono mengaku hendak meminta pihak pusat perbelanjaan agar membongkar pagar yang telah mereka dirikan.

Ia berkeinginan agar Ibu Kota menjadi tempat yang aman untuk masyarakat, termasuk untuk pelaku usaha. Karena itu, Pramono menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hendak berkoordinasi dengan aparat keamanan-penegak hukum untuk memastikan kondisi Jakarta.

"Saya tetap berkeinginan apa pun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis, termasuk pemilik mall, properti, perkantoran, dan sebagainya, tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan," urai politikus PDIP tersebut.

"Saya akan segera mengoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab, jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja," lanjut dia.