Fasli Jalal: Mengapa Sekolah Belum Menjamin Anak Belajar?

tirto.id - Selama beberapa dekade, perluasan akses pendidikan telah berhasil mendorong semakin banyak anak Indonesia masuk dan bertahan di sekolah. Namun, hasil PISA 2025 menunjukkan persoalan berikutnya yang tidak kalah mendasar: bersekolah belum otomatis berarti belajar.

Dalam wawancara khusus dengan Tirto.id, pakar pendidikan sekaligus Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal, membaca hasil PISA 2025 sebagai gambaran dari persoalan yang berlangsung sejak jenjang pendidikan dasar.

Menurutnya, rendahnya capaian siswa usia 15 tahun tidak dapat dilepaskan dari lemahnya fondasi literasi dan numerasi sejak anak menjejakkan pendidikan di kursi PAUD, transisi ke SD, hingga kelas-kelas awal sekolah dasar.

Fasli kemudian menyebut kondisi tersebut sebagai schooling without learning—anak bersekolah, tetapi belum memperoleh hasil belajar yang semestinya. Karena itu, menurut dia, ukuran keberhasilan pendidikan tidak lagi cukup berhenti pada akses, angka partisipasi, anggaran, atau kelengkapan input pendidikan.

Fokus perlu bergeser pada learning outcomes, dengan guru, kepala sekolah, dan kualitas proses pembelajaran sebagai bagian penting dari perubahan tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Selain itu, menurutnya, juga terdapat ketidaksesuaian antara pola pembelajaran yang masih kerap menekankan hafalan dengan kompetensi yang diuji PISA, seperti kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan gagasan. Di tengah tingginya motivasi belajar siswa, persoalan justru perlu dilihat dari kemampuan sistem pendidikan mengubah motivasi tersebut menjadi kompetensi.

Dalam wawancara ini, Fasli membahas persoalan guru, kepemimpinan kepala sekolah, pembelajaran berbasis kebutuhan setiap anak, desain anggaran pendidikan, hingga sejumlah program prioritas pemerintah seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan pendidikan gratis.

Dia juga menekankan bahwa pembenahan pendidikan membutuhkan perencanaan berbasis data, penentuan prioritas, serta pelaksanaan yang bertahap agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berkontribusi pada peningkatan hasil belajar.

Berikut merupakan wawancara Tirto dengan Fasli Jalal yang juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional periode Januari 2010-Oktober 2011.

Bagaimana Prof. Fasli membaca hasil PISA 2025 Indonesia? Apakah hasil PISA 2025 sudah menggambarkan bahwa reformasi pendidikan kita selama ini berhasil memastikan anak bersekolah daripada memastikan mereka benar-benar belajar?

Saya kira sudah menggambarkan. Kita memang membaik sedikit dari tahun 2022. Sains naik 6 poin, membaca naik 7 poin, tetapi matematika turun. Namun, kita masih di bawah skor 400.

Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, bagaimana posisi Indonesia?

Negara-negara OECD mendekati 500. Tetangga kita seperti Singapura sudah di atas 560, Vietnam sudah di atas 500. Jadi, kita memang harus benar-benar melihat hasil PISA 2025 sebagai wake-up call, bahwa negara-negara tetangga kita, Thailand juga agak maju.

Sementara kita sudah menunjukkan arah perbaikan, kita perlu bekerja keras lagi. Kita tidak menyesali kenyataan ini, kita melihat bahwa ada perbaikan. Hanya, perbaikannya cukup lambat. Kalau kita bandingkan dengan skor tertinggi yang pernah kita alami pada 2018, ini jauh di bawah itu. Artinya, kita masih perlu bekerja keras.

Yang kedua, ini juga ditunjukkan oleh masalah atau kegagalan kita dalam menghasilkan learning outcome di tingkat SD. Kalau PISA mengukur anak usia 15 tahun, berarti di ujung SMP atau awal SMA.

Namun, kalau kita lihat, masalah kita sudah dimulai sejak SD. Bank Dunia menyebut kita mengalami learning poverty, di mana anak-anak yang tamat SD tidak memiliki kemampuan membaca dan memahami apa yang mereka baca sesuai dengan standar untuk usia tersebut. Itu disebut learning poverty.

Angkanya cukup besar. Sebanyak 55 persen anak laki-laki kita tidak mencapai kompetensi itu dan 51 persen anak perempuan. Perempuan lebih baik daripada laki-laki, tetapi keduanya sama-sama menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen anak tidak mencapai kompetensi minimal yang seharusnya mereka dapatkan di ujung pendidikan sekolah dasar. Ini yang terbawa terus sampai usia 15 tahun.

Karena itu, dari dua data tersebut memang harus sinkron. Kita sudah mulai bermasalah di SD, bahkan sejak PAUD. Transisi dari TK ke SD dan kelas-kelas awal SD juga menunjukkan banyak kendala bagi anak-anak kita.

Jadi, ada tiga hal yang harus kita waspadai. Bagaimana menyiapkan transisi yang lebih baik dari TK ke SD dan memberikan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan usia. Polanya lebih banyak bermain daripada memaksa anak drill dengan calistung di kelas-kelas awal SD.

Dengan begitu, literasi dan numerasi di ujung SD akan membaik dari keadaan sekarang. Itu nanti akan membantu pencapaian ketika anak-anak kita mengikuti tes PISA pada usia 15 tahun, baik ketika berada di kelas 3 SMP maupun kelas 1 SMA. Ketiga data ini masih menunjukkan tren yang sama. Masalahnya dimulai dari transisi TK ke SD dan kelas-kelas awal SD. Itu masalah yang perlu kita hadapi.

Yang ketiga, tidak tercapainya hasil belajar di ujung pendidikan SD berdampak terus sampai anak berusia 15 tahun, dan hasil PISA ternyata belum sebaik yang kita harapkan.

Itu masalah besar. Anak, terutama pada usia TK, tidak boleh diberikan pembelajaran yang sudah abstrak. Mengenal simbol dan sebagainya. Huruf adalah simbol, angka juga simbol. Bagi mereka, itu jauh dari kemampuan psikologisnya.

Jadi, itu yang salah. Mereka didorong untuk menghafal dan mengulang-ulang. Tampaknya seakan-akan mereka bisa, tetapi tanpa pemahaman. Sebetulnya itu membuat mereka kelelahan. Ini sangat berbahaya.

Kalau persoalannya sudah dimulai sejak pendidikan dasar, apa yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran di jenjang tersebut?

Karena itu, konsep di TK dan PAUD adalah bermain. Suasananya harus menyenangkan, dan yang diberikan harus jelas serta konkret, yang ada di sekitar mereka. Dalam suasana bermain, mereka tidak boleh dijejali konsep, apalagi disuruh membaca dan berhitung sebagai mata pelajaran, terlebih lagi dibimbing secara khusus. Itu memberikan dampak negatif yang lebih besar kepada anak-anak kita.

Kemudian, di kelas-kelas atas, anak jangan dijejali dengan hafalan karena yang ditanyakan dalam PISA bukan hafalan.

Dalam Taksonomi Bloom tentang kerangka berpikir anak, ada tingkatan dari berpikir aras rendah sampai berpikir aras tinggi, atau dari Low Order Thinking Skills (LOTS) menjadi Higher Order Thinking Skills (HOTS). Higher Order Thinking Skills adalah kemampuan menganalisis, mensintesis, kemudian mengevaluasi dan membuat ide baru atau kreasi baru dari apa yang dipelajari. Itu yang ditanyakan dan dicari oleh PISA. Anak kita masih sangat lemah di sana.

Karena itu, kita tidak bisa hanya menyalahkan kondisi pada usia 15 tahun. Harus kita tarik ke SMP, kemudian ke SD, dan kemudian ke transisi dari TK ke kelas 1 SD.

Apakah pola pembelajaran yang masih menekankan hafalan menjadi persoalan dalam membangun kemampuan berpikir tersebut?

Ya, salah dari dasar. Selama ini kita terlalu mengutamakan hafalan. Semua diburu-buru, bimbingan belajar dan lomba-lomba banyak mengarah ke sana.

Sekarang sudah ada kesadaran. Higher Order Thinking Skills atau HOTS mulai menjadi tujuan. Karena itu, anak tidak lagi di-drill untuk menghafal. Anak disuruh berpikir, beropini, menyampaikan pendapatnya, sesederhana apa pun. Kadang-kadang ide mereka luar biasa.

Di sinilah kesabaran guru untuk melihat potensi setiap individu anak. Ini kadang-kadang bagi guru terlalu merepotkan, membutuhkan waktu. Kalau dia tidak sabar dan tidak memahami bahwa itu tujuan utama menjadi guru, anak-anak kita akan semakin jauh dari tujuan tersebut.

Hal ini juga ditunjukkan oleh hasil PISA. Dalam hasil PISA dilihat berapa persen anak dari negara-negara peserta, yang berjumlah 91 negara, yang mencapai level 5 dan 6. Pada level 5, anak mampu mengevaluasi, sedangkan level 6 adalah mampu berkreasi. Persentase anak kita yang mencapai level tersebut sangat kecil.

Sementara rata-rata OECD sudah 7-8 persen, bahkan ada negara yang lebih dari belasan persen. Anak-anaknya berada pada tingkat kemampuan berpikir paling tinggi.

Di kita, kalau narasinya kita baca, hampir tidak ada anak Indonesia yang mencapai level kecanggihan berpikir tingkat tinggi itu.

Sementara 60-61 persen anak kita tidak mencapai level 2. Level 2 adalah kemampuan untuk bisa bertahan dalam ekonomi modern karena anak mampu membaca petunjuk, membaca manual, menerima instruksi, dan sebagainya. Itu harus dimiliki pada level kompetensi 2 dalam hasil PISA. Sebanyak 61 persen anak kita tidak mencapai itu.

Selama ini akses pendidikan sudah semakin luas. Apakah persoalannya sekarang bukan lagi sekadar memastikan anak bersekolah, tetapi memastikan mereka benar-benar belajar?

Akses itu harus kita syukuri. Memang dalam pendidikan, pertama adalah akses. Akses itu sangat penting. Itu sudah tercapai sejak era Pak Harto, sebenarnya, dengan adanya Inpres SD. Akses kemudian diikuti wajib belajar. Akses sudah melonjak karena Indonesia termasuk negara yang dicatat berhasil menambah jumlah anak yang bersekolah.

Masalahnya adalah schooling without learning. Jadi, dia bersekolah tetapi kurang belajar. Ini masalahnya. Ini yang membuat Indonesia ditertawakan oleh dunia. Anak-anak Indonesia bersekolah tetapi kurang belajar, dan itu ditunjukkan oleh hasil belajar yang rendah tadi.

Kita harus melihat penyebabnya. Yang pertama tentu guru. Terus terang, kita masih belum berhasil mengatasi persoalan guru. Masih banyak masalah dan kita belum serius membahas serta mencari solusinya.

Bagaimana guru benar-benar bermartabat, profesional, sejahtera, dan terlindungi. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen sudah dimasukkan hal itu. Profil guru, hak, kewajiban, bagaimana cara dia belajar dan memperbaiki diri, semuanya sudah cukup jelas dalam Undang-Undang Guru.

Karena itu, kalau hal tersebut dicapai oleh guru, pantas dia diberi tunjangan tambahan, yaitu tunjangan profesional.

Profil guru kita terbentuk setelah zaman Belanda dan Orde Lama ke Orde Baru. Pada masa SD Inpres, pendidikan didukung guru-guru Inpres. Guru-guru yang dikarbit, yang sederhana, gajinya juga hanya cukup untuk seminggu meskipun mereka PNS pada waktu itu.

Profil itu kemudian membuat mereka bekerja serabutan, memakai sandal ke sekolah, pakaian juga sederhana karena gajinya tidak cukup. Akibatnya, wajah guru menjadi demikian, agak memelas. Anak-anak yang pintar akhirnya tidak mau menjadi guru.

Kalau kita lihat, pilihan kuliah mereka adalah pilihan ketiga atau keempat. Kalau sudah gagal di sana-sini, baru menjadi guru. Ditambah lagi, kita masih perlu berjuang meningkatkan mutu pendidikan calon guru.

Kalau di luar negeri, Harvard memiliki sekolah guru, Columbia memiliki sekolah guru, Oxford memiliki sekolah guru. Perguruan tinggi terkenal dunia memiliki fakultas pendidikan.

Coba bayangkan kalau guru masuk UI. Dari UI keluar guru-guru yang sama-sama lulusan UI, tetapi mereka menjadi guru. Itu luar biasa. Karena itu, kita dulu mendikotomikan pendidikan calon guru. Makanya dibuat IKIP. Kemudian universitas umum dibuat UI, Gadjah Mada, ITB, IPB. Di banyak negara, karena guru penting, guru dilahirkan oleh perguruan tinggi terbaik juga.

Karena ini sudah terlanjur berjalan, tentu kita harus mengafirmasi lagi kondisi LPTK. Anggaran harus lebih besar untuk mereka, harus lebih fokus. Kalau perlu, calon guru yang akan ditugaskan ke berbagai tempat dan menjadi jangkar di sekolahnya diberi beasiswa dan boarding.

Mereka perlu mendapatkan banyak pengalaman praktik dan pengalaman riil di sekolah-sekolah terpencil, sekolah-sekolah di kabupaten, kemudian sekolah-sekolah internasional.

Dengan begitu, mereka memiliki perspektif yang luas mengenai peluang menjadi guru, bahwa ada sekolah maju, sekolah kaya, dan sekolah negeri terpencil. Pengalaman-pengalaman itu perlu diperkaya pada calon-calon guru kita.

Namun, itu membutuhkan biaya. Kalau biayanya tidak ada dan mahasiswa diterima dalam jumlah banyak, kemudian satu kelas penuh, dosennya juga sudah lelah.

Tetapi anak-anak kita masih sangat senang dengan guru-guru. Jadi, terlepas dari kompetensi profesionalnya, guru masih bisa menyenangkan anak-anak. Itu sudah menjadi modal.

Tinggal kita dampingi terus untuk meningkatkan profesionalitas, kemampuan profesional berkelanjutan, menjamin kesejahteraan, dan mengadakan continuing professional development.

Kalau begitu, seberapa besar persoalan kualitas guru memengaruhi hasil belajar siswa?

Guru tidak bisa dilihat hanya sebagai proyek pelatihan. Jauh lebih luas dari itu. Bagaimana sejak di sekolah, bersama komite sekolah dan orang tua, ada pertanggungjawaban kepala sekolah terhadap proses belajar sehingga orang tua juga bisa mengetahui perkembangan anak-anaknya.

Kemudian komunitas, baik komunitas desa maupun komunitas di mana sekolah berada, bahu-membahu mendukung program sekolah.

Kemudian ada penilaian berkelanjutan yang tidak digunakan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi memberikan data faktual tentang hasil belajar anak untuk didiskusikan dan menjadi bahan refleksi.

“Apa yang terjadi di kelas saya? Apa yang terjadi pada anak saya? Bagaimana hubungan saya dengan anak ini dan dengan orang tuanya sehingga hasil belajar anaknya seperti ini?” Ini menjadi pertanyaan setiap hari bagi guru. Dia melihat anak-anaknya. Kita belum sampai seteknis itu.

Apakah ukuran keberhasilan pendidikan pemerintah selama ini perlu bergeser dari akses dan partisipasi menuju learning outcomes? Jika iya, seperti apa indikator keberhasilan yang seharusnya digunakan?

Kita lebih kepada, “Dana BOS sudah ada, tunjangan profesi sudah dibayar. Guru sudah dilengkapi. Kalau kurang, honorkan.” Jadi, kita masih melihat inputnya. Padahal, outcome-nya yang harus menjadi perhatian untuk bisa mendapatkan hasil seperti itu.

Seperti apa gurunya? Jumlahnya, kompetensinya, distribusinya, pendampingannya, kesejahteraannya, perlindungannya, dan seterusnya.

Berarti ini masalah struktural, Prof?

Iya, betul. Kalau kita lihat secara mikro, sekolah adalah sebuah entitas. Manajernya adalah kepala sekolah, tetapi dia sebetulnya bukan manajer administratif seperti di perusahaan atau lembaga lain. Dia adalah instructional leader. Jadi, dia menjadi pemimpin untuk proses pembelajaran.

Dia harus mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap guru, agenda untuk mendampingi guru tertentu, memberikan penghargaan kepada guru, mempromosikan, membuat career ladder, dan sebagainya. Inovasi apa yang perlu didukung juga harus diketahui.

Karena itu, proses seleksi, penyiapan, pengangkatan, pendampingan, serta kinerja kepala sekolah harus memiliki lini yang sangat jelas.

Kita memiliki instrumen Bantuan Operasional Sekolah untuk itu. Guru-guru PNS, terutama di sekolah negeri, sudah memiliki gaji dan sebagian besar sudah memiliki tunjangan profesi.

Jadi, mereka lebih siap untuk datang ke sekolah dan mengajar. Kalau kompetensi, spektrumnya besar dan sangat tergantung pada individu guru, di mana dia dulu dididik dan bagaimana dia mengembangkan dirinya. Variasinya sangat besar.

Namun, kalau ini kita petakan di tingkat sekolah dan kita dukung kepala sekolah untuk melakukan berbagai upaya peningkatan mutu guru agar proses belajar semakin baik, hasil belajar anak dapat diketahui. Contoh-contoh soal yang ditanyakan ketika anak dites pada usia 10 tahun maupun ketika mengikuti PISA pada usia 15 tahun sangat jelas dan bisa digunakan guru dalam keseharian mereka.

PISA 2025 juga menunjukkan adanya paradoks: siswa memiliki motivasi belajar dan growthmindset yang relatif tinggi, tetapi capaian akademiknya masih rendah. Apakah ini menunjukkan masalahnya sudah bergeser dari sisi demand siswa ke kualitas sistem pembelajaran?

Kalau itu mereka lakukan, anak akan senang belajar. Ekosistemnya kondusif karena dimulai oleh leadership kepala sekolah yang memberdayakan guru untuk mampu melihat setiap anak di kelas atau mata pelajarannya. Guru mengenal learning profile anak, apakah dia cepat belajar, apakah dia kinestetik, suka bergerak. Itu tercatat dalam catatan guru untuk setiap anak setiap hari.

Itulah student-centered learning. Itulah sebenarnya pembelajaran mendalam. Dulu kita dikejar-kejar oleh laporan administratif: “Sudahkah diajarkan topik ini?” “Sudah.” “ut tetapi berhenti. Tidak mengubah kementerian dengan dirjen dan direkturnya untuk mengejar ke bawah, di provinsi mana, bersama provinsi di kabupaten mana, danSudahkah dikerjakan ini?” “Sudah.” “Sudahkah dites?” “Sudah.”

Tes kadang-kadang nilainya ditambah-tambah. Kalau syaratnya sekian, dia sampai sekian. Jadi, betul-betul hanya input. Sudah dicek dan pengawas juga mengecek.

Namun, begitu keluar tes-tes seperti ini atau TKA kemarin, semua ribut tetapi berhenti. Tidak mengubah kementerian dengan dirjen dan direkturnya untuk mengejar ke bawah, di provinsi mana, bersama provinsi di kabupaten mana, dan bersama provinsi serta kabupaten di sekolah mana.

Kalau dibuat sistem, apalagi dengan digital sekarang, kemudian dibagi tugas untuk memantau, memang berat, tetapi itulah pekerjaan penting kita.

Setelah itu, dananya datang. Sekolah ini membutuhkan tambahan BOS untuk apa? Infrastruktur, rehabilitasi, perlu diberikan. Tetapi guru dan kepala sekolahnya juga harus kita dukung.

Jika pemerintah ingin menjadikan 2025 sebagai momentum memperbaiki kualitas pendidikan, tiga perubahan apa yang paling fundamental untuk dilakukan?

Pertama, kalau kita fokus pada guru, guru harus mampu melakukan refleksi terhadap setiap anak. Dia bertanggung jawab memastikan anak selalu berkembang. Tidak perlu langsung mencapai target karena target-target ini kadang-kadang menjadi berbahaya.

Anak dipaksa, kemudian di-remedial, itu kembali menjadi drilling, bukan membuat anak berpikir kreatif dan inovatif, yang sebenarnya ditanyakan, bukan kemampuan menjawab sesuatu yang diulang-ulang.

Guru harus sabar dan sistem tidak boleh memaksa anak harus mencapai level tertentu. Ada standar, tetapi anak tidak sama dalam hal kesenangan terhadap mata pelajaran, kecepatan belajar, maupun cara belajarnya.

Ada orang yang suka belajar hands-on. Dia membutuhkan project-based atau problem-based learning. Bagi dia, harus jelas dulu untuk apa hal ini dipelajari. Dia banyak bertanya.

Kalau tidak tertarik dan tidak jelas manfaatnya, dia akan ogah-ogahan. Kadang-kadang dia cheating kalau diperlukan. Tidak ada rasa bersalah karena dia tidak merasa ada manfaat.

Jadi, komunikasi inilah yang menjadi tugas penting guru. Setiap hal yang akan dikerjakan harus dijelaskan manfaat dan tujuannya.

Anak-anak lama-lama akan menyesuaikan diri karena melihat gurunya mengerti mereka, sungguh-sungguh melihat perkembangan mereka, dan siap menjadi tempat bertanya, melapor, mengadu, serta mengeluh.

Kalau masalahnya berat, baru ke guru BK. Namun, guru-guru inilah yang sehari-hari bersama mereka dan mengetahui semua anak. Itu yang sebenarnya harus kita fokuskan. Saya kira, setelah lama berotonomi, BOS sekarang harus kita perbaiki dan jadikan instrumen penting untuk mendukung sekolah.

Namun, kita siapkan dulu manajemen sekolah dengan instructional leadership. Kemudian bagaimana profil guru agar mampu melakukan refleksi dan secara bertahap semakin canggih dalam mengajar sehingga Higher Order Thinking Skills dapat dicapai anak.

Jika ukuran keberhasilan digeser ke learning outcomes, bagaimana seharusnya anggaran pendidikan dirancang agar mendukung pencapaian tersebut?

Nanti ada BOS yang bersifat fixed cost, misalnya. Ada sekolah dengan jumlah murid besar dan kecil, padahal biaya tetapnya sama. Jadi, berikan semua sekolah fixed cost terlebih dahulu. Baru kemudian variable cost sesuai dengan jumlah anak. Kalau anaknya banyak, dikalikan dengan unit cost.

Kemudian yang ketiga adalah kategori berapa banyak anak disabilitas di sana, berapa banyak anak yang terlambat belajar, dan berapa banyak anak dari keluarga rentan.

Hal-hal itu menjadi tambahan untuk mendukung sekolah sehingga bisa memberikan perhatian lebih baik kepada anak-anak yang memerlukan waktu lebih lama, pembelajaran yang lebih canggih, dan alat-alat yang kadang-kadang tidak tersedia secara umum.

Karena itu, perkuat komite sekolah dan peran orang tua. Orang tua jangan memaksa anak untuk drill, menjadi juara, atau sekadar lulus. Hal-hal yang sangat superfisial kadang-kadang dibeli dengan uang.

Itu semakin menjauhkan kita. Kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Ini yang sudah kita jalani berlama-lama. Saya termasuk orang yang berdosa juga dalam hal itu.

Berarti semuanya harus ikut terlibat, Prof, kalau tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan siswa?

Iya, dan tidak mungkin hanya guru atau kepala sekolah. Tidak mungkin hanya sebuah kementerian. Ini masa depan kita semua. Pertama, pendidikan tidak mudah dilihat melalui hasil-hasil fisik. Walaupun hasil belajar tadi, kalau kita melakukan TKA setiap tahun, bisa dilihat.

Asalkan transparan, akuntabel, dan tidak mencari kesalahan orang sehingga orang-orang menyiapkan diri agar tidak terjadi pembocoran soal dan sebagainya.

Kita ingin ini netral, tetapi menjadi bahan masukan bagi guru, kepala sekolah, pengawas, pemerintah daerah, sampai Menteri Pendidikan dan Presiden. Karena itu, tidak mungkin terjadi secara mendadak.

Saat ini presiden cukup fokus untuk membenahi kualitas pendidikan melalui berbagai program, mulai dari membentuk Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, bagi-bagi panel pintar gratis ke sekolah, sampai yang terbaru akan menggratiskan biaya sekolah dari SD hingga SMP. Bagaimana Prof. Fasli melihat ini?

Karena itu, kalau kita lihat, tentu kita harus melihat dulu program prioritas apa yang diperlukan untuk menghasilkan hasil belajar yang baik. Teori-teorinya sudah banyak, contoh-contohnya banyak, panduan dari UNESCO dan berbagai lembaga juga sudah banyak. Apakah kita disiplin menjadikan itu sebagai prioritas?

Kadang-kadang orang mudah terperangkap, “Belikan ini.” “Rehabilitasi semua sekolah.” Padahal, sebenarnya masalahnya bukan itu yang utama.

Mungkin guru di sana jauh lebih penting daripada bangunan yang mungkin hanya perlu sedikit rehabilitasi. Hal-hal ini tidak bisa dilakukan secara mendadak. Planning membutuhkan data, analisis, verifikasi, dan prioritas.

Itulah gunanya Bappenas. Saya lama di Bappenas, 11 tahun. Setiap rupiah harus dipertanyakan, “Apakah ini yang paling penting atau jangan-jangan ada yang lebih penting?” Menurut saya, ide-ide itu boleh saja. Tetapi harus diverifikasi dan di-challenge.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Presiden juga seharusnya memiliki tim inti untuk membantunya. Harus ada war room, tempat presiden di-challenge oleh orang-orang tanpa melihat hierarki.

Sebenarnya, kalau kita tindak lanjuti, banyak ide presiden yang bagus. Hanya perlu detail. Devil is in the detail. Apakah orang siap masuk ke detail? Kalau perlu, gunakan tahapan.

Presiden tetap bisa mendapatkan kredit melalui tahapan itu. Daripada memaksa harus banyak, serentak, dan cepat, tetapi akhirnya berguguran.

Kegagalan dalam pembangunan pasti ada. Hanya saja, ketika kegagalan itu mengemuka, citranya bisa jatuh. Dalam kebijakan publik, setiap rupiah tidak boleh boros, tidak boleh ada korupsi, dan tidak boleh ada salah prioritas. Tiga hal itu seharusnya membuat kita lebih hati-hati.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Saya kira ide-ide seperti Sekolah Rakyat sebenarnya berkaitan dengan upaya menjemput anak-anak yang selama ini ditangani oleh Menteri Sosial. Sebetulnya, mengapa tidak dipastikan saja mereka bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dari asrama atau panti-panti tersebut? Mengapa harus dibuat sekolah baru?

Kalau semua pakaian dan kebutuhan lainnya dilengkapi di panti, bantu saja sekolah-sekolah yang sudah ada. Kalau asramanya tidak dekat, bisa disediakan transportasi.

Jadi, menurut saya, itu bisa menjadi pilihan. Ketika kemudian ada anak-anak pintar, disediakan Sekolah Garuda. Saya melihat kita membutuhkan waktu dan kesabaran presiden.

Dalam perjalanan, sekarang media sosial sangat dahsyat. Orang salah sedikit saja di-meme-kan. Itu ditonton jutaan orang dan dianggap sebagai kebenaran, seolah-olah seluruhnya benar.

Saya berdoa mudah-mudahan presiden sabar, dan orang di sekitarnya semakin gigih memberikan berbagai pilihan pertimbangan. Presiden juga pada akhirnya mau mendengar. Idenya bisa ditindaklanjuti dengan cool, dingin, tenang, dan menggunakan tahapan.

Dalam prosesnya, komunikasikan dan bangun citra berdasarkan hal yang memang riil. Kalau menggunakan tahapan, setiap langkah lebih terukur dan kemungkinan suksesnya lebih besar. Kegagalan pasti ada karena dalam pembangunan selalu ada kegagalan.

Itu yang saya lihat perlu kita sikapi dengan lebih sabar. Orang-orang tertentu juga harus rajin memberikan masukan kepada Presiden sehingga dia mempertimbangkan sudut pandang lain.

View this post on Instagram

A post shared by Stella Christie (@prof.stellachristie)

Kalau soal program sekolah gratis bagaimana, Prof?

Kalau masalah gratis, sekolah memang seharusnya gratis. Wajib belajar sampai 12 tahun. Tinggal apa yang ditanggung pemerintah dan apa yang tidak mungkin ditanggung pemerintah.

Kalau perguruan tinggi, kalau mau, kalau MBG tidak jadi, saya kira ada ruang untuk memberikan pendidikan gratis.

Artinya, di perguruan tinggi dengan kriteria yang semakin jelas, siapa saja anak-anak yang diterima, mengapa mereka digratiskan, dan bagaimana perguruan tinggi tetap memiliki kesempatan untuk bermutu.

Jangan sampai sekolah gratis dari pemerintah, tetapi perguruan tingginya megap-megap sehingga secara bersama-sama terjadi penurunan mutu. Karena itu, harus dihitung benar costing-nya.

Atas nama gratis, waktu itu sempat ada kekhawatiran dan terjadi di awal-awal. Di SD dan SMP, ketika tidak boleh memungut apa-apa, sekolah-sekolah yang sebelumnya banyak didukung orang tua menjadi kesulitan.

Mereka kelabakan. Cukup lama kita memulihkan dampak negatif itu. SMA mulai ditertibkan karena sudah masuk wajib belajar.