tirto.id - Angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) DKI Jakarta menyentuh titik terendah secara nasional, yakni 1,79 anak per perempuan berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian ini berada di bawah rata-rata nasional sebesar 2,13 sekaligus tidak mencapai ambang batas penggantian generasi ideal (replacement level fertility) di angka 2,1.
Dalam dua liputan Decode sebelumnya, Tirto mencatat bagaimana tekanan ekonomi membuat Jakarta kian berfungsi sebagai ruang bekerja dan melajang, sementara warga yang hendak berkeluarga terpaksa menunda memiliki anak atau memilih pindah ke wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) demi hunian dan biaya hidup yang lebih terjangkau.
Jika pola reproduksi tersebut terus bertahan dalam satu hingga dua dekade mendatang, BPS memproyeksikan Jakarta bakal menghadapi penyusutan populasi usia anak dan usia produktif, beriringan dengan lonjakan proporsi penduduk lanjut usia (aging population) pada periode 2035–2045.
Namun, di balik merosotnya angka fertilitas tersebut, persoalan utamanya bukan sekadar perubahan gaya hidup atau menguatnya tren childfree, melainkan ketimpangan antara pendapatan pekerja dan ongkos membesarkan anak yang kian mahal di ibu kota.
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 mencatat pengeluaran per kapita warga Jakarta mencapai Rp3.077.110 per bulan atau 85 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar Rp1.657.281, sedangkan nilai konsumsi rumah tangga berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) BPS menyentuh Rp14,88 juta per bulan.Angka pengeluaran tersebut berbanding terbalik dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 yang dipatok sebesar Rp5.729.876 per bulan. Di saat bersamaan, pasangan muda harus menghadapi harga rumah tapak yang melambung, tarif layanan daycare swasta di kisaran Rp2 juta hingga Rp5 juta per bulan, serta median uang masuk sekolah dasar swasta yang mencapai Rp27,2 juta dengan SPP bulanan sekitar Rp2,15 juta.
Temuan tersebut sejalan dengan laporan State of World Population 2025 bertajuk "The Real Fertility Crisis: The Pursuit of Reproductive Agency in a Changing World" yang diterbitkan United Nations Population Fund (UNFPA).
Laporan itu menegaskan bahwa krisis kependudukan global saat ini bukanlah keruntuhan populasi (demographic collapse), melainkan krisis agensi reproduksi, yakni terhambatnya kebebasan individu untuk menentukan kapan dan berapa jumlah anak yang diinginkan akibat berbagai tekanan struktural.
Dalam survei UNFPA di 12 negara termasuk Indonesia, tercatat 74 persen perempuan dan 77 persen laki-laki Indonesia sebenarnya menginginkan dua anak atau lebih, tetapi niat itu terbentur hambatan keterbatasan finansial (39 persen), persoalan perumahan (22 persen), dan ketidakamanan kerja (20 persen).
Dalam wawancara khusus bersama Tirto, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhila Maulida, menguraikan bagaimana kalkulasi ekonomi jangka panjang memengaruhi keputusan pasangan muda di Jakarta dalam membangun keluarga.Menurut Fadhila, selain kepastian pekerjaan dan pendapatan, ketiadaan hunian yang layak, mahalnya biaya pengasuhan, hingga lonjakan inflasi pendidikan swasta menjadi faktor utama yang membuat kelompok kelas menengah menunda memiliki anak karena khawatir terperosok turun kelas.
Berikut petikan lengkap wawancara Tirto bersama Fadhila Maulida:
Seberapa besar biaya hidup di Jakarta memengaruhi keputusan generasi muda untuk menikah dan memiliki anak? Apakah memiliki anak kini menjadi beban ekonomi yang semakin sulit dijangkau kelas menengah?
Berbicara soal biaya hidup serta keputusan menikah dan memiliki anak, fenomenanya sekarang memang generasi Z cenderung lebih rasional terhadap besaran pendapatannya. Mereka menghitung secara cermat apakah penghasilan yang dimiliki mampu membiayai kebutuhan hidup sekaligus menopang kehidupan berkeluarga atau tidak.
Ketika memutuskan berumah tangga dan memiliki anak, mereka akan mengalkulasikannya secara jangka panjang. Untuk memiliki satu anak saja, perhitungannya mencakup kebutuhan hingga 20 tahun ke depan.
Kondisi ini bertemu dengan situasi ekonomi saat ini, di mana data BPS menunjukkan rata-rata pengeluaran masyarakat menengah ke bawah lebih besar dibandingkan pendapatannya. Meskipun tingkat pendapatan di Jakarta tergolong lebih tinggi dibandingkan daerah lain, hal itu juga diimbangi oleh biaya hidup yang jauh lebih mahal.
Pasangan muda harus memikirkan cara memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal yang layak—terlebih harga rumah dan cicilan KPR saat ini sangat tinggi—hingga biaya sekolah. Ada pula pertimbangan perbandingan antara sekolah swasta dan sekolah negeri, sementara biaya pendidikan saat ini tergolong mahal.
Bagi kelompok kelas menengah, memiliki anak memang menjadi semakin sulit dijangkau. Secara data, kelompok kelas menengah saat ini cenderung menyusut dan lebih banyak yang bergerak mendekati garis kemiskinan.
Rasionalitas tersebut membuat mereka berpikir bahwa tambahan beban keluarga atau anak berisiko menyeret mereka menjadi kelompok yang rawan turun kelas. Oleh karena itu, setiap penambahan jumlah anggota keluarga diperhitungkan dengan sangat hati-hati.
Jadi, fenomena yang saya lihat sebenarnya bukan semata-mata orang tidak mau punya anak, melainkan banyak pasangan merasa belum mampu memiliki anak dengan standar hidup yang mereka anggap layak.
Bagaimana tingginya harga hunian, biaya pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan anak memengaruhi keputusan pasangan muda untuk menunda atau membatasi jumlah anak?
Kalau misalkan bicara tentang harga rumah tadi, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan anak, memang hunian itu menjadi prasyarat dasar sebelum pasangan itu memutuskan memiliki anak. Di sinilah tekanan itu menjadi tekanan terbesar untuk memiliki hunian.
Karena kalau kita lihat harga rumah tapak di Jakarta, itu bisa setara 26 kali pendapatan tahunan rata-rata penduduknya. Padahal ukuran keterjangkauan yang umum dipakai adalah sekitar tiga kali dari pendapatan tahunan.
Akibatnya apa? Akibatnya pasangan muda terdorong untuk tinggal di pinggiran dengan waktu dan biaya commuter yang besar. Menurut mereka, menyewa hunian yang sempit itu tidak ideal untuk membesarkan anak. Jadi, ketika kepastian tempat tinggal belum ada, keputusan memiliki anak hampir selalu ikut ditunda.
Terus kemudian selanjutnya ketika memiliki keputusan punya anak, setelah anak lahir, beban yang paling terasa adalah beban pengasuhan. Biaya daycare swasta di Jabodetabek umumnya itu sekitar 2 sampai 3,5 juta per bulan, setara 44 sampai 61 persen UMP untuk satu anak.
Di sinilah muncullah dalam ekonomi yang disebut biaya peluang (opportunity cost), terutama bagi perempuan. Jadi, jika daycare itu terlalu mahal, salah satu orang tua—biasanya kan Ibu—itu yang lebih legowo untuk mengurangi jam kerja dan berhenti bekerja.
Kerugian itu bukan hanya biaya pengasuhan, tetapi juga pendapatan dan jenjang karier yang hilang.
Terus kemudian biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu menambah juga untuk tekanan jangka panjang. Kalau misalkan kita hitung secara kalkulasinya adalah sekitar 20 tahun untuk biaya pendidikan sampai anak itu lulus sarjana.Terlebih lagi ada beban tambahan juga terkait dengan inflasi pendidikan yang memang cukup tinggi, sekitar 2 sampai 3 persen per tahun. Tadi, karena sekarang itu trennya adalah orang tua itu menyekolahkan di sekolah swasta, itu juga menjadi beban karena uang pangkal sekolah swasta itu jauh lebih cepat kena inflasinya atau kenaikannya, itu sekitar 10 sampai 15 persen per tahun, melampaui dari kenaikan upah pada umumnya.
Terus kemudian biaya kesehatan. Biaya kesehatan untuk ibu dan anak, untuk ibu ini tidak seluruhnya ditanggung. Jadi, pertanyaan besarnya bagi kelas menengah itu: bisakah kami punya anak? Itu bergeser menjadi: bisakah kami memberikan anak itu kualitas hidup dan pendidikan yang layak? Apalagi di sekarang ini kan memang sudah terbuka untuk parenting, terus bagaimana anak itu diupayakan untuk dapat menjadi seseorang yang baik di masa depannya.
Sejauh mana ketidakpastian pekerjaan dan pendapatan memengaruhi keputusan pasangan untuk menunda kehamilan? Mengapa kepastian pendapatan menjadi faktor penting dalam keputusan memiliki anak?
Bicara terkait dengan ketidakpastian pekerjaan itu juga menjadi salah satu pendorong, utamanya untuk menunda kehamilan. Karena ya itu, memiliki anak kan berarti commitment-nya jangka panjang, sehingga ini sangat sensitif terhadap kepastian pendapatan tersebut.
Kebijakan ekonomi apa yang paling mendesak dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan masyarakat dalam memiliki anak?
Kalau bicara terkait dengan kebijakan ekonomi yang paling mendesak, prinsip pertama yang perlu dipegang itu kebijakan sebaiknya tidak bertujuan memaksa masyarakat memiliki anak, tetapi menghapus dulu.
Jadi, kita harus melihat akarnya apa? Kenapa mereka tidak mau memiliki anak? Jadi, hambatan-hambatan yang membuat mereka itu memiliki pilihan tidak mempunyai anak itu harus dihapuskan.
Menurut saya itu ada empat prioritas yang paling mendesak. Pertama adalah hunian yang terjangkau untuk keluarga muda.
Terus kemudian layanan pengasuhan yang terjangkau dan berkualitas. Ketiga, insentif fiskal yang berpihak pada keluarga. Jadi, pengurangan pajak untuk tanggungan anak misalnya—saat ini kan dibatasi maksimal tiga tanggungan dengan nilai relatif yang kecil dibandingkan dengan biaya riil membesarkan anak di kota besar.
Terus keempat adalah kepastian kerja dan pembagian peran pengasuhan. Itu sangat penting bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa pengasuhan itu tidak hanya di ibu, tetapi juga di Bapak sehingga ada pembagian peran di situ dalam pengasuhan.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Alfitra Akbar
Masuk tirto.id




































