Menjawab Tantangan Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia

tirto.id - Penurunan angka pernikahan di Indonesia menunjukkan perubahan pola kehidupan generasi muda dalam membangun keluarga. Dalam satu dekade terakhir, jumlah pernikahan di Tanah Air menyusut hampir 30 persen, dari sekitar 2,1 juta pasangan pada 2014 menjadi 1,48 juta pasangan pada 2025.

Perubahan tersebut juga tercermin dari meningkatnya proporsi pemuda yang belum menikah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sebanyak 71,04 persen pemuda Indonesia berusia 16-30 tahun belum menikah pada 2025. Angka ini meningkat dibandingkan 2020 yang tercatat sebesar 59,82 persen.

Sejumlah survei, penelitian, dan wawancara Tirto dengan para pakar juga menunjukkan bahwa pertimbangan pendidikan, karier, ekonomi, serta perubahan nilai sosial saling berkaitan dalam membentuk keputusan anak muda untuk menikah. Keinginan untuk mengembangkan pendidikan dan karier menjadi salah satu alasan anak muda menunda pernikahan.

Temuan Populix misalnya, menunjukkan bahwa pengembangan karier menjadi salah satu pertimbangan utama anak muda untuk menunda pernikahan. Sebanyak 57 persen responden mengaku ingin berfokus pada karier, sementara 53 persen lainnya masih ingin menikmati kehidupan pribadi di luar pekerjaan.

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan perubahan demografi Indonesia. BPS mencatat angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) Indonesia mencapai 2,13 anak per perempuan pada 2025.

Di sisi lain, proporsi penduduk lanjut usia telah mencapai 11,97 persen. Perubahan pola pernikahan dan penurunan fertilitas berpotensi memengaruhi struktur penduduk, ketersediaan tenaga kerja, hingga kebutuhan perlindungan sosial pada masa mendatang.

Di tengah kecenderungan tersebut, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah lebih konkret. Upaya mendorong anak muda membangun keluarga tidak cukup hanya melalui kampanye tentang pentingnya pernikahan, tetapi juga harus menyentuh persoalan mendasar yang membuat mereka ragu menikah, seperti ketidakstabilan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan sulitnya memperoleh tempat tinggal.

Dalam wawancara khusus dengan Tirto, Pengamat Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai pemerintah perlu membangun pendekatan menyeluruh untuk merespons fenomena tersebut.

Menurutnya, upaya itu dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman generasi muda terhadap institusi perkawinan, perluasan kesempatan kerja, hingga pemberian insentif kepemilikan rumah bagi pasangan yang baru menikah.

Ia juga mengingatkan bahwa penurunan angka pernikahan perlu dilihat dalam konteks kebijakan kependudukan yang lebih luas. Sebab, perubahan pola perkawinan dan kelahiran tidak hanya berpengaruh terhadap struktur demografi, tetapi juga berpotensi membawa konsekuensi bagi sektor pendidikan, ketersediaan tenaga kerja, dan keseimbangan distribusi penduduk serta sumber daya di Indonesia.

Berikut adalah petikan wawancara Tirto dengan Riko;

Apakah penurunan angka pernikahan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan angka kelahiran?

Kita perlu memosisikan perkawinan sebagai lembaga yang sah untuk menghadirkan keturunan. Kalau kita membaca data-data lain, juga terlihat bahwa hubungan di luar perkawinan memiliki kecenderungan meningkat. Jadi, jika ditanya apakah penurunan angka perkawinan akan menurunkan angka kelahiran, pertanyaan itu sebenarnya sedikit bias.

Kalau kita menjawab apakah penurunan angka perkawinan akan menurunkan angka kelahiran, jawabannya tentu iya. Namun, dalam praktiknya, kita juga sering menemukan kasus kelahiran di luar perkawinan. Itu menjadi dua hal yang berhadapan atau diametral dalam membaca data.

Karena itu, jika kita berangkat dari konteks bahwa lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sah untuk memiliki keturunan, kita akan kembali pada kesimpulan awal bahwa penundaan perkawinan memang akan berdampak pada penurunan angka kelahiran.

Soal keputusan anak muda memilih menunda pernikahan, apakah pemerintah sudah mengantisipasi perubahan pola pernikahan dan/atau penurunan fertilitas dalam perencanaan pembangunan jangka panjang?

Kita memang menghadapi fenomena yang bisa disebut sebagai krisis perkawinan. Fenomena ini nyata terjadi di beberapa negara. Jepang, misalnya, mengalami depopulasi. Kabarnya, Vietnam dan Thailand juga menghadapi persoalan serupa. Namun, bukan berarti setiap negara memiliki penyebab yang sama. Kita tidak perlu terlalu jauh melihat situasi di Jepang, Thailand, maupun Vietnam. Kita lihat Indonesia saja.

Di Indonesia, persoalan krisis perkawinan ini salah satunya muncul karena banyak anak muda merasa khawatir terhadap kondisi ekonomi yang belum stabil. Akibatnya, mereka khawatir pernikahan justru akan menjadi beban.

Ditambah lagi, anak-anak muda sekarang banyak yang termasuk generasi sandwich. Mereka harus menghidupi orang tua sekaligus memenuhi kebutuhan diri sendiri. Belum lagi jika mereka memiliki adik yang juga harus ditanggung. Jadi, posisi mereka menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Ancaman-ancaman seperti itulah yang membuat mereka menunda perkawinan.

Faktor lainnya adalah derasnya arus informasi. Banyak pengaruh dari media sosial yang menggambarkan kompleksitas kehidupan perkawinan. Akibatnya, anak muda memiliki rasa takut untuk menghadapi atau berkomitmen dengan pasangan.

Pada tingkat mikro, pemerintah perlu menyediakan instrumen atau melakukan upaya untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik. Setidaknya melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Jika ketersediaan lapangan pekerjaan sudah cukup baik, akan tumbuh keyakinan di kalangan anak muda bahwa mereka mampu menjalani kehidupan berkeluarga.

Selain dua hal tersebut, yang terakhir adalah pemberian insentif tambahan. Orang yang sudah menikah dan memiliki anak terkadang menghadapi hambatan dalam hal tempat tinggal. Karena itu, program rumah murah seharusnya bisa menyasar kelompok-kelompok seperti ini. Sering kali, rumah murah justru dibeli oleh para pemilik modal untuk mendapatkan capital gain, kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Seharusnya ada insentif kepemilikan rumah bagi keluarga pengantin baru melalui program rumah murah. Program rumah murah saat ini memang menyasar masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk mereka yang sudah lama menikah tetapi belum mempunyai rumah. Namun, perlu ada skema tambahan bagi keluarga pengantin baru agar mereka mendapatkan kemudahan untuk memiliki rumah murah.

Jika fenomena ini terus berlanjut hingga terjadi penurunan angka pernikahan dan kelahiran, apa yang harus dilakukan pemerintah?

Di Jepang, pendekatannya memang banyak menggunakan instrumen ekonomi. Misalnya, subsidi pembelian rumah murah. Kemudian, bagi pasangan yang menikah dan memiliki anak, ada subsidi pendidikan anak hingga jenjang tertentu. Bahkan, di Jepang juga ada tambahan insentif untuk biaya perawatan balita.

Kurang lebih, skema seperti itu bisa diterapkan pada momen-momen tertentu karena situasi juga tidak memungkinkan jika seluruh kebijakan tersebut diterapkan sekaligus.

Saya rasa, tiga pendekatan tadi perlu ditambah dengan upaya penyadaran dari keluarga mengenai alasan anak perlu melanjutkan jenjang perkawinan sebagai bagian dari memperpanjang trah atau garis keturunan keluarga. Perkawinan diperlukan untuk itu. Kalau tidak ada perkawinan, trah atau dinasti keluarga bisa terputus.

Jadi, orang tua atau keluarga juga perlu memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya perkawinan.

Saya memahami bahwa persoalan ini tidak bisa diserahkan kepada anak muda sendiri. Tidak bisa hanya mengharapkan mereka menyadarkan dirinya masing-masing. Pendekatannya harus menyeluruh, mulai dari pemerintah melalui tiga program tadi hingga lingkungan keluarga yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya perkawinan.

Harapannya, melalui dua pendekatan, baik pada tingkat makro maupun mikro, anak muda bisa kembali termotivasi dan menyadari bahwa perkawinan merupakan salah satu upaya untuk memberikan nilai manfaat sebagai bagian dari peradaban manusia.

Kebijakan pemerintah apa saja yang kemungkinan akan terpengaruh oleh fenomena penurunan angka pernikahan?

Yang pertama tentu sektor pendidikan. Jika angka perkawinan turun, jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) akan mengalami kontraksi atau pengurangan jumlah murid. Di Jakarta, fenomena itu sudah terlihat melalui adanya sekolah-sekolah yang digabung atau merger karena jumlah murid mengalami pengurangan cukup besar.

Kemudian, jika kita melihat ketersediaan tenaga kerja, dalam jangka panjang berkurangnya jumlah penduduk atau angka kelahiran akan mengurangi jumlah angkatan kerja. Meskipun dampaknya bersifat jangka panjang, kita bisa melihat contohnya di Jepang dan Korea saat ini. Pada akhirnya, mereka meminta warga negara lain untuk terlibat atau menjadi pekerja di negara mereka.

Itu membuktikan bahwa dalam jangka panjang, berkurangnya jumlah penduduk akan berdampak pada ketersediaan tenaga kerja. Selanjutnya, kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap geliat ekonomi. Ini merupakan dampak lanjutan dari ketidakseimbangan jumlah penduduk. Sektor pendidikan dan ekonomi merupakan dua sektor yang dampaknya paling terlihat.

Apa saja risiko penurunan angka pernikahan terhadap kondisi demografi dan kebijakan publik?

Salah satu kepentingan kebijakan kependudukan adalah bagaimana mengatur tata kelola kependudukan sekaligus pemanfaatan sumber daya. Rumus itu digunakan untuk menciptakan keseimbangan.

Jika jumlah penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya, yang muncul adalah angka kemiskinan. Namun, jika sumber daya berlimpah sementara angka kelahiran menurun, ada potensi masuknya migran dari negara lain. Itu merupakan realitas yang tidak bisa kita hindari.

Indonesia juga memiliki kondisi yang sedikit unik. Jika berbicara tentang kepadatan penduduk, memang penduduk kita padat jika dilihat dari posisi Pulau Jawa. Namun, jika dilihat dari keseluruhan wilayah kepulauan Indonesia, kepadatan penduduk kita masih relatif rendah.

Artinya, secara rata-rata, jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa dengan luas wilayah Indonesia masih cukup ideal.

Namun, jika kita hanya melihat Jakarta, tentu kondisinya menjadi problematik. Kepadatan penduduknya sudah tidak seimbang dengan luas wilayah. Dampaknya panjang, mulai dari angka kemiskinan, kriminalitas, kesehatan, hingga angka bunuh diri akibat faktor psikologis.

Dari sisi kebijakan, hal yang perlu diatur adalah bagaimana mendistribusikan kepadatan penduduk agar seimbang dengan luas wilayah.