Makin Sedikit yang Menikah: Ancaman bagi Demografi & Ekonomi RI

tirto.id - Indonesia mengalami penurunan angka pernikahan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pernikahan menyusut dari sekitar 2,1 juta peristiwa pada 2014 menjadi 1,48 juta pada 2025. Artinya, jumlah pernikahan berkurang hampir 30 persen.

Pada saat yang sama, proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang belum menikah meningkat dari 59,82 persen pada 2020 menjadi 71,04 persen pada 2025. Survei Populix bertajuk Indonesian Gen-Z & Millennial Marriage Planning and Wedding Preparation juga menunjukkan hanya 18 persen responden Gen Z dan 19 persen milenial yang berencana menikah dalam waktu dekat.

Perubahan pola pernikahan tersebut berlangsung bersamaan dengan penurunan fertilitas atau tingkat kelahiran. BPS melalui hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 mencatat Total Fertility Rate (TFR) Indonesia sebesar 2,13 anak per perempuan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan awal 1970-an yang mencapai sekitar 5,6 anak per perempuan.

Penurunan fertilitas juga tercermin dari berkurangnya proporsi anak usia dini. Data BPS menunjukkan proporsi penduduk berusia 0-6 tahun terus menurun dalam lima tahun terakhir. Perubahan ini sejalan dengan tren penurunan jumlah anak yang dilahirkan perempuan Indonesia sepanjang masa reproduksinya.

Di sisi lain, Indonesia juga mulai memasuki fase penuaan penduduk. BPS mencatat proporsi penduduk lanjut usia mencapai sekitar 11,97 persen pada 2025. Sementara itu, rasio ketergantungan penduduk tercatat sebesar 45,05 persen.

Lalu, bagaimana dampaknya terhadap demografi dan ekonomi Indonesia?

Berpotensi Mempercepat Penuaan Penduduk

Penurunan angka pernikahan dapat berkontribusi terhadap penurunan fertilitas, terutama di negara seperti Indonesia yang sebagian besar kelahirannya masih berlangsung dalam ikatan perkawinan. Semakin sedikit pasangan yang menikah dan semakin terlambat usia perkawinan, semakin besar pula potensi perubahan jumlah kelahiran.

Pengalaman negara lain menunjukkan perubahan pola pernikahan dapat berjalan beriringan dengan penurunan fertilitas. Korea Selatan, misalnya, mengalami penurunan jumlah pernikahan sekaligus angka kelahiran dalam beberapa dekade terakhir.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dalam laporan Exploring Korea's Fertility, Work, and Family Policy Trends yang diterbitkan pada November 2026, mencatat TFR Korea Selatan sebesar 0,8 anak per perempuan pada 2025. Angka tersebut meningkat dari 0,72 pada 2023, tetapi masih termasuk yang terendah di dunia.

OECD menjelaskan rendahnya fertilitas Korea Selatan berkaitan dengan semakin sedikitnya penduduk yang menikah dan semakin terlambatnya usia perkawinan. Pada 2024, rata-rata usia perempuan saat melahirkan anak pertama mencapai 33,7 tahun.

Rendahnya fertilitas tersebut turut mempercepat penuaan penduduk Korea Selatan. OECD memproyeksikan rasio ketergantungan lansia, yakni perbandingan penduduk berusia 65 tahun ke atas dengan penduduk usia kerja 20–64 tahun, akan meningkat dari 28 persen menjadi 155 persen pada 2082.

Artinya, jumlah penduduk lansia berpotensi mencapai 155 orang untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Dalam periode yang sama, populasi Korea Selatan diproyeksikan menyusut hingga sekitar separuhnya, sementara penduduk berusia 65 tahun ke atas diperkirakan mencakup 58 persen dari total populasi.

Meski demikian, penurunan angka pernikahan tidak serta-merta menyebabkan penurunan fertilitas dalam proporsi yang sama. Tingkat kelahiran juga dipengaruhi sejumlah faktor lain, seperti pergeseran usia perkawinan dan melahirkan, jumlah anak yang diinginkan, kondisi ekonomi, akses terhadap kontrasepsi, serta perubahan preferensi masyarakat dalam membangun keluarga.

Indonesia memang belum menghadapi kondisi separah Korea Selatan. Namun, tanda-tanda penuaan penduduk mulai terlihat. Indonesia resmi memasuki fase masyarakat menua (ageing society) pada 2021, ketika proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 10,82 persen. Proporsi tersebut terus meningkat hingga sekitar 12 persen pada 2025 dan diproyeksikan menembus 20 persen pada 2045.

Di tengah bonus demografi yang masih berlangsung, pertumbuhan penduduk usia produktif juga mulai melandai. Proyeksi BPS menunjukkan proporsi penduduk usia kerja 15-64 tahun akan menyusut menjadi 66,08 persen pada 2040. Pada periode yang sama, proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas diperkirakan meningkat dari 7,59 persen pada 2025 menjadi 12,78 persen.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai penurunan angka pernikahan di kalangan usia produktif berpotensi mempercepat penuaan penduduk Indonesia setelah 2030.

Menurut dia, perubahan tersebut dapat memperbesar rasio ketergantungan karena jumlah penduduk usia nonproduktif semakin besar dibandingkan kelompok usia produktif.

Berdasarkan SUPAS 2025, rasio ketergantungan Indonesia mencapai 45,05 persen. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia nonproduktif. Rasio tersebut mencakup penduduk usia anak-anak dan lanjut usia, bukan hanya lansia.

"Kalau tren pernikahan usia produktif menurun, pada 2045 angka rasio ketergantungan bisa tembus 80 yang artinya 100 orang usia produktif menanggung 80 orang usia nonproduktif. Kita akan menua sebelum kaya," ucapnya melalui pesan singkat, Jumat (6/11/2026).

Bhima memperingatkan peningkatan rasio ketergantungan akan membuat penduduk lanjut usia semakin bergantung pada kelompok usia produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini juga berpotensi memperbesar beban generasi sandwich, yakni kelompok masyarakat yang harus memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya sendiri sekaligus menopang orangtua dan anggota keluarga lainnya.

Berdasarkan data Sensus Penduduk BPS, sekitar 71 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori generasi sandwich. Jumlah tersebut mewakili lebih dari seperempat populasi Indonesia. Dari total tersebut, sebanyak 8,4 juta orang tinggal bersama dan menanggung kebutuhan ekonomi anggota keluarga di luar keluarga inti, seperti orangtua atau kerabat lainnya.

Bhima memperkirakan jumlah generasi sandwich berpotensi meningkat hingga dua kali lipat seiring perubahan struktur penduduk. Menurut dia, kondisi tersebut merupakan salah satu risiko ekonomi yang perlu diantisipasi Indonesia.

"Sandwich generation diperkirakan meledak dua kali lipat. Ini bahaya ekonomi paling nyata seperti yang terjadi pada Jepang dan Korea Selatan," ujarnya.

Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Perekonomian

Penuaan penduduk tidak hanya mengubah struktur demografi, tetapi juga berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia. Berkurangnya proporsi penduduk usia produktif dapat menjadi tantangan bagi ketersediaan tenaga kerja. Sebaliknya, bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia akan meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan, perawatan, dan perlindungan sosial.

Bhima menilai perubahan struktur penduduk tersebut berpotensi menekan penerimaan pajak negara.

Menurut dia, ketika jumlah penduduk usia produktif berkurang, basis penerimaan pajak berisiko menyusut. Pada saat bersamaan, pemerintah harus menyediakan pembiayaan lebih besar untuk menopang kebutuhan penduduk lanjut usia.

Ketimpangan antara jumlah penduduk produktif dan nonproduktif tersebut, kata Bhima, dapat menjadi tantangan bagi keberlanjutan fiskal Indonesia. Terlebih, kebutuhan belanja perlindungan sosial berpotensi meningkat ketika jumlah lansia semakin besar.

"Efek lain adalah merosotnya penerimaan pajak di saat usia produktif berkurang. Padahal, beban jaminan sosial untuk topang lansia makin besar," tutur dia.

Selain memengaruhi penerimaan negara, perubahan demografi juga berpotensi menggeser pola konsumsi masyarakat dan permintaan terhadap berbagai sektor ekonomi.

Pengamat ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai penurunan angka pernikahan juga perlu dilihat dalam kaitannya dengan pola konsumsi rumah tangga.

Menurut dia, pernikahan umumnya diikuti pembentukan rumah tangga baru dan, dalam banyak kasus, kehadiran anak. Bertambahnya anggota keluarga akan meningkatkan kebutuhan konsumsi, mulai dari pangan, tempat tinggal, pendidikan, hingga kesehatan.

"Sejatinya, semakin banyak orang menikah, maka semakin banyak konsumsi per rumah tangga. Orang ketika menikah (rata-rata) mempunyai keturunan," ucap Huda melalui pesan singkat, Rabu (11/11/2026).

Ia menyatakan angka kelahiran Indonesia masih berada di atas dua anak per perempuan. Dengan kondisi tersebut, sebagian keluarga yang menikah memiliki sekitar dua anak sehingga kebutuhan konsumsi rumah tangga turut bertambah.

Meski demikian, Huda mengingatkan pertumbuhan populasi tidak selalu berdampak positif terhadap perekonomian. Dalam kondisi tertentu, jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menekan kesejahteraan ketika ketersediaan sumber daya tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dari dua anak ini, konsumsi seharusnya meningkat. Semakin banyak perut yang harus diisi. Maka, dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah populasi," ujar Huda.

"Populasi tinggi justru pengaruh ke ekonomi, ketika kelangkaan meluas yang pada akhirnya, konsumsi per kapita tidak terpenuhi oleh sumber daya ekonomi yang ada," lanjut dia.

Di tingkat sektoral, perubahan jumlah dan struktur penduduk juga berpotensi mengubah permintaan terhadap berbagai produk dan layanan. Bhima memperkirakan sektor perumahan, ekonomi kreatif, pariwisata, pusat perbelanjaan, pendidikan, hingga industri padat karya dapat terdampak oleh perubahan kebutuhan kelompok usia muda dan keluarga baru.

Sebaliknya, bertambahnya penduduk lanjut usia berpotensi meningkatkan permintaan terhadap layanan kesehatan, perawatan lansia atau care economy, asuransi kesehatan, serta pengembangan otomasi dan robotik.

"Sektor yang terdampak perumahan, ekonomi kreatif, pariwisata, pusat perbelanjaan, pendidikan, industri padat karya. Sementara sektor yang justru meningkat adalah sektor kesehatan, care economy, asuransi kesehatan serta pengembangan otomasi robotik," tutur Bhima.

Apa yang Sebaiknya Dilakukan Pemerintah?

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi perubahan pola pernikahan dan penurunan fertilitas. Jepang, Korea Selatan, dan Singapura telah lebih dahulu mengalami persoalan tersebut dan mulai mengembangkan berbagai kebijakan untuk merespons perubahan demografi.

Departemen Statistik Singapura mencatat TFR penduduk residen turun menjadi 0,87 anak per perempuan pada 2025, dari 0,97 pada 2024.

Laporan Population Trends 2026 juga menunjukkan rata-rata ukuran rumah tangga di Singapura menyusut dari 3,39 orang pada 2015 menjadi 3,06 orang pada 2025. Proporsi rumah tangga pasangan menikah yang memiliki anak turut turun dari 56,5 persen menjadi 47,6 persen dalam periode yang sama.

Pemerintah Singapura merespons kondisi tersebut melalui berbagai dukungan bagi keluarga. Kebijakan itu mencakup bantuan keuangan untuk pengasuhan anak, fasilitas penitipan anak, dukungan perumahan, hingga bantuan biaya persalinan.

Jepang juga telah mengalami penurunan angka pernikahan dan fertilitas selama bertahun-tahun yang berdampak pada perubahan struktur demografi. Untuk mengurangi beban ekonomi keluarga muda, pemerintah Jepang mengembangkan berbagai kebijakan, mulai dari perluasan tunjangan anak, bantuan biaya persalinan, dukungan biaya pengasuhan, hingga pengembangan pola kerja yang lebih fleksibel.

Pengamat kebijakan publik, Riko Noviantoro, menilai penurunan angka pernikahan di Indonesia perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi struktur kependudukan dan kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut dia, fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan pandangan anak muda terhadap institusi keluarga, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi yang belum stabil.

Ketidakpastian pekerjaan dan kemampuan finansial membuat sebagian anak muda memandang pernikahan sebagai beban, terutama bagi mereka yang harus memenuhi kebutuhan hidup sendiri sekaligus menopang orangtua atau menjadi bagian dari generasi sandwich.

"Di antaranya memang adalah soal situasi ekonomi yang belum stabil. Sehingga banyak anak muda yang merasa khawatir dengan pernikahan itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya beban," ucap Riko, Kamis (5/11/2026).

Riko mengatakan perubahan pola pernikahan juga berkaitan dengan penurunan angka kelahiran. Semakin banyak anak muda yang menunda atau tidak menikah, semakin sedikit pula pasangan yang berpotensi membentuk keluarga dan memiliki keturunan.

Meski demikian, ia mengingatkan penurunan angka kelahiran tidak semata-mata disebabkan oleh berkurangnya jumlah perkawinan. Menurut dia, terdapat faktor lain dalam persoalan kependudukan yang perlu diperhatikan, termasuk angka kematian ibu dan anak.

"Angka kelahiran yang menurun itu bukan hanya faktor pada menurunnya angka perkawinan, tapi juga pada faktor angka kematian ibu hamil juga meningkat, ibu, anak dan balita, ibu dan balita yang meningkat," urainya.

Berkaca pada tren demografi global, Riko menilai Indonesia perlu mengantisipasi potensi penyusutan jumlah penduduk atau depopulasi apabila penurunan angka kelahiran berlangsung secara berkelanjutan. Sejumlah negara Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dahulu menghadapi penurunan angka pernikahan dan fertilitas yang berdampak pada perubahan struktur penduduk.

Menurut dia, persoalan kependudukan tidak hanya menyangkut jumlah penduduk, tetapi juga bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara komposisi penduduk dan ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sebenarnya memang salah satu kepentingan dari kebijakan kependudukan adalah bagaimana tata kelola kependudukan, plus dengan pemanfaatan sumber daya. Rumus itu dipakai untuk memberikan keseimbangan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Riko menilai pemerintah perlu memberikan stimulus agar anak muda memiliki kesiapan ekonomi untuk membangun keluarga. Langkah itu dapat dimulai dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta menyediakan insentif bagi pasangan baru.

Salah satu hambatan yang dihadapi pasangan muda, kata dia, adalah keterjangkauan tempat tinggal. Karena itu, program rumah murah perlu dilengkapi skema khusus yang memudahkan pasangan baru menikah memperoleh hunian.

"Harusnya ada insentif itu untuk pemilikan keluarga pengantin baru dengan program rumah murah. Kan program rumah murah itu sekarang menyasar kan untuk mereka yang belum punya rumah, artinya yang sudah menikah lama belum punya rumah," tuturnya.

"Nah, ini perlulah untuk diberikan skema tambahan bagi keluarga yang pengantin baru untuk mendapatkan kemudahan rumah murah," lanjut Riko.

Selain memperbaiki keterjangkauan hunian, ia menyarankan pemerintah mempelajari kebijakan sejumlah negara, seperti Jepang, yang memberikan berbagai dukungan ekonomi bagi pasangan menikah dan keluarga dengan anak.

Dukungan tersebut antara lain berupa subsidi perumahan, bantuan biaya persalinan, subsidi pendidikan anak, serta insentif untuk pengasuhan balita dan layanan kesehatan anak.

"Kalau di Jepang itu kan pendekatannya banyak pendekatan ekonomi. Misalnya pembelian subsidi rumah murah, kemudian bagi yang menikah, yang punya anak, anaknya dapat subsidi pendidikan sampai tingkat berapa itu ya di Jepang," sebut Riko.

Menurut dia, berbagai bentuk dukungan tersebut dapat diterapkan di Indonesia dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan kondisi masyarakat. Pemerintah dapat mempertimbangkan bantuan biaya persalinan, subsidi sewa rumah, hingga dukungan biaya kesehatan balita untuk mengurangi beban ekonomi keluarga muda.

"Jepang itu ada instrumen yang diberikan untuk menstimulasi agar anak muda mau menikah. Dari gratis biaya persalinan, dapat rumah atau biaya sewa rumah, kemudian ada biaya kesehatan buat balita," urainya.

"Itu kan stimulan yang bisa digunakan oleh pemerintah, merangsang anak muda untuk mau melakukan perkawinan dan memiliki keturunan," sambung dia.

Senada dengan Riko, Bhima menilai pemerintah perlu memperbaiki kemampuan finansial generasi muda agar mereka memiliki kesiapan untuk membangun keluarga.

Menurut dia, upaya tersebut tidak cukup hanya melalui penciptaan lapangan kerja, tetapi juga harus menyentuh keterjangkauan kebutuhan dasar, terutama tempat tinggal.

Bhima mengusulkan pemerintah mendorong penurunan harga rumah dan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR). Ia juga mendorong pemberian insentif pajak bagi industri padat karya agar kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja tetap terjaga.

Selain itu, pemerintah perlu mempermudah perizinan usaha, termasuk bagi sektor ekonomi kreatif dan penyelenggaraan acara yang diminati generasi muda.

"Pemerintah sebaiknya mendorong penurunan harga rumah dan suku bunga KPR. Universal basic income ke kelas menengah ke bawah," ujarnya.

"Insentif pajak untuk sektor padat karya. Permudah izin usaha termasuk izin ekonomi kreatif dan event yang digandrungi generasi muda," lanjut Bhima.

View this post on Instagram

A post shared by Diajeng (@diajengtirto)

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan fenomena generasi muda yang menunda pernikahan merupakan bagian dari perubahan sosial yang perlu dihormati. Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi dampaknya terhadap pembangunan kependudukan dalam jangka panjang.

"Saya menghormati dan menghargai orang yang menunda, selama itu dalam konteks kebaikan, seperti memperbaiki pendidikan, karier, mental, dan ekonomi. Tetapi jangan sampai penundaan itu kemudian melewati batas kesehatan reproduksi yang perlu diperhatikan," ujar Wihaji Senin (24/8/2026) dikutip dari situs resmi BKKBN.

Dari sisi kependudukan, Wihaji mengakui penundaan pernikahan secara masif dalam jangka panjang berpotensi memengaruhi tingkat fertilitas, struktur penduduk, dan ketersediaan tenaga kerja produktif.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan edukasi dan bimbingan pranikah, pendewasaan usia perkawinan, serta dukungan bagi keluarga muda. Salah satunya melalui program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang menyediakan dukungan pengasuhan anak.

Selain itu, pemerintah menilai peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan jaminan sosial perlu berjalan beriringan agar generasi muda memiliki kesiapan membangun keluarga sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian.